Tak Difungsikan, Pelabuhan Nasional di Pamekasan Mulai Rusak

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Pelabuhan berstandar nasional di Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, sudah mulai rusak.

Beberapa sisi bangunan sudah banyak yang runtuh, misalnya plafon ruangan tunggu untuk penumpang, sudah ada yang ambruk dan bolong-bolong. Besi-besi bangunan sudah dimakan karat. Kaca-kaca bangunan perkantoran ditutupi debu.

Saat Kompas.com berkunjung ke pelabuhan ini akhir pekan kemarin, pagar besi untuk masuk menuju pelabuhan dalam keadaan terkunci.

Lampu-lampu di semua bangunan dalam keadaan hidup, meskipun jam sudah menunjukkan pukul 13.30 WIB.

Genangan air di jalan menunju dermaga kapal bersandar, sudah bercampur lumpur karena tidak ada saluran menuju laut.

Seorang perempuan di seberang jalan pelabuhan, bertugas sebagai penjaga parkir kendaraan bagi pengunjung pelabuhan.

Baca juga: Jumlah Penumpang saat Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tanjung Perak Naik 64,16 Persen

Setiap motor atau mobil, dikenakan parkir Rp 2.000. Semua kendaraan pengunjung, ditempatkan di sebuah gudang yang letaknya di sisi barat pintu masuk pelabuhan. 

Setiap hari,  selalu ada pengunjung yag datang ke pelabuhan yang dibangun mulai tahun 2006 silam ini. Rata-rata, mereka adalah warga yang hendak memancing, berfoto ria, atau sekedar ingin melihat-lihat kondisi pelabuhan.

Hanya ada satu perahu kayu diikatkan pada beton dermaga. Perahu itu terhempas keras karena siang itu gelombang air laut sedang tinggi dan angin begitu kencang. 

Tiang listrik penerang menuju dermaga pelabuhan ini juga sudah karatan. Bahkan, alat pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang, juga sudah tinggal puing-puingnya. Lampu penerangan menuju dermaga, tidak terlihat hidup seperti lampu yang menyala di beberapa gedung dan perkantoran pelabuhan.

Marzuki, seorang pengunjung asal Desa Laranga Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan menyayangkan kondisi pelabuhan yang tidak kunjung beroperasi tersebut.

Bangunannya yang besar, hanya dibiarkan rusak dan tidak terawat. Padahal, anggaran yang digunakan untuk membangun pelabuhan tersebut mencapai 300 miliar lebih.

"Saya penasaran dengan pelabuhan Batukerbuy ini karena anggaran pembangunannya, sampai tahun 2013 lalu mencapai 300 miliar. Kenyatannya, kondisi pelabuhan sangat memprihatinkan," kata Marzuki.

Tahun 2014 lalu, saat Bupati Pamekasan masih dijabat oleh Achmad Syafii, pelabuhan ini mendapat suntikan dana dari APBD Pamekasan sebesar Rp 150 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun pemecah ombak (break water). Agar pelabuhan berfungsi, menurut Syafii, harus dibangun pemecah ombak. Namun, sampai hari ini, pelabuhan tersebut belum berfungsi.

Ismail, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan juga menyayangkan keberadaan pelabuhan yang belum berfungsi tersebut. Padahal, pelabuhan itu dibangun untuk mempercepat arus barang dan jasa untuk wilayah Madura bagian utara dimana akses lautnya langsung ke pulau Kalimantan dan Sulawesi.

Seharusnya, pelabuhan iu segera dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk dikelola agar terurus dan tidak terbengkalai.

"Uang negara jadi sia-sia karena pembangunan pelabuhan itu tidak bermanfaat, bahkan sekarang sudah mulai rusak. Kami berharap, pemerintah pusat segera menyerahkan aset dan pengelolaan pelabuhan tersebut ke daerah," terang Ismail, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Pergi ke Pelabuhan dan Kali Aji, Bupati Kendal Merasa Malu...

Menurut Ismail, APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2017 lalu sudah mengucurkan anggaran untuk membuat Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (PRIP), sebesar Rp 340 juta di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pamekasan.

Namun, dukungan pembuatan master plan pelabuhan, tidak seiring dengan niat pemerintah pusat untuk menyerahkan pengelolaan pelabuhan tersebut.

Plt Kepala Bappeda Pamekasan Rahmad Suroso mengaku, lelang kegiatan PRIP sudah selesai pada tahun 2017 lalu.

Selanjutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan yang memiliki wewenang untuk pelaksanaan tekhnis di lapangan. Sedangkan Dishub Pamekasan, sampai hari ini masih belum bisa berbuat apapun untuk mengelola pelabuhan tersebut.

Dijelaskan Ajib Abdullah, Kepala Dishub Pamekasan, serah terima pengelolaan pelabuhan tersebut belum dilakukan. Padahal, pihaknya sudah berkirim surat kepada Kementrian Perhubungan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena belum ada apa-apa, kami diam saja. Kalaupun ada fasilitas yang rusak, itu juga bukan urusan kami," ungkapnya.