Soal Aksi Protes "Tampang Boyolali", Ketua DPRD: Kegiatan itu Murni Tidak Ada Muatan Politik

BOYOLALI, KOMPAS.com - Bupati Boyolali Seno Samodro dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tuduhan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga menguntungkan pihak tersebut sekaligus merugikan pihak lainnya.

Bupati Seno juga dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri karena telah melontarkan kalimat-kalimat yang menghina calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto.

Menanggapi laporan itu, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali sekaligus koordinator aksi S Paryanto mengaku telah mendengar bahwa aksi protes warga Boyolali atas pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dilaporkan ke Bawaslu dan kepolisian.

"Iya, yang kami dengar seperti itu (dilaporkan ke Bawaslu dan kepolisian)," kata Paryanto ditemui di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (6/11/2018).

Meskipun demikian, Paryanto mengatakan, pihaknya masih menunggu respon Bawaslu dan kepolisian sebagai pihak yang dilapori oleh tim Advokat Pendukung Prabowo atas polemik tersebut.

"Kami akan menunggu nanti responnya seperti apa dari pihak yang dilapori, tentunya dari penyelenggara pengawas pemilu dan kepolisian. Kami akan sikapi hal itu. Nanti akan kami lalui proses dan prosedurnya seperti apa. Namanya juga aturan dan regulasi yang harus diikuti semua," jelas dia.

Baca juga: Bawaslu Masih Kaji Dugaan Pelanggaran Pemilu Bupati Boyolali

"Misalnya, Pak Bupati dilaporkan. Dia hadir juga sebagai Bupati sebagai wakil masyarakat dan termasuk tokoh masyarakat. Bahkan, kami juga disebut sebagai Ketua DPRD dan sebagainya. Tidak kami pungkiri karena kami hadir dimana pun ya tergantung dalam momen acara itu. Kami atas nama wakil rakyat," beber Paryanto.

Paryanto kembali menegaskan, bahwa aksi protes tersebut bentuk riil gerakan masyarakat untuk menyikapi pidato Prabowo yang telah menyinggung dan melukai hati serta harga diri bagi masyarakat Boyolali. Sehingga, secara spontan masyarakat melakukan aksi protes tersebut.

"Kami memang ikut di dalamnya atas nama wakil rakyat karena ketika masyarakat seperti itu kami harus bisa melihat di lapangan. Sehingga yang perlu kami garis bawahi adalah kegiatan itu murni tidak ada muatan politik apa pun," tegas dia.

Disinggung terkait tudingan mobilisasi ASN, Paryanto mengatakan, tudingan itu merupakan hal wajar apalagi dalam nuansa tahun politik. Namun, pihaknya tetap akan menyikapinya secara dewasa.

"Boleh-boleh saja orang bersikap. Karena kami bisa memahami aksi demo yang dilakukan itu pasti juga terjadi pro dan kontra. Ada yang pro ada yang kontra. Paling penting aksi itu ending-nya tidak ada kegiatan negatif," ungkapnya.

Baca juga: Guyon Tampang Boyolali, Prabowo Dinilai Kurang Paham Budaya Timur

Terpisah, ketika didatangi ke rumah dinasnya, Bupati Boyolali sedang dinas ke luar kota. Hal itu dibenarkan oleh salah seorang petugas yang menjaga rumah dinas bupati.

"Bapak (Bupati Seno) sedang tindak (pergi) ke Jakarta," kata Darsono.

Menurut Darsono, Bupati Boyolali tersebut berangkat ke Jakarta Selasa (6/11/2018) sekitar pukul 10.30 WIB didampingi oleh ajudannya. Namun dalam rangka apa, Darsono mengaku tidak tahu.

Seperti diberitakan, pendukung Prabowo melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Bawaslu.

Mereka menuding Seno tak netral karena telah menyerukan kepada masyarakat Boyolali untuk tidak memilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilu 2019.

"Sehubungan dengan adanya pengerahan massa di Gedung Balai Sidang Mahesa yang terjadi Kabupaten Boyolali, yang diduga dilakukan Bupati Boyolali, Seno Samodro, dengan menyerukan agar tak memilih bapak Prabowo dalam Pilpres 2019," kata kuasa hukum advokat pendukung Prabowo Hanfi Fajri di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Selain itu, Hanfi menuding Seno telah melontarkan kalimat-kalimat yang menghina Prabowo dan bernada provokatif, sehingga dapat merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut.