Dedi Mulyadi: Pendidikan Itu Tidak Mengenal Kaya dan Miskin

Kompas.com - 11/07/2018, 10:07 WIB
Aditya Maulana Sidik dipeluk Dedi Mulyadi dalam acara Sapa Ramadan di Kabupaten Bandung, Minggu (3/6/2018) malam. KOMPAS.com/ IRWAN NUGRAHAAditya Maulana Sidik dipeluk Dedi Mulyadi dalam acara Sapa Ramadan di Kabupaten Bandung, Minggu (3/6/2018) malam.

KOMPAS.com - Tokoh masyarakat Jawa Barat yang peduli pendidikan, Dedi Mulyadi menilai, kebijakan surat keterangan tidak mampu ( SKTM) sebagai salah satu syarat masuk sekolah negeri dan sekolah favorit adalah salah kaprah.

Akibatnya, kata Dedi, malah banyak warga membuat SKTM palsu demi anaknya bisa masuk ke sekolah negeri atau favorit. Seperti yang terjadi di Jawa Tengah.

Dedi mengatakan bahwa pendidikan itu adalah hak seluruh rakyat. Dengan demikian, pendidikan itu tidak mengenal kaya dan miskin.

"Pendidikan itu tidak mengenal kaya dan miskin. Istilah surat tidak mampu itu penyesatan. Istilah miskin dan kaya kan sudah jelas itu urusan di dinas kependudukan, bukan buat SKTM. SKTM itu kan jadul, zaman order baru," jelas Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (11/7/2018).

Menurutnya, semua warga Indonesia wajib mengenyam pendidikan 12 tahun. Jika sudah disebutkan wajib, maka pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan dan tidak mengotak-otakan antara kaya dan miskin atau berprestasi dan tidak berprestasi.

Mantan bupati Purwakarta dua periode itu menceritakan pengalamannya soal kebijakan pendidikan di daerahnya.

Baca juga: Mendusta dengan SKTM Palsu demi Sekolah Anak (1)

Dedi menjelaskan, saat sekolah SD hingga SMA masih ditangani pemerintah kota dan kabupaten, pihaknya mewajibkan semua sekolah untuk menerima siswa di sekitarnya tanpa pandang bulu. Semua siswa harus diterima baik di sekolah negeri favorit atau tidak berdasarkan asas domisili.

"Sekolah-sekolah favorit seperti SMA Negeri 1, SMA 2 dan SMA 3 dengan standardisasi nilai tertinggi, ketika sekolah masih kewenangan daerah, saya minta sekolah favorit jangan ada yang menolak siswa di kelurahan tempat sekolah tersebut," jelas Dedi.

Lalu jika sekolah tersebut tidak mampu menampung siswa, maka dibangunkan ruang kelas baru. Adapun biayanya selain dari bantuan pemerintah juga ada swadaya dari masyarakat. Sumbangan tersebut tidak ditentukan oleh sekolah, melainkan atas inisiatif masyarakat mampu melalui jalur musyawarah.

Bentuk sumbangan pun, kata Dedi, bukan dalam bentuk uang, melainkan barang dan tenaga. Ada yang menyumbang semen, besi dan bahan bangunan lainnya.

"Untuk orang tua anak-anak yang tidak mampu bisa menyumbang tenaga. Misalnya, tukang tembok tak mampu bayar, maka bisa jadi tukang tembok gratis," jelas Dedi.

Dengan kebijakan ini, kata Dedi, maka siswa-siswa yang tidak mampu pun tetap bisa bersekolah di sekolah negeri favorit tanpa harus membuat surat keterangan tidak mampu.

"Makanya SKTM untuk sekolah favorit itu tidak benar. Yang benar, kaya dan miskin diberi ruang untuk sekolah. Setelah sekolah, maka mampu dan tidak mampu tidak menjadi ukuran, karena kewajiban pemerintah untuk menyiapkan fasilitas untuk pendidikan warganya," tegas Dedi.

