Lembaga Pengawas Pemilu Luar Negeri Pantau Pelaksanaan Pilkada 2018

BOGOR, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga pengawas pemilu dari luar negeri ikut memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

Tiga wilayah di Jawa Barat disebut menjadi barometer pemantauan oleh tim pengawas yang terdiri dari 12 negara serta perwakilan duta besar negara-negara sahabat, yaitu Tangerang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, keterlibatan tim pemantau pemilu dari luar negeri itu merupakan bagian dari program Electoral Studies Program (ESP) yang digagas oleh Bawaslu.

Baca juga: Jadi TKI di Luar Negeri, 18.000 Warga Madiun Tak Gunakan Hak Suara

Bagja menjelaskan, salah satu TPS yang dianggap cukup rawan dan perlu dipantau dalam Pilkada 2018 ini adalah TPS 17 yang berada di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja ketika menyampaikan paparannya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/3/2018).

TPS yang menjadi tempat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencoblos itu menjadi satu dari sejumlah tempat pemungutan suara yang juga dikunjungi oleh tim tersebut.

"TPS ini dianggap rawan, karena ada mantan capres (Prabowo) di sini, dan mungkin akan lanjut lagi sebagai capres 2019. Bagi teman-teman luar negeri, tempat seperti ini jadi perhatian," ucap Bagja, saat meninjau ke lokasi, Rabu.

Baca juga: Kerja di Luar Negeri, 80.734 Warga Jateng Tidak Bisa Mencoblos

Bagja menuturkan, negara-negara yang terlibat dalam ESP itu diantaranya Amerika Serikat, Maldives, Srilanka, Myanmar, dan Kamboja.

Ia menambahkan, pihaknya ingin menunjukkan kepada negara-negara lain, bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di TPS yang dianggap rawan dapat berlangsung secara terbuka.

Selain di TPS tempat Prabowo menggunakan hak pilihnya, mereka juga memantau lokasi TPS Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mencoblos di Cikeas, Gunung Putri, Bogor.

"Kita harus berikan pesan kepada dunia internasional. Karena dengan ini, Pemilu 2019 mendatang akan dianggap aman," sebut dia.