Ridwan Kamil: Pemprov Jabar Siap Bebaskan Lahan untuk Kampus UIII

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemprov Jabar membentuk tim khusus untuk menangani proses pembebasan lahan terkait proyek Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok.

"Saya memberikan dukungan berupa memaksimalkan pembebasan lahannya, krn lahannya masih terkendala oleh pihak-pihak. Saya sudah tandatangan tim khusus untuk membereskan masalah itu," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat bertemu dengan Komite Pembangunan UIII di Gedung Sate, Selasa (9/10/2018).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengaku siap menggelontorkan dana untuk memberikan uang kerahiman bagi masyarakat yang masih tinggal di area tersebut.

Baca juga: Bernilai Rp 3,5 Triliun, Pembangunan Kampus UIII Dimulai

"Sudah ada peraturannya, itu kan masuk dulu program strategis nasional (PSN), setelah masuk PSN kita punya dasar hukum untuk kerahiman. Walaupun dia tidak ber-KTP yang penting dia ada bukti dia tinggal memang lama bukan dadakan," tuturnya.

Emil sepakat jika eksistensi UIII bisa membawa pandangan lain soal Islam dari kacamata internasional.

"Saya paling mengusulkan ada tambahan agar kampus itu jangan hanya menara gading, tapi ada interaksi sosialnya. Saya usulkan ada tempat manasik haji sehingga manasiknya di kampus kalau memang temanya Islam," ucap Emil.

Sementara itu, Ketua harian komite pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UII) Komarudin Hidayat mengatakan, kampus tersebut akan dibangun di area seluas 143 hektar di Cimanggis.

Kampus itu rencananya akan memilik tujuh fakultas. Antara lain, fakultas kajian Islam, ilmu sosial, humaniora, ekonomi Islam, sains dan teknologi, pendidikan, serta arsitektur dan seni.

"Pembukaan kampus diharapkan akhir tahun depan sudah mulai. Ada tujuh fakultas, tapi untuk tahun depan di tiga ada islamic studies, political science dan education. Paling satu angkatan 25 orang per program studi. Kalau tiga berarti 75 orang. Target dibuka akhir tahun depan," kata Komarudin.

Komarudin pun berharap proses pembebasan laham bisa dilakukan paling lambat akhir tahun ini agar proyek bisa berjalan lancar.

"Ada 700 kepala keluarga, kerahiman belum tahu nanti tim aprasial yang akan hitung berapa. Kalau bisa akhir tahun ini sudah bebas," jelasnya.