5 Fakta Gempa Lombok, Kunjungan JK hingga Perdebatan Status

KOMPAS.com - Gempa telah bertubi-tubi menghantam Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya, kurang lebih 36.000 rumah rusak berat. Angka ini belum termasuk gempa magnitude 6,9 pada Minggu (19/8/2018).

Selain itu, Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla tiba di Lombok dan memberi semangat kepada korban untuk bangkit pasca gempa.

Perdebatan para politisi yang meributkan status bencana di Lombok juga mencuat akhir-akhir ini. Mereka mempersoalkan apakah bencana gempa Lombok merupakan bencana nasional atau daerah.  

Berikut fakta-fakta yang terungkap pada hari ini di Kompas.com

1. 36.000 rumah rusak berat pasca gempa melanda Lombok

Dok. Humas Kemnaker Kementerian Ketenagakerjaan mengerahkan Mobil Training Unit (MTU), mobil Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawas Ketenagakerjaan, serta kendaraan-kendaraan dinas untuk mempercepat penyaluran sumbangan bantuan untuk korban gempa di Lombok, NTB, Kamis (15/8/2018)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebut sebanyak 36.000 rumah rusak berat akibat gempa bumi yang terjadi beberapa kali di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ia menyatakan, data tersebut belum termasuk kerusakan bangunan menyusul gempa bermagnitudo 6,9 terjadi pada Minggu 19 Agustus 2018 malam.

"Yang sebelum gempa tadi malam ini di bawah kordinasi Dirjen Cipta Karya ada sekitar 36.000 yang rusak berat, sebelum tadi malam gempa," kata Basuki di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018).

Ia juga menyebut ada lebih dari 140 sekolah, kemudian fasilitas umum seperti Rumah Sakit maupun pasar yang terdampak akibat 4 gempa bumi signifikan yang melanda pulau dengan julukan 1000 masjid itu.

Baca Juga: BNPB: Masih Banyak yang Salah Kaprah Terkait Status Bencana Nasional

2. Status bencana Lombok menjadi perdebatan politisi

KOMPAS.com/Devina Halim Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018).

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan, masih banyak pihak yang salah kaprah terhadap status bencana nasional.

"Banyak pihak yang tidak paham mengenai manajemen bencana secara utuh, termasuk penetapan status dan tingkatan bencana," ujar Sutopo dalam keterangan persnya, Senin (20/8/2018).

Gempa di Lombok memang tidak berstatus bencana nasional, namun bencana daerah. Namun, hingga saat ini penanganannya menggunakan sumber daya nasional. 

Sutopo mengatakan, masuknya bantuan tersebut tidak selalu berbuah baik.

"Dengan adanya status bencana nasional maka terbuka pintu seluas-luasnya bantuan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional membantu penanganan kemanusiaan," jelas dia.

Baca juga: Ke Lombok, Wapres Kalla Pantau Proses Rehabilitasi Pascagempa

3. Pesan Wapres Jusuf Kalla kepada korban gempa di Lombok

handout Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa bumi di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/8/2018).

Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memantau langsung rehabilitasi serta rekonstruksi pasca-gempa melanda daerah tersebut.

JK menyapa warga, termasuk anak-anak, yang berada di tenda pengungsian tersebut dan memberikan motivasi kepada mereka.

"Tidak boleh ada yang menangis lagi, tidak boleh ada yang sedih lagi," tuturnya.

Tampak mendampingi JK adalah Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dan sejumlah menteri, seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Pendidikan RI Muhadjir Effendy.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir mengatakan, sekolah dan rumah warga yang rusak akibat rentetan gempa di Lombok akan segera diperbaiki.

Baca Juga: JK: Tak Boleh Ada yang Menangis dan Sedih Lagi, Lombok Bangun Kembali...

4. Shalat Idul Adha akan digelar di depan halaman kantor Gubernur

Pelaksanaan shalat Idul Adha para korban gempa bumi di Lombok akan digelar di halaman kantor Gubernur NTB. Biasanya, shalat dipusatkan di Masjid Hubbul Islamic Center.

"Pelaksanaan shalat Idul Adha 2018 kita gabung dengan pemprov di halaman kantor Gubernur NTB, tidak di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center seperti biasanya," kata H Effendi Eko Saswito, Senin (20/8/2018), dilansir dari Antara, Senin (20/8/2018).

Setelah itu, beberapa hewan kurban akan diserahkan kepada PHBI Kota Mataram. Beberapa hewan akan langsung disembelih utuk dibagikan kepada warga sekitar. Total ada 52 ekor hewan yang telah disiapkan.

Baca Juga: Penyebab Rentetan Gempa di Lombok Menurut PVMBG

5. Jalan retak di pelabuhan diperbaiki pasca gempa

ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi Sejumlah orang melintas di areal parkir ruang tunggu yang retak akibat gempa, di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8). Retakan areal parkir sedalam sekitar 1 meter tersebut akibat gempa bumi yang berkekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang Lombok pada Minggu malam pukul 22.56 Wita.

Sejumlah pekerja mulai menambal jalan yang retak di sejumlah titik di area pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, NTB, Selasa (21/8/2018).

Dilansir dari Antara, retakan jalan terlihat memanjang dengan lebar retakan sekitar 20 cm hingga 40 cm. Retakan paling parah berada di jalan menuju jembatan dermaga kapal feri.

Akibat kondisi jalan yang retak di area pelabuhan itu membuat truuk pengangkut barang banyak yang tertahan di area parkir pelabuhan.

Baca Juga: Menpar Aktifkan Kembali Crisis Center untuk Lombok

Sumber (KOMPAS.com: Rina Ayu Panca Rini, Devina Halim, Fitri Rachmawati, Bayu Galih/ Tribunnews: Rina Ayu Panca Rini/ Antara: Riza Fahriza)