Presiden Jokowi Jamin Relaksasi DNI Tak Sentuh UMKM

SOLO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjamin kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) tidak menyentuh UMKM. Pasalnya pemerintah berkomitmen mendorong terus keberlangsungan UMKM.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menutup Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2018 di Hotel Alila Solo, Rabu (28/11/2018).

"Relaksasi DNI itu penting. Tapi yang berkaitan dengan UMKM saya mendengar suara Kadin dan HIPMI seperti apa. Dari komunikasi itu saya memutuskan untuk mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI," ujar Jokowi.

Tak masuknya UMKM dalam relaksasi DNI, kata Jokowi, lantaran saat ini ada 62 juta unit UMKM dan mempekerjakan 116 Juta orang. Kondisi ini menunjukkan mayoritas lebih 80 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM.

"Dan, kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia UMKM. Jadi jangan meragukan lagi komitmen saya terhadap UMKM. Jangan ragukan. Kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia sangat signifikan," kata Jokowi.

Baca juga: SBY: Membeli Produk UMKM Pahalanya Tinggi

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa dirinya merupakan alumni UMKM. Termasuk anak-anaknya yang juga bergerak di sektor tersebut.

"Saya ini alumni UMKM. Keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya masuk dalam kategori UMKM dari jualan martabak hingga jualan pisang," tutur Jokowi.

Ia menambahkan, kontribusi UMKM pada PDB indonesia mencapai 60 persen. Karena itu pemerintah komitmen berpihak pada UMKM.

"Indonesia harus jadi ladang subur tumbuhnya UMKM. Untuk itu UMKM harus dimudahkan," kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan komitmen keberpihakan dirinya pada UMKM juga dilakukan dengan penurunan bunga KUR. Bunga kredit KUR turun dari 23 persen menjadi tujuh persen. Selain itu, pajak penghasilan yang dulunya satu persen menjadi setengah persen sejak Juni lalu.

Baca juga: Jokowi Sebutkan Alasan Banyak Industri Tiongkok Masuk Indonesia

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani menyambut baik kebijakan Presiden RI Joko Widodo soal keluhan yang disampaikan Kadin atas kebijakan DNI. Pasalnya, hal itu menyangkut seluruh aspirasi dari dunia usaha dan asosiasi.

"Kebijakan DNI menimbulkan multitafsir yang berbeda dan menimbulkan keresahan. Karena itu, sudah disampaikan Presiden Jokowi bahwa UMKM dikeluarkan dari relaksasi DNI, maka tidak perlu diributkan dan perdebatkan lagi. Maka kita tinggal menunggu hasil relaksasi DNI hasil penyempurnaan," kata Roeslani.