750 Keluarga Penerima Manfaat di Karangantar Terima Bantuan Sosial PKH

KARANGANYAR, KOMPAS.com - Sebanyak 750 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menghadiri pemberian bantuan sosial tahap IV Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial pangan non tunai 2018 oleh Kementerian Sosial.

Penyerahan berlangsung di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (1/12/2018).

Acara ini dihadiri Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Kepala Dinas Sosial Karanganyar Agus Heri Bindarto, dan ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Karanganyar.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Agus Heri Bindarto mengatakan, KPM bantuan sosial PKH di Karanganyar tahun 2018 sebanyak 30.806 orang. Namun, yang hadir dalam penyaluran tahap keempat November sebanyak 750 KPM.

"Hari ini yang hadir dalam penyaluran bantuan sosial PKH dan pangan non tunai tahap keempat November 2018 ada 750 KPM dari Kecamatan Karanganyar," kata Agus Heri.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan, bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah khusus untuk Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018 senilai Rp 355 miliar.

Rinciannya:

• Bansos PKH senilai Rp 54 miliar (untuk 30.806 KPM)
• Bantuan pangan non tunai (BPNT) senilai Rp 74 miliar (untuk 56.802 keluarga)
• Bantuan sosial bagi disabilitas senilai Rp 281 juta (untuk 153 keluarga)
• Bantuan sosial lanjut usia sebesar Rp 2,2 miliar (untuk 1.103 keluarga).

"Di Karanganyar ini kami memastikan apakah penyaluran PKH November untas dilaksanakan. Kami targetnya 95 persen sudah tersalurkan," ujar Harry saat monitoring penyaluran bantuan PKH dan pangan non tunai di Karanganyar, Jawa Tengah.

Ia mengungkapkan, penyaluran bantuan sosial PKH tahap pertama telah dilakukan pada Februari 2019. Sementara, tahap kedua pada Juni, tahap ketiga Agustus, dan tahap keempat November 2018.

Pada tahap pertama hingga ketiga, bantuan yang diberikan masing-masing sebesar Rp 500.000, dan tahap keempat Rp 266.350.

Penyaluran bantuan sosial PKH dan pangan non tunai secara berkala ini, lanjut Harry, bertujuan untuk membantu KPM keluar dari kemiskinan.

"Yang paling mendasar itu akses pendidikan dan kesehatan. Pendamping PKH punya tugas untuk memastikan anak-anak dan keluarga penerima PKH mendapat akses pelayanan dasar. Indikatornya kami bisa cek apakah mereka sudah menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan KIP," kata Harry.