Kasus "Pose" Satu Jari Ridwan Kamil, Bantahan hingga Peringatan Bawaslu

Kompas.com - 11/01/2019, 20:18 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Jumat (4/1/2019).KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Jumat (4/1/2019).

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku siap diperiksa terkait laporan pose satu jarinya di acara harlah Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) di GOR Padjajaran, Kota Bandung.

Dia dilaporkan oleh Aliansi Anak Bangsa (AAB) ke Bawaslu, sedangkan Bawaslu menyebutkan, setiap orang yang sudah menjadi kepala daerah wajib bersikap netral di hadapan masyarakat saat menjalankan aktivitas kedinasan atau bukan, baik saat hari kerja maupun saat libur.

Berikut ini fakta lengkap kasus satu jari Ridwan Kamil di acara Harlah PKB:

 

1. Dilaporkan ke Bawaslu, ini respons Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Bandung, Kamis (3/1/2019).KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Bandung, Kamis (3/1/2019).

AAB melaporkan orang nomor satu di Jawa Barat, Ridwan Kamil, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pose satu jari di acara harlah PKB beberapa waktu lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menanggapi dengan menyatakan siap untuk diperiksa.

"Jadi saya dilaporkan ke Bawaslu, pertanyaan saya, jika dipanggil saya akan hadir enggak ada masalah bentuk ketaatan kepada negara. Pertanyaannya sederhana itu yang melaporkan tolong sebutkan pelanggaran hukumnya apa? Kan melaporkan itu kalau diduga ada pelanggaran hukum atau aturan," ujar Ridwan saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Kamis (10/1/2019) sore.

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu terkait Acungan Satu Jari, Ini Kata Ridwan Kamil

 

2. Bantah gunakan fasilitas negara

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat berbincang dengan Hengki dan Farel di lokasi pengungsian korbam longsor Cisolok, Sukabumi, Rabu (2/1/2019).Dokumentasi Humas Pemprov Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat berbincang dengan Hengki dan Farel di lokasi pengungsian korbam longsor Cisolok, Sukabumi, Rabu (2/1/2019).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, kegiatan itu digelar pada hari libur, Minggu 2 November 2018. Dia pun membantah memakai fasilitas negara saat hadir dalam acara itu.

"Saya ini melaksanakan kegiatan selalu taat aturan. Aturan membolehkan pejabat negara melakukan aktivitas politik di akhir pekan Sabtu Minggu. Saya datang ke acara PKB itu di hari Minggu. Sekali lagi, melanggar aturan atau tidak? Tidak. Karena sudah konsultasi, secara aturan, naik mobil juga pribadi, naik Kijang bukan mobil dinas," katanya.

Baca juga: Bilang "Preet" ke Bawaslu, Anggota DPRD Gunungkidul Dilaporkan ke Polisi

 

3. Demokrasi harus pakai akal sehat

 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (menunjuk) saat meninjau lokasi bencana longsor di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (2/1/2018).KOMPAS.com/BUDIYANTO Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (menunjuk) saat meninjau lokasi bencana longsor di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (2/1/2018).

Terkait pose satu jari, Emil menjelaskan, itu merupakan simbol nomor urut partai.

"Jadi acaranya PKB, jari saya itu simbolnya PKB, kalau Pak Jokowi jempol kalau tidak salah," ucapnya.

Dia pun menilai, pelaporan itu cenderung mengada-ngada. 

"Jadi saya balikin, tolong sebutkan dengan jelas pelanggaran hukum dan aturannya apa. Kalau tidak bisa jawab ya berarti melaporkannya itu asal melaporkan karena tidak ada dasar hukumnya. Demokrasi ini harus pakai akal sehat, kalau memang ada pelanggaran ya kita akui dan sepakati, kalau tidak ya jangan diada-ada. Waktu kita kan bisa dipakai untuk hal lain," tutur Emil.

