MATARAM, KOMPAS.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang juga Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia, Jumat (27/7/2018), menegaskan, ulama bisa berpolitik, harus bersuara, tidak boleh diam apa pun risikonya.
“Karena kalau diam ketika ada sentimen keagamaan yang digunakan oleh orang yang tidak bertangung jawab, maka risikonya terlalu besar untuk bangsa kita. Kita semua harus bersuara,” katanya seusai membuka Konferensi Internasional Moderasi Islam di Masjid Habbul Wathan Islamic Center, Kota Mataram.
Dia mengingatkan bahwa beberapa bulan lalu sempat menyampaikan agar ayat-ayat perang dalam konteks kehidupan politik di Indonesia tidak digunakan. Hal itu adalah bagian dari upayanya bersuara.
“Dan, saya mempertanggungjawabkan itu. Saya ajak kita semua bersuara. Pasti ada risikonya. Semacam dalam situasi sekarang banyak bully dari mana-mana. Tapi kalau kita tidak suarakan, hal itu-jangan jangan kita akan sampai pada suatu keadaan saat kita menyuarakan sudah tidak ada artinya," paparnya.
Baca juga: TGB: Jangan Biarkan Mereka yang Tak Punya Otoritas Berteriak Atas Nama Islam
Menurut dia, tokoh agama harus bersuara dan menyebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian sebagaimana. Perbedaan yang ada bukan menjadi penyebab saling membenci, apalagi menafikkan orang atau kelompok tertentu.
Tak terkait Pilpres 2019
TGB menegaskan, apa yang disuarakannya tidak terkait dengan Pilpres 2019. Ia meminta setiap pernyataannya tidak dikerucutkan hanya urusan pilpres.
“Dak ada kaitannya dengan pilpres. Jadi suara-suara yang baik jangan lagi direduksi hanya urusan (Pilpres) 2019. Ini urusan bangsa ke depan, tidak relevan bicara 2019 kalau keadaan kita sudah seperti Suriah dan Afghanistan, mau bicara apa kalau keadaan kita tak bisa diperbaiki," ujar gubernur dua priode ini.
TGB juga menekankan bahwa agama tidak harus dipisahkan dari politik. Agama itu wajib ada dalam politik.
Menurutnya, nilai spiritual dan nilai kemanusiaan seperti keadilan, bermusyawarah, membangun kesetaraan, kemudian menghadirkan kesejahteraan ada dalam agama.
“Yang tidak boleh adalah menggunakan sentimen keagamaan untuk hal-hal yang bisa membawa pada sesuatu yang destruktif, menganggap bahwa kelompoknyalah yang paling islami. Kalau sudah ada labelisasi seperti itu pasti akan membawa situasi yang tidak baik. Paling ekstremnya seperti apa yang menimpa negara-negara lain,” ulas TGB.
