Ridwan Kamil soal Kasus DBD di Jabar Meningkat: Secara Umum Masih Terkendali

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, penanganan kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih bisa terkendali meskipun angka kasus DBD di Jabar mengalami peningkatan.

Pria yang akrab disapa Emil itu menuturkan, meski ada peningkatan, sebaran penyakit DBD belum disebut merata. Hal itulah yang menyebabkan Pemprov Jabar belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB).

"Secara umum masih terkendali, KLB itu, kan, kalau sudah tidak terkendali sehingga harus lintas pusat pun turun. Itu masalahnya tidak merata," kata Emil, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (31/1/2019).

Meski demikian, Emil menginstruksikan para kepala daerah di Jabar untuk meningkatkan kewaspadaan.

Baca juga: 13.683 Kasus DBD di Indonesia dalam Sebulan, 133 Orang Meninggal Dunia

"Saya sudah mengoordinasikan kepada kepala daerah karena sifatnya banyak teknis di lapangan, Bekasi kita monitor, Depok kita monitor. Jadi, intinya kita waspada, tapi tidak dalam istilah KLB," tambah dia.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan.

"Ada posting kepada warga Jabar yang intinya lebih waspada hindari perilaku yang berpotensi memunculkan demam berdarah. Satu, mengecek jangan banyak genangan, jangan buang sampah sembarangan, fogging untuk daerah terduga sudah kita instruksikan," ujar Emil.

Diberitakan sebelumnya, angka kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jawa Barat, mengalami peningkatan.

Baca juga: Penderita DBD di Sulut Bertambah Jadi 1.092 Orang

Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, hingga 28 Januari 2019, tercatat ada 2.204 orang yang terjangkit DBD. Sebanyak 14 orang di antaranya meninggal dunia.

Kasus terbanyak berada di wilayah Kota Depok (319 kasus), Kabupaten Bandung (236 kasus), Kota Cimahi (200 kasus), Kabupaten Bogor (198 kasus) dan Kabupatrn Sumedang (193 kasus).

Adapun jumlah kematian tertinggi berada di daerah Kota Bogor (3 orang), Kabupaten Bandung (3 orang), Kota Depok (2 orang), Kabupaten Cianjur (2 orang) dan Kota Bekasi (2 orang).