Baca juga: Ridwan Kamil-Dedi Mulyadi Berkolaborasi Membangun Jawa Barat

 

4. Tanggapan Bawaslu terkait kasus Ridwan Kamil

Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA. Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan

Bawaslu Jawa Barat mengingatkan seluruh kepala daerah di Jawa Barat termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar menjunjung tinggi netralitas jelang Pilpres 2019.

Peringatan dari Bawaslu tersebut tidak terlepas dari beredarnya video Ridwan Kamil yang mengacungkan simbol satu jari dalam kegiatan 'PKB Jabar Festival for 2019'.

Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan mengatakan, Bawaslu tidak akan tebang pilih apabila terbukti ada pelanggaran. 

"Prinsipnya Bawaslu dalam posisi tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang melanggar aturan pemilu, termasuk kepala daerah sekalipun," katanya.

Abdullah mengatakan, pihaknya meminta seluruh kepala daerah menaati seluruh kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Bawaslu Jabar Ingatkan Ridwan Kamil Jika Ingin Kampanyekan Jokowi-Ma'ruf Harus Cuti

 

Sumber: KOMPAS.com (Putra Prima Perdana, Dendi Ramdhani)

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

CPNS Mundur Setelah Lolos Seleksi, Alasannya Tempat Tugas Terlalu Jauh

CPNS Mundur Setelah Lolos Seleksi, Alasannya Tempat Tugas Terlalu Jauh

Regional
Lagi, Murid 'Bullying' Gurunya Sendiri di Jakarta

Lagi, Murid "Bullying" Gurunya Sendiri di Jakarta

Megapolitan
Pihak Ratna Sarumpaet Keberatan JPU Hadirkan Saksi Penyidik dari Polda Metro

Pihak Ratna Sarumpaet Keberatan JPU Hadirkan Saksi Penyidik dari Polda Metro

Megapolitan
Potensi Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno Dinilai Belum Dioptimalkan

Potensi Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno Dinilai Belum Dioptimalkan

Nasional
Ganjar Pranowo Pastikan UNBK Hari Pertama Berjalan Lancar

Ganjar Pranowo Pastikan UNBK Hari Pertama Berjalan Lancar

Regional
Kronologi Kecelakaan Maut di Jambi, 5 Pegawai Bank Tewas Terjebak di Mobil yang Terbakar

Kronologi Kecelakaan Maut di Jambi, 5 Pegawai Bank Tewas Terjebak di Mobil yang Terbakar

Regional
Pentagon Sepakat Kucurkan Dana Rp 14 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

Pentagon Sepakat Kucurkan Dana Rp 14 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

Internasional
Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Difitnah...

Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Difitnah...

Nasional
Masih Bingung Pilih Calon Pemimpin? Saksikan 'KandidatFest'!

Masih Bingung Pilih Calon Pemimpin? Saksikan "KandidatFest"!

Nasional
26 Maret 1885, Kremasi Dilegalkan di Inggris

26 Maret 1885, Kremasi Dilegalkan di Inggris

Internasional
Tak Laporkan Dana Kampanye, 4 Parpol di Ngada Flores Didiskualifikasi dari Pileg 2019

Tak Laporkan Dana Kampanye, 4 Parpol di Ngada Flores Didiskualifikasi dari Pileg 2019

Regional
Ini Tarif Baru Ojek Online di Sumatera, Jawa dan Bali Mulai Mei 2019

Ini Tarif Baru Ojek Online di Sumatera, Jawa dan Bali Mulai Mei 2019

Regional
Transjakarta ke Pondok Cabe dan UI Diminati Masyarakat, tapi Terkendala Macet

Transjakarta ke Pondok Cabe dan UI Diminati Masyarakat, tapi Terkendala Macet

Megapolitan
Ratna Sarumpaet Keluhkan Kondisi Tahanan Polda Metro Jaya

Ratna Sarumpaet Keluhkan Kondisi Tahanan Polda Metro Jaya

Megapolitan
Mulai April 2019, Alat Perekam Transaksi 'Online' Digunakan di Kepulauan Riau

Mulai April 2019, Alat Perekam Transaksi "Online" Digunakan di Kepulauan Riau

Nasional

Close Ads X