Wacana Prabowo Tingkatkan Rasio Pajak Dianggap Bakal Bebani Rakyat

Kompas.com - 18/01/2019, 17:46 WIB
Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi . KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi .

BANDUNG, KOMPAS.com - Wacana calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin menaikkan rasio pajak (tax ratio) sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ketika nanti dia dan pasangannya, Sandiaga Salahuddin Uno, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI dianggap bakal membebani rakyat.

Seperti diketahui, dalam debat capres/cawapres yang disiarkan di KompasTV, rencana Prabowo untuk menaikan pajak rasio dari 10 persen menjadi 16 persen adalah upaya meningkatkan gaji pejabat di semua tingkatan. Menurut dia, rencana tersebut diyakini bakal menjadi solusi pencegahan korupsi di Indonesia.

Ketua Tim Pemenangan Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi berpandangan, wacana tersebut tidak perlu lantaran sudah banyak jenis tunjangan baik remunerasi maupun insentif untuk pegawai maupun pejabat yang berlaku di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah.

Selain itu, tunjangan itu juga berlaku di seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Rasio kenaikan pajak untuk kenaikan gaji itu tidak perlu. Ada mekanisme remunerasi. Ditambah hari ini ada tunjangan kinerja dinamis atau TKD. Jadi, rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan pajak hanya demi menaikkan gaji pegawai dan pejabat. Kinerja aparatur tinggal digenjot saja,” kata Dedi, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: CEK FAKTA: Pernyataan Prabowo soal Tax Ratio Indonesia

Mantan Bupati Purwakarta dua periode ini menjelaskan, berdasarkan pengalamannya, jika digabung, gaji pokok dan tunjangan per bulan para pejabat pemerintahan bisa mencapai Rp 6 juta hingga Rp 7 juta.

“Gaji pokoknya Rp 2,9 Juta, kemudian ada tunjangan kinerja dinamis atau TKD sebesar Rp 3 juta-Rp 4 juta. Kalau digabung bisa bawa pulang Rp 6 juta-Rp 7 Juta per bulan,” katanya.

Lebih lanjut ketua DPD Golkar Jawa Barat itu mengatakan, korupsi tidak terletak pada beratnya pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut dia, korupsi justru terjadi ketika orang berlomba-lomba memenuhi gaya hidup.

Sebab, lanjut Dedi, kebutuhan hidup memiliki indikator yang jelas dengan berbagai instrumen data. Sementara gaya hidup sangat sulit diidentifikasi karena bergantung pada kepuasan batin seseorang.

“Tolak ukur kebutuhan hidup itu kan jelas. Nah, bicara gaya hidup bagaimana? Enggak akan bisa terukur. Itu wilayah personal karena hanya aspek batin masing-masing orang yang bisa mengukur,” ujarnya.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Bulan Zona Hijau, Rokan Hilir Masuk Zona Merah Covid-19

4 Bulan Zona Hijau, Rokan Hilir Masuk Zona Merah Covid-19

Regional
Bersiap Kedatangan Jokowi, Babel Akan Pamerkan Keberhasilan Bendungan

Bersiap Kedatangan Jokowi, Babel Akan Pamerkan Keberhasilan Bendungan

Regional
Ini Kontak yang Bisa Dihubungi Korban Fetish Kain Jarik, Kerahasiaan Dijamin

Ini Kontak yang Bisa Dihubungi Korban Fetish Kain Jarik, Kerahasiaan Dijamin

Regional
Terungkap, Gajah Sumatera Ditembak dengan Senjata Laras Panjang

Terungkap, Gajah Sumatera Ditembak dengan Senjata Laras Panjang

Regional
Dapat Dukungan dari Gerindra, Gibran Bakal Sowan ke Prabowo di Jakarta

Dapat Dukungan dari Gerindra, Gibran Bakal Sowan ke Prabowo di Jakarta

Regional
Tepergok Bawa Sabu Pesanan Suami Saat Besuk, Wanita Ini Nekat Lempar Barang Bukti

Tepergok Bawa Sabu Pesanan Suami Saat Besuk, Wanita Ini Nekat Lempar Barang Bukti

Regional
Usaha Karaoke Masih Ditutup, Wali Kota Ambon: Nyanyi Tidak Bisa Pakai Masker

Usaha Karaoke Masih Ditutup, Wali Kota Ambon: Nyanyi Tidak Bisa Pakai Masker

Regional
Kabupaten Pesisir Selatan Protes Disebut Zona Kuning Covid-19

Kabupaten Pesisir Selatan Protes Disebut Zona Kuning Covid-19

Regional
Pamit Cari Sagu, Dua Anak Perempuan Hilang di Dalam Hutan

Pamit Cari Sagu, Dua Anak Perempuan Hilang di Dalam Hutan

Regional
Pasangan Suami Istri Tewas Dibunuh Rekan Bisnis, Pelaku: Korban Menuduh Saya Maling

Pasangan Suami Istri Tewas Dibunuh Rekan Bisnis, Pelaku: Korban Menuduh Saya Maling

Regional
Guru SMP Meninggal Positif Covid-19, Sempat Datangi Sekolah dan Berinteraksi dengan Rekan Kerja

Guru SMP Meninggal Positif Covid-19, Sempat Datangi Sekolah dan Berinteraksi dengan Rekan Kerja

Regional
Dicopot oleh Bupati Ogan Ilir, Seorang ASN Mengadu ke Komisi ASN

Dicopot oleh Bupati Ogan Ilir, Seorang ASN Mengadu ke Komisi ASN

Regional
PSBB Transisi Diperpanjang di Ambon, Wali Kota: Kita Belum Zona Kuning

PSBB Transisi Diperpanjang di Ambon, Wali Kota: Kita Belum Zona Kuning

Regional
Keraton Yogyakarta Ragu dengan Jumlah Emas Diklaim Trah HB II Telah Dijarah Inggris

Keraton Yogyakarta Ragu dengan Jumlah Emas Diklaim Trah HB II Telah Dijarah Inggris

Regional
Soal Tes Massal Covid-19, Ganjar Ingatkan Kepala Daerah: Jangan Takut Soal Citra

Soal Tes Massal Covid-19, Ganjar Ingatkan Kepala Daerah: Jangan Takut Soal Citra

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X