Baca juga: Lihat Warga Ajukan SKTM Pakai Motor 250 CC, Priyanto Lapor Polisi

Kebijakan lainnya saat itu, lanjut Dedi, adalah seluruh SMP diubah menjadi SMA negeri sehingga bisa menampung banyak lulusan SMP. Sebaliknya, untuk siswa SMP disediakan sekolah SD, sehingga sekolah SD dan SMP menjadi satu atap dan jenjang pendidikan 9 tahun.

"Sehingga saat sekolah diserahkan kewenangan ke pemprov, banyak sekolah baru. Hampir seluruh siswa SMP 90 persen tertampung di SMA dan SMK," kata pria yang pernah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018 ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSU dr Slamet Garut Minta Tempat Tinggal Sementara untuk Tenaga Medis

RSU dr Slamet Garut Minta Tempat Tinggal Sementara untuk Tenaga Medis

Regional
Hadapi Corona, Ganjar Minta Desa Hidupkan Lagi Tradisi Jimpitan untuk Lumbung Pangan

Hadapi Corona, Ganjar Minta Desa Hidupkan Lagi Tradisi Jimpitan untuk Lumbung Pangan

Regional
9 Kasus Positif Covid-19 di Jayapura, Pemda Pertimbangkan Karantina Wilayah

9 Kasus Positif Covid-19 di Jayapura, Pemda Pertimbangkan Karantina Wilayah

Regional
Meski Ditolak Warga, Pasien Positif Covid-19 Tetap Dimakamkan di Lahan Pemprov Sulsel di Gowa

Meski Ditolak Warga, Pasien Positif Covid-19 Tetap Dimakamkan di Lahan Pemprov Sulsel di Gowa

Regional
Gedung Bekas Rumah Sakit di Kota Kediri Kembali Difungsikan Rawat ODP

Gedung Bekas Rumah Sakit di Kota Kediri Kembali Difungsikan Rawat ODP

Regional
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sebut Anggaran untuk Corona Sekitar Rp 200 Miliar

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sebut Anggaran untuk Corona Sekitar Rp 200 Miliar

Regional
Masker Langka dan Mahal, Alumni BLK di Pekalongan Jahit 1000 Lembar

Masker Langka dan Mahal, Alumni BLK di Pekalongan Jahit 1000 Lembar

Regional
Mayoritas Pasien Corona di RSHS Berusia 50 Tahun dan Punya Riwayat Penyakit

Mayoritas Pasien Corona di RSHS Berusia 50 Tahun dan Punya Riwayat Penyakit

Regional
Pemkot Pontianak Kucurkan Dana Rp 37 Miliar untuk Tangani Virus Corona

Pemkot Pontianak Kucurkan Dana Rp 37 Miliar untuk Tangani Virus Corona

Regional
5 Hal Penting Soal Dua Pocong yang Viral hingga Korea Selatan, Foto Tahun 2019 dan Hanya Iseng

5 Hal Penting Soal Dua Pocong yang Viral hingga Korea Selatan, Foto Tahun 2019 dan Hanya Iseng

Regional
Cegah Corona di Lapas Tegal, 57 Narapidana Dibebaskan

Cegah Corona di Lapas Tegal, 57 Narapidana Dibebaskan

Regional
KNPI Jabar Siapkan Pilot untuk Drone Penyemprot Disinfektan

KNPI Jabar Siapkan Pilot untuk Drone Penyemprot Disinfektan

Regional
ODP Covid-19 yang Meninggal Saat Hendak Melahirkan Diduga Keracunan, Bukan Positif Corona

ODP Covid-19 yang Meninggal Saat Hendak Melahirkan Diduga Keracunan, Bukan Positif Corona

Regional
Sempat Ingin Lari, Pasien Sembuh Covid-19: Saya Harus Menyelamatkan Diri, Keluarga, Masyarakat

Sempat Ingin Lari, Pasien Sembuh Covid-19: Saya Harus Menyelamatkan Diri, Keluarga, Masyarakat

Regional
Pemda DIY Siapkan Dua lokasi untuk Karantina Pasien Covid-19

Pemda DIY Siapkan Dua lokasi untuk Karantina Pasien Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X