41 Anggota DPRD Terseret Korupsi, Pembangunan Kota Malang Terancam Lumpuh

Kompas.com - 03/09/2018, 15:54 WIB
Suasana di ruang resepsionis gedung DPRD Kota Malang, Senin (3/9/2018) KOMPAS.com/Andi HartikSuasana di ruang resepsionis gedung DPRD Kota Malang, Senin (3/9/2018)

MALANG, KOMPAS.com - Pembangunan di Kota Malang, Jawa Timur, terancam lumpuh. Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang terseret kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Moch Arief Wicaksono selaku mantan Ketua DPRD Kota Malang yang diciduk pertama kali sudah menjadi terpidana dengan vonis 5 tahun penjara.

Sedangkan, 18 anggota DPRD Kota Malang masih menjadi terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dan 22 anggota lainnya masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta.

Mereka yang masih dalam pemeriksaan adalah Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat) Choeroel Anwar (Golkar), Moh Fadli (NasDem), Bambang Triyoso (PKS), Een Ambarsari (Gerindra), Erni Farida (PDI-P), Syamsul Fajrih (PPP), Choirul Amri (PKS) Teguh Mulyono (PDI-P) dan Imam Ghozali (Hanura).

Selain itu juga ada Suparno (Gerindra), Afdhal Fauza (Hanura), Soni Yudiarto (Demokrat), Ribut Haryanto (Golkar), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Harun Prasojo (PAN), Hadi Susanto (PDI-P), Diana Yanti (PDI-P) dan Sugiarto (PKS) serta Arief Hermanto (PDI-P) dan Mulyanto (PKB).

Baca juga: Senin, KPK Akan Periksa 22 Anggota DPRD Kota Malang

Dengan demikian, anggota dewan yang tersisa tinggal lima orang. Yakni Abdurrochman (PKB) selalu wakil ketua dan pimpinan dewan satu-satunya, Subur Triono (PAN), Priyatmoko Oetomo (PDI-P) dan Tutuk Haryani (PDI-P). Ditambah satu lagi anggota dewan hasil PAW dari Yaqud Ananda Gudban yang sudah menjadi terdakwa, yaitu Nirma Cris Desinidya (Hanura).

Abdurrochman mengatakan, sejumlah agenda di DPRD Kota Malang terbengkalai akibat kasus tersebut. Salah satunya adalah sidang paripurna LKPJ akhir masa jabatan Wali Kota Malang 2013 - 2018, sidang paripurna pengesahan P-APBD tahun anggaran 2018 dan pembahasan APBD induk tahun anggaran 2019.

Agenda-agenda tersebut menjadi agenda penting karena menyangkut keberlangsungan pembangunan di Kota Malang.

"APBD-P kemarin baru mulai. Belum sampai detil. Masih nunggu di-Bamus-kan, sudah dijadwalkan, akhirnya ditunda," katanya di gedung DPRD Kota Malang, Senin (3/9/2018).

Padahal, menurutnya, Bulan September ini P-APBD tahun anggaran 2018 harusnya sudah bisa disahkan.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deteksi Gejala Awal Terinfeksi Corona, RSUD di Semarang Sediakan Link Online

Deteksi Gejala Awal Terinfeksi Corona, RSUD di Semarang Sediakan Link Online

Regional
Warga Salatiga Dikabarkan Positif Corona, Wali Kota Masih Tunggu Hasil dari Kemenkes

Warga Salatiga Dikabarkan Positif Corona, Wali Kota Masih Tunggu Hasil dari Kemenkes

Regional
Rumah Sakit Rujukan Penuh, Bantul Siap Bangun RS Darurat

Rumah Sakit Rujukan Penuh, Bantul Siap Bangun RS Darurat

Regional
Wabah Corona, 90 PPK di Kabupaten Bima Dirumahkan, Pelantikan PPS Ditunda

Wabah Corona, 90 PPK di Kabupaten Bima Dirumahkan, Pelantikan PPS Ditunda

Regional
Bupati Bogor Batasi Warga yang Datang ke Puncak

Bupati Bogor Batasi Warga yang Datang ke Puncak

Regional
Dalam Lima Hari Tercatat 70 Ribu Orang Lebih Mudik ke DIY

Dalam Lima Hari Tercatat 70 Ribu Orang Lebih Mudik ke DIY

Regional
Pemkab Kulon Progo DIY Siapkan Rp 21 M Hadapi Covid-19

Pemkab Kulon Progo DIY Siapkan Rp 21 M Hadapi Covid-19

Regional
Pasien Positif Corona di Sumsel Bertambah Jadi 3 Orang

Pasien Positif Corona di Sumsel Bertambah Jadi 3 Orang

Regional
Gubernur Surati Kemenhub Minta Akses ke Bali Lewat Pelabuhan Dibatasi

Gubernur Surati Kemenhub Minta Akses ke Bali Lewat Pelabuhan Dibatasi

Regional
Dampak Corona, Jumlah Perjalanan Kereta Api yang Dibatalkan dari Semarang Bertambah

Dampak Corona, Jumlah Perjalanan Kereta Api yang Dibatalkan dari Semarang Bertambah

Regional
Ayah Tiri Tega Aniaya Anaknya Berusia 3 Tahun hingga Tewas, Ini Fakta Lengkapnya

Ayah Tiri Tega Aniaya Anaknya Berusia 3 Tahun hingga Tewas, Ini Fakta Lengkapnya

Regional
KKB Pimpinan Joni Botak Pelaku Penembakan 3 Karyawan Freeport di Mimika

KKB Pimpinan Joni Botak Pelaku Penembakan 3 Karyawan Freeport di Mimika

Regional
Selasa, Pemkot Surabaya Gelar Rapid Test Serentak di 63 Puskesmas

Selasa, Pemkot Surabaya Gelar Rapid Test Serentak di 63 Puskesmas

Regional
Cara Warga Biasa Lawan Corona, Saling Menguatkan hingga Bagi-bagi Vitamin C untuk Satpam dan ART

Cara Warga Biasa Lawan Corona, Saling Menguatkan hingga Bagi-bagi Vitamin C untuk Satpam dan ART

Regional
Ratusan Rumah ODP Covid-19 di Kutai Kertanegara Ditempel Stiker

Ratusan Rumah ODP Covid-19 di Kutai Kertanegara Ditempel Stiker

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X