Komisi I Dorong Pemkab Bogor Bayar Ganti Rugi Rumah Warga yang Dibongkar Paksa

Kompas.com - 06/04/2018, 18:44 WIB
Komisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembongkaran rumah warga di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jumat (6/4/2018). KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi BempahKomisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembongkaran rumah warga di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jumat (6/4/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor melakukan mediasi atas konflik yang terjadi antara warga Desa Bojonggede dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor.

Konflik dipicu setelah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor membongkar paksa bangunan tempat tinggal mereka dalam operasi penertiban bangunan liar, November 2017 lalu.

Pemkab Bogor menilai, puluhan bangunan yang ditempati warga di sana tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara, warga membantah tudingan itu dengan menunjukkan bukti surat-surat atas kepemilikan tanah.

Atas kejadian tersebut, warga kemudian menuntut biaya ganti rugi kepada Pemkab Bogor yang sampai saat ini belum jelas.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Yusni Rifai mengatakan, mediasi dilakukan setelah warga mengadu kepada Komisi I DPRD dalam agenda rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Februari 2018.

Baca juga : Tuntut Ganti Rugi, Warga Bojonggede Mengadu ke DPRD Kabupaten Bogor

Dalam pertemuan itu, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor berjanji akan turun ke lapangan untuk menindaklanjuti aduan warga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hari ini, Komisi I melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembongkaran dan bertemu dengan warga. Ternyata, hasil yang kami dapat, masyarakat di sini punya sertifikat," ucap Yusni, Jumat (6/4/2018).

Yusni menyebut, atas temuan itu, Komisi I DPRD segera mendorong Pemkab Bogor untuk membayar ganti rugi sesuai tuntutan warga.

Dirinya menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan berapa besaran biaya ganti rugi yang akan diterima warga. Hal itu mengingat harus melalui kajian teknis terlebih dulu.

"Kalau kami di DPRD hanya memfasilitasi, kita kembalikan ke masyarakat lah. Tapi pemerintah punya itikad baik siap ganti rugi. Dari anggaran yang sekarang ada tidak memungkinkan, tapi kita akan usahakan untuk dorong di anggaran perubahan," sebutnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Regional
Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Regional
Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X