Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jabar Capai 31,7 Juta

Kompas.com - 18/03/2018, 10:22 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menetapkan Pilkada Jawa Barat 2018 diikuti oleh empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. KOMPAS.com/Putra Prima Perdana.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menetapkan Pilkada Jawa Barat 2018 diikuti oleh empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

BANDUNG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggelar Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Sementara (DPS) pada Pilkada Jabar 2018 di Aula Setia Permana, Jalan Garut, Bandung, Sabtu (17/3/2018) dini hari.

Hasilnya, KPU menetapkan 31.708.330 jiwa sebagai pemilih sementara di Pilkada Jawa Barat 2018 dengan rincian, 15.941.296 laki-laki dan 15.767.034 perempuan. Para pemilih tersebar di 627 kecamatan, 5.957 desa/kelurahan dan akan memilih di 74.944 TPS. Jumlah tersebut belum termasuk pemilih disabilitas.

"Pentapan paling cepat bulan April. Menjelang pencoblosan biasanya ada penambahan tapi tidak signifikan, hanya ribuan," ujar Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat saat dihubungi Kompas.com via sambungan telepon, Minggu (18/3/2018).

Yayat merinci, dari total 31,7 juta pemilih sementara, 30 persen di antaranya berstatus sebagai pemilih pemula.  "Pemilih pemula 10 jutaan lah atau 30 persen," katanya.

Jumlah pemilih pemula juga diprediksi bakal bertambah menjelang pencoblosan. Apalagi, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru bagi warga yang akan berusia 17 tahun sebelum atau saat pencoblosan pada 23 Juni nanti bisa membuat KTP lebih awal agar bisa memberikan hak pilihnya.

"Itu sudah saya imbau ke Disdukcapil dan respons Disduk bagus. Jadi yang 17 tahun pada 27 juni sudah bisa langsung merekam KTP dari sekarang. Pas nyoblos pemilih wajib membawa KTP kalau gak bawa KTP gak bisa, makanya ada kebijakan baru jadi mereka boleh mengurus perekaman KTP di awal," tuturnya.

Yayat mengaku ada beberapa kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan pendataan. Salah satunya, sulit mendata masyarakat yang tinggal di apartemen atau perumahan mewah khususnya di kawasan Bekasi.  "Yang sulit itu biasanya bukan daerah biasanya di apartemen, perumahan mewah," ucapnya.

Selain itu, Yayat juga mendapati laporan dari petugas yang kesulitan mendata pemilih di Pesantren Al Zaytun Indramayu. Dari laporan petugas, kata Yayat, pihak pesantren tak memberi izin petugas untuk melakukan pendataan langsung.

"Mereka enggak mau didata langsung, enggak tahu alasannya. Setiap Pilkada selalu begitu. Saya sudah suruh KPU Indramayu untuk menjelaskan kepada pesantren bahwa pendataan pemilu itu langsung ke pemilih ke santri, tinggal dikumpulkan saja santrinya," katanya

"Nah ini mah enggak jadi didata pesantrennya lalu diserahkan petugas, prosedurnya salah. Kalau pesantren lain terbuka," tambah dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur NTT: Pembagian Fee Blok Masela Kewenangan Pemerintah Pusat

Gubernur NTT: Pembagian Fee Blok Masela Kewenangan Pemerintah Pusat

Regional
Gempa Magnitudo 7,1, Turis di Manado Sempat Panik

Gempa Magnitudo 7,1, Turis di Manado Sempat Panik

Regional
7 Hal Penting Kasus 'Pembubaran' Piodalan, 9 Tahun Urus Izin hingga Polisi: Tak Ada Pembubaran

7 Hal Penting Kasus "Pembubaran" Piodalan, 9 Tahun Urus Izin hingga Polisi: Tak Ada Pembubaran

Regional
Kecelakaan Maut, Polisi Tetapkan Sopir Bus PO Sinar Jaya Tersangka

Kecelakaan Maut, Polisi Tetapkan Sopir Bus PO Sinar Jaya Tersangka

Regional
Biaya Pengobatan Tak Ditanggung BPJS, Keluarga Mahasiswa Korban Pembacokan Buka Donasi

Biaya Pengobatan Tak Ditanggung BPJS, Keluarga Mahasiswa Korban Pembacokan Buka Donasi

Regional
Wakil Ketua DPRD Jabar: Kolam Renang Pribadi Penting untuk Ridwan Kamil

Wakil Ketua DPRD Jabar: Kolam Renang Pribadi Penting untuk Ridwan Kamil

Regional
Ketika Grup Kasidah dan Paduan Suara Gereja Berkolaborasi di Pesparani Katolik Papua

Ketika Grup Kasidah dan Paduan Suara Gereja Berkolaborasi di Pesparani Katolik Papua

Regional
BMKG: Tercatat 28 Kali Gempa Susulan, Warga Diimbau Waspada Bangunan Retak dan Rusak

BMKG: Tercatat 28 Kali Gempa Susulan, Warga Diimbau Waspada Bangunan Retak dan Rusak

Regional
Warga Ungkap Perilaku Pasutri Terduga Teroris Cianjur sebelum Ditangkap

Warga Ungkap Perilaku Pasutri Terduga Teroris Cianjur sebelum Ditangkap

Regional
28 Kali Gempa Susulan Guncang Maluku Utara Pasca-gempa Magnitudo 7,1

28 Kali Gempa Susulan Guncang Maluku Utara Pasca-gempa Magnitudo 7,1

Regional
Fakta Para Calon Kades Sediakan 'Doorprize' Mobil hingga Umrah, Kalau Kalah Dikembalikan ke Diler

Fakta Para Calon Kades Sediakan "Doorprize" Mobil hingga Umrah, Kalau Kalah Dikembalikan ke Diler

Regional
Fakta Upacara Piodalan di Bantul 'Dibubarkan' Warga: Umat Hindu Butuh Rumah Ibadah

Fakta Upacara Piodalan di Bantul "Dibubarkan" Warga: Umat Hindu Butuh Rumah Ibadah

Regional
Ini Penyebab Gempa Magnitudo 7,1 di Maluku Utara

Ini Penyebab Gempa Magnitudo 7,1 di Maluku Utara

Regional
4 Fakta Gempa Bumi M 7,1 di Maluku Utara, Tsunami 10 Cm hingga 19 Kali Gempa Susulan

4 Fakta Gempa Bumi M 7,1 di Maluku Utara, Tsunami 10 Cm hingga 19 Kali Gempa Susulan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Calon Kades Sediakan 'Doorprize' Mobil | Acara Piodalan 'Dibubarkan' Warga

[POPULER NUSANTARA] Calon Kades Sediakan "Doorprize" Mobil | Acara Piodalan "Dibubarkan" Warga

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X