Wacana Prabowo Tingkatkan Rasio Pajak Dianggap Bakal Bebani Rakyat

Kompas.com - 18/01/2019, 17:46 WIB
Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi . KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi .

BANDUNG, KOMPAS.com - Wacana calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin menaikkan rasio pajak (tax ratio) sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ketika nanti dia dan pasangannya, Sandiaga Salahuddin Uno, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI dianggap bakal membebani rakyat.

Seperti diketahui, dalam debat capres/cawapres yang disiarkan di KompasTV, rencana Prabowo untuk menaikan pajak rasio dari 10 persen menjadi 16 persen adalah upaya meningkatkan gaji pejabat di semua tingkatan. Menurut dia, rencana tersebut diyakini bakal menjadi solusi pencegahan korupsi di Indonesia.

Ketua Tim Pemenangan Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi berpandangan, wacana tersebut tidak perlu lantaran sudah banyak jenis tunjangan baik remunerasi maupun insentif untuk pegawai maupun pejabat yang berlaku di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah.

Selain itu, tunjangan itu juga berlaku di seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Rasio kenaikan pajak untuk kenaikan gaji itu tidak perlu. Ada mekanisme remunerasi. Ditambah hari ini ada tunjangan kinerja dinamis atau TKD. Jadi, rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan pajak hanya demi menaikkan gaji pegawai dan pejabat. Kinerja aparatur tinggal digenjot saja,” kata Dedi, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: CEK FAKTA: Pernyataan Prabowo soal Tax Ratio Indonesia

Mantan Bupati Purwakarta dua periode ini menjelaskan, berdasarkan pengalamannya, jika digabung, gaji pokok dan tunjangan per bulan para pejabat pemerintahan bisa mencapai Rp 6 juta hingga Rp 7 juta.

“Gaji pokoknya Rp 2,9 Juta, kemudian ada tunjangan kinerja dinamis atau TKD sebesar Rp 3 juta-Rp 4 juta. Kalau digabung bisa bawa pulang Rp 6 juta-Rp 7 Juta per bulan,” katanya.

Lebih lanjut ketua DPD Golkar Jawa Barat itu mengatakan, korupsi tidak terletak pada beratnya pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut dia, korupsi justru terjadi ketika orang berlomba-lomba memenuhi gaya hidup.

Sebab, lanjut Dedi, kebutuhan hidup memiliki indikator yang jelas dengan berbagai instrumen data. Sementara gaya hidup sangat sulit diidentifikasi karena bergantung pada kepuasan batin seseorang.

“Tolak ukur kebutuhan hidup itu kan jelas. Nah, bicara gaya hidup bagaimana? Enggak akan bisa terukur. Itu wilayah personal karena hanya aspek batin masing-masing orang yang bisa mengukur,” ujarnya.

Dedi pun mengimbau kepada semua pihak agar menghentikan gaya hidup konsumtif. Pemenuhan gaya hidup tersebut harus dihindari agar tidak memanfaatkan setiap peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Virus Flu Burung Merebak di Tegal, 150 Unggas Mati Mendadak

Virus Flu Burung Merebak di Tegal, 150 Unggas Mati Mendadak

Regional
Kasus Pembunuhan 'Debt Collector': Kepala Korban Ditemukan Terpisah dari Tubuhnya

Kasus Pembunuhan "Debt Collector": Kepala Korban Ditemukan Terpisah dari Tubuhnya

Regional
4 Fakta Suami Bakar Istri di Surabaya, Terlibat Cekcok hingga Kabur Bawa Motor Pemilik Kos

4 Fakta Suami Bakar Istri di Surabaya, Terlibat Cekcok hingga Kabur Bawa Motor Pemilik Kos

Regional
Terduga Teroris AK dari Sukoharjo Dikenal Jarang Bergaul dan Tertutup

Terduga Teroris AK dari Sukoharjo Dikenal Jarang Bergaul dan Tertutup

Regional
Lurah Way Halim: Nenek Nurhasanah Tidak Terlibat Terorisme

Lurah Way Halim: Nenek Nurhasanah Tidak Terlibat Terorisme

Regional
Menyoal Gibran Maju Pilkada Solo, Bukan Pilihan PDI-P Solo hingga Anjuran Ganjar

Menyoal Gibran Maju Pilkada Solo, Bukan Pilihan PDI-P Solo hingga Anjuran Ganjar

Regional
Nekat Keluyuran Saat Jam Kerja, 14 ASN Kena Razia

Nekat Keluyuran Saat Jam Kerja, 14 ASN Kena Razia

Regional
Susahnya Hidup Nenek Paulina: Tinggal Sendiri di Gubuk Reyot, Jual Kelapa untuk Beli Beras

Susahnya Hidup Nenek Paulina: Tinggal Sendiri di Gubuk Reyot, Jual Kelapa untuk Beli Beras

Regional
Fakta Baru Remaja Dicabuli Ayah Tirinya, Ditetapkan Tersangka hingga Polisi Dalami Keterlibatan Ibu Kandungnya

Fakta Baru Remaja Dicabuli Ayah Tirinya, Ditetapkan Tersangka hingga Polisi Dalami Keterlibatan Ibu Kandungnya

Regional
Cuaca Buruk, 'Water Bombing' Kebakaran Hutan Gunung Arjuno-Welirang Batal

Cuaca Buruk, "Water Bombing" Kebakaran Hutan Gunung Arjuno-Welirang Batal

Regional
Upaya Penyelundupan 16.000 Ekor Bibit Lobster Digagalkan, 1 Pelaku Buron

Upaya Penyelundupan 16.000 Ekor Bibit Lobster Digagalkan, 1 Pelaku Buron

Regional
[POPULER NUSANTARA] Cerita Nasir Bongkar Makam Ibunya | Gibran Dikabarkan Siap Maju Pilkada Solo

[POPULER NUSANTARA] Cerita Nasir Bongkar Makam Ibunya | Gibran Dikabarkan Siap Maju Pilkada Solo

Regional
Duduk Perkara Balita 3 Tahun Tewas Ditangan Pacar Ibunya, Disebut Jatuh di Kamar Mandi

Duduk Perkara Balita 3 Tahun Tewas Ditangan Pacar Ibunya, Disebut Jatuh di Kamar Mandi

Regional
Tipu Calon Polisi hingga Ratusan Juta Rupiah, Pria Ini Ditangkap Polisi

Tipu Calon Polisi hingga Ratusan Juta Rupiah, Pria Ini Ditangkap Polisi

Regional
Pengungsi Korban Gempa: Anggota DPRD Hanya Datang Saat Pileg, Waktu Kami Susah Mereka Hilang

Pengungsi Korban Gempa: Anggota DPRD Hanya Datang Saat Pileg, Waktu Kami Susah Mereka Hilang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X