Wacana Prabowo Tingkatkan Rasio Pajak Dianggap Bakal Bebani Rakyat

Kompas.com - 18/01/2019, 17:46 WIB
Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi . KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi .

BANDUNG, KOMPAS.com - Wacana calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin menaikkan rasio pajak (tax ratio) sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ketika nanti dia dan pasangannya, Sandiaga Salahuddin Uno, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI dianggap bakal membebani rakyat.

Seperti diketahui, dalam debat capres/cawapres yang disiarkan di KompasTV, rencana Prabowo untuk menaikan pajak rasio dari 10 persen menjadi 16 persen adalah upaya meningkatkan gaji pejabat di semua tingkatan. Menurut dia, rencana tersebut diyakini bakal menjadi solusi pencegahan korupsi di Indonesia.

Ketua Tim Pemenangan Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi berpandangan, wacana tersebut tidak perlu lantaran sudah banyak jenis tunjangan baik remunerasi maupun insentif untuk pegawai maupun pejabat yang berlaku di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah.

Selain itu, tunjangan itu juga berlaku di seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Rasio kenaikan pajak untuk kenaikan gaji itu tidak perlu. Ada mekanisme remunerasi. Ditambah hari ini ada tunjangan kinerja dinamis atau TKD. Jadi, rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan pajak hanya demi menaikkan gaji pegawai dan pejabat. Kinerja aparatur tinggal digenjot saja,” kata Dedi, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: CEK FAKTA: Pernyataan Prabowo soal Tax Ratio Indonesia

Mantan Bupati Purwakarta dua periode ini menjelaskan, berdasarkan pengalamannya, jika digabung, gaji pokok dan tunjangan per bulan para pejabat pemerintahan bisa mencapai Rp 6 juta hingga Rp 7 juta.

“Gaji pokoknya Rp 2,9 Juta, kemudian ada tunjangan kinerja dinamis atau TKD sebesar Rp 3 juta-Rp 4 juta. Kalau digabung bisa bawa pulang Rp 6 juta-Rp 7 Juta per bulan,” katanya.

Lebih lanjut ketua DPD Golkar Jawa Barat itu mengatakan, korupsi tidak terletak pada beratnya pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut dia, korupsi justru terjadi ketika orang berlomba-lomba memenuhi gaya hidup.

Sebab, lanjut Dedi, kebutuhan hidup memiliki indikator yang jelas dengan berbagai instrumen data. Sementara gaya hidup sangat sulit diidentifikasi karena bergantung pada kepuasan batin seseorang.

“Tolak ukur kebutuhan hidup itu kan jelas. Nah, bicara gaya hidup bagaimana? Enggak akan bisa terukur. Itu wilayah personal karena hanya aspek batin masing-masing orang yang bisa mengukur,” ujarnya.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Seorang Warga Kalsel Diterkam Buaya, Berawal dari Cuci Tangan di Pintu Air Tambak

Fakta Seorang Warga Kalsel Diterkam Buaya, Berawal dari Cuci Tangan di Pintu Air Tambak

Regional
Benteng Hock, Kantor Satlantas Polres Salatiga yang Dikenal Angker, Kini Jadi Spot Foto

Benteng Hock, Kantor Satlantas Polres Salatiga yang Dikenal Angker, Kini Jadi Spot Foto

Regional
Gubernur Banten: Tak Ada Konflik, Jadwal Pilkada Banten Masih Sesuai Agenda

Gubernur Banten: Tak Ada Konflik, Jadwal Pilkada Banten Masih Sesuai Agenda

Regional
Kasus Covid-19 Melonjak di Ciamis, Sebulan Lebih dari 100 Orang Positif

Kasus Covid-19 Melonjak di Ciamis, Sebulan Lebih dari 100 Orang Positif

Regional
Pesan Pensiunan Guru: Kalau Anda Sukses, Tolong Perhatikan Guru...

Pesan Pensiunan Guru: Kalau Anda Sukses, Tolong Perhatikan Guru...

Regional
Modus Ganti Isi Galon dengan Air Biasa tapi Tutup Segel Resmi, 2 Agen Ditahan Polisi

Modus Ganti Isi Galon dengan Air Biasa tapi Tutup Segel Resmi, 2 Agen Ditahan Polisi

Regional
Minuman Literasi, Produk Herbal Kekinian ala Siswa SMK Gresik, Peluang Bisnis Baru di Balik Pandemi

Minuman Literasi, Produk Herbal Kekinian ala Siswa SMK Gresik, Peluang Bisnis Baru di Balik Pandemi

Regional
Main Perahu di Rawa Pening tapi Tiba-tiba Bocor, Pemancing Tewas Tenggelam

Main Perahu di Rawa Pening tapi Tiba-tiba Bocor, Pemancing Tewas Tenggelam

Regional
Diterkam Buaya Usai Panen Bandeng, Anggota Tubuh Pria Ini Belum Ditemukan

Diterkam Buaya Usai Panen Bandeng, Anggota Tubuh Pria Ini Belum Ditemukan

Regional
Niat Memijat Muridnya yang Cedera, Oknum Guru di Kalsel Justru Berbuat Cabul

Niat Memijat Muridnya yang Cedera, Oknum Guru di Kalsel Justru Berbuat Cabul

Regional
Bayar Uang Muka Tagihan Listrik yang Capai Belasan Juta Rupiah, Suratno Harus Jual 7 Pohon Miliknya

Bayar Uang Muka Tagihan Listrik yang Capai Belasan Juta Rupiah, Suratno Harus Jual 7 Pohon Miliknya

Regional
Sosok Mendiang Bupati Situbondo di Mata Khofifah dan Emil Dardak

Sosok Mendiang Bupati Situbondo di Mata Khofifah dan Emil Dardak

Regional
Ini Alasan Putra Amien Rais Dukung Gibran pada Pilkada 2020 Kota Solo

Ini Alasan Putra Amien Rais Dukung Gibran pada Pilkada 2020 Kota Solo

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bupati Situbondo Meninggal karena Covid-19 | Putra Amien Rais Dukung Gibran

[POPULER NUSANTARA] Bupati Situbondo Meninggal karena Covid-19 | Putra Amien Rais Dukung Gibran

Regional
Mengintip Kehidupan Masyarakat Pulau Terluar Sulsel, Harga Mahal hingga Lebih Dekat ke NTB (1)

Mengintip Kehidupan Masyarakat Pulau Terluar Sulsel, Harga Mahal hingga Lebih Dekat ke NTB (1)

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X