Buka Praktik Pijat Ilegal di Hotel Bintang Empat, 20 Warga Asing Ditangkap

Kompas.com - 10/01/2019, 14:45 WIB
Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Sumsel, Sudirman D Hury saat memberikan keterangan terkait tertangkapnya 20 WNA yang membuka praktek pijat disalah satu hotel bintang empat di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 10/1/2019). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAKepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Sumsel, Sudirman D Hury saat memberikan keterangan terkait tertangkapnya 20 WNA yang membuka praktek pijat disalah satu hotel bintang empat di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 10/1/2019).

PALEMBANG, KOMPAS.com - Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Sumatera Selatan menangkap 20 warga negara asing (WNA) yang membuka praktik pijat tradisional ilegal di salah satu hotel bintang empat di Palembang. 

Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Sumsel, Sudirman D Hury mengatakan, dari 20 tersangka, sebanyak 16 orang merupakan warga asal Malaysia dan dua dari China serta satu berasal dari Hongkong dan satu dari Belgia.

Baca juga: Kisah Nurhadi Si Calon Presiden Maha Asik yang Viral, Berprofesi Tukang Pijat hingga Dilirik YouTuber China


Para WNA tersebut, lanjut dia, telah menyalahi aturan lantaran menggunakan visa kunjungan wisata. Namun ternyata, mereka kedapatan membuka praktik pijat tanpa izin.

"Mereka sudah tiga hari berada di sini (Palembang) dan membuka praktik pengobatan pijat tradisional di hotel bintang empat," kata Sudirman saat memberikan keterangan, Kamis (10/1/2019).

Sudirman menjelaskan, praktik pijat para WNA tersebut membuka pendaftaran secara online bagi seluruh klien. Dari sana, petugas langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 20 WNA.

"Tarif pengobatan Rp 4,5 juta untuk satu pasien dan sehari bisa ada ratusan pasien yang datang untuk pijat," ujarnya.

Baca juga: Kisah Mbah Siam, Tukang Pijat Tradisional yang Berjuang Melawan Kanker Mata (1)

Sudirman menambahkan, sebelum datang ke Palembang, para WNA itu sempat membuka praktik di beberapa kota besar lainnya, seperti di Medan dan Bali. Seluruh kota itu mereka kunjungi dengan jeda waktu selama tiga hari.

"Setelah tiga hari, mereka akan berpindah lagi dan membuka praktek di tempat lain, agar tak dipantau oleh petugas," ungkapnya.

Tak hanya sanksi berupa deportasi, Sudirman akan membawa kasus para WNA tersebut ke ranah pidana umum lantaran tak memiliki izin Dinas Kesehatan atau Ketenagakerjaan terkait aktivitas praktek itu.

"Kami akan bawa mereka ke penjara. Jelas ini pidana karena tak ada izin membuka praktik kesehatan dari Dinas terkait, itu kami dorong. Jadi tidak cuma deportasi," ungkapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X