Pengelola PAUD Keluhkan Pemotongan Dana BOP

Kompas.com - 13/09/2018, 21:07 WIB
Kepala Dikbudpora Kota Bima, H Alwi Yasin KOMPAS.com/SyarifudinKepala Dikbudpora Kota Bima, H Alwi Yasin

BIMA, KOMPAS.com- Beberapa pengelola pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ( NTB), mengeluhkan pemotongan dana bantuan untuk biaya operasional penyelenggara (BOP) tahun 2018.

Mereka mengaku, bantuan dana operasional PAUD yang baru diterima beberapa waktu lalu ternyata tidak utuh.

Rubianti, pemilik PAUD Rido Illahi, mengaku, lembaga PAUD mengeluhkan tindakan yang dilakukan pihak bank dengan memotong bantuan dana hibah tersebut secara sepihak.

“Pemotongan itu diketahui saat kita mencairkan BOP. Kita juga mempertanyakan bukti pemotongan, tapi tidak dikasih,”keluhnya

Dari informasi yang dihimpun, ada 125 TK/PAUD di Kota Bima yang mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat.

Bantuan itu bersumber dari alokasi dana khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi anak dengan besaran Rp 600.000 per anak sekali dalam setahun.

Di Bima, alokasi dana untuk anak usia dini itu dicairkan melalui BNI.  Namun, dana bantuan dipangkas senilai 40 persen setiap lembaga yang terdaftar sebagai penerima.

“Ketika kami mau mengambil, uang itu ternyata tidak utuh. Dari Rp 9 juta yang mestinya diterima, ternyata dipotong sebesar Rp 3 juta. Jadi, yang saya terima hanya Rp 5 juta, begitu juga teman-teman yang lain,”kata Rubi saat ditemui Kompas.com, Kamis (13/9).

Baca juga: Mantan Pejabat di Disdik Sumbawa Barat Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek PAUD

Kata dia, pemotongan itu dilakukan pihak bank setelah menerima rekomendasi dari dinas pendidikan setempat dengan alasan untuk biaya alat permainan edukasi (APE) dan pendukung pembelajaran lainya.

“Kami sudah mempertanyakan itu, pihak bank mengatakan bahwa pemotongan sesuai dengan rekomendasi dinas,”ungkapnya

Rubi mengaku keberatan karena pemotongan tidak sosialisasikan lebih awal dengan pihak pengelola.

Selain itu, ia juga mempertanyakan rekomendasi dinas dengan menunjuk pihak rekanan terkait pengadaan perangkat pendukung di PAUD.

“Di aturan BOP memang ada penggunaan dana sebesar 50 persen harus dibelanjakan untuk peralatan pembelajaran dan bermain. Tapi pengadaan tidak boleh dilakukan oleh pihak manapun, kecuali lembaga atau TK yang bersangkutan, itu juknisnya,"sebutnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

36 Pelajar SMP di Surabaya Positif Covid-19

36 Pelajar SMP di Surabaya Positif Covid-19

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Desember 2020

Regional
Rizieq Minta Maaf soal Acara di Bogor, Bagaimana dengan Kasus Hukumnya?

Rizieq Minta Maaf soal Acara di Bogor, Bagaimana dengan Kasus Hukumnya?

Regional
Bupati Pati Larang Kerumunan Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Bupati Pati Larang Kerumunan Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Regional
Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora, Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora, Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Regional
Polisi Tembak Mati Kurir Sabu 30 Kg yang Punya 7 Identitas

Polisi Tembak Mati Kurir Sabu 30 Kg yang Punya 7 Identitas

Regional
Gudang Sekolah di Samarinda Jadi Pabrik Narkoba, Bahan Bakunya dari Jakarta

Gudang Sekolah di Samarinda Jadi Pabrik Narkoba, Bahan Bakunya dari Jakarta

Regional
Ibu Mahfud MD Batal Diungsikan Setelah Ada Jaminan Keamanan

Ibu Mahfud MD Batal Diungsikan Setelah Ada Jaminan Keamanan

Regional
Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Desember 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Desember 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 2 Desember 2020

Regional
Bisa Tampung Ribuan Pasien Covid-19, Asrama Haji di Solo Diusulkan Jadi Tempat Isolasi

Bisa Tampung Ribuan Pasien Covid-19, Asrama Haji di Solo Diusulkan Jadi Tempat Isolasi

Regional
Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Sumedang Jadi Tersangka

Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Sumedang Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 2 Desember 2020

Regional
Tertidur, Pasien di Rumah Sakit Dilecehkan Anak Teman Sekamarnya, Ini Kronologinya

Tertidur, Pasien di Rumah Sakit Dilecehkan Anak Teman Sekamarnya, Ini Kronologinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X