Fakta Pengadaan Mobil Dinas DPRD Malang, Dianggarkan Rp 5,8 Miliar hingga Pemkot Malang Angkat Tangan

Pemerintah Kota Malang angkat tangan terkait polemik anggaran pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Kota Malang.

Sebab, anggaran pengadaan mobil dinas itu sudah tertera di APBD 2019 dan pos anggarannya ada di DPRD Kota Malang.

"Tentu bapak-bapak dewan yang tahu tentang rencana itu. Kita hormati, hargai apa yang menjadi rencana sana. Yang pasti itu. Yang mempunyai pos anggaran kan user-nya sana," ujar Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Rabu.

Sofyan mengaku tidak mengetahui pembahasan anggaran tersebut. Sebab, pembahasan dilakukan saat dirinya belum menjadi wakil wali kota. Sofyan dilantik sebagai Wakil Wali Kota Malang pada September 2018.

"Itu 2018 (pembahasannya). Saya belum di dalam pemerintahan," katanya.

Baca Juga: 41 Anggota DPRD Malang Tersangka Suap, JK Sebut Itu Peringatan untuk Bupati hingga Gubernur

4. Batalkan pengadaan mobil

Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto menyampaikan akan membatalkan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kota Malang tersebut.

"Kami sebagai pimpinan dewan tidak menyetujui pengadaan mobil dinas," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti menjelaskan, anggaran untuk pengadaan mobil dinas itu sudah ada sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Februari 2018.

Anggaran Rp 5,8 miliar itu lalu masuk ke dalam pembahasan Rancangan APBD 2019 pada 2018. Saat itu, pembahasan dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang yang lama atau anggota sebelum PAW.

Baca Juga: Ketua KPU Sebut 21 dari 41 Tersangka Kasus Korupsi DPRD Malang "Nyaleg" Lagi