SEMARANG, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyoroti banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena tertangkap tangan operasi KPK.
Di depan kompetitornya di Pilkada Jateng Ganjar Pranowo, Sudirman menegaskan bahwa ia tidak ingin menambah lagi kepala daerah dari Jawa Tengah yang tersandung KPK lagi.
"Kemarin baru saja kepala daerah OTT ke-93, 72 bupati/wali kota, 21 gubernur. Saya tidak ingin menambah jumlah itu," kata Sudirman saat menyampaikan pidato resmi pengundian nomor urut di Hotel Patra, Semarang, Selasa (14/2/2018) malam. Acara itu juga dihadiri calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Selama tiga tahun terakhir, tiga kepala daerah di Jawa Tengah ikut terjaring KPK. Mereka antara lain Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Kebumen Yahya Fuad dan Wali Kota Tegal Siti Masitha.
Baca juga : Dapat Nomor Urut 2, Sudirman Said Singgung Sila Kedua Pancasila
Menurut Sudirman, momentum pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjadi kesempatan emas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Kembalikan kepada politik untuk memakmurkan rakyat. Sesuai cita-cita Pancasila nomor 2," papar Dirman.
Mantan Direktur PT Pindad ini menegaskan bahwa sudah saatnya orang baik, jujur dan memiliki integritas yang masuk ke jalur politik. Dengan cara itu, kepala daerah tidak lagi terjaring dalam operasi KPK.
Dalam catatan Sudirman, setidaknya ada 93 kepala daerah, terdiri dari 72 bupati/wali kota dan 21 gubernur yang berurusan dengan dengan KPK.
Selain itu, ada 144 anggota DPR RI dan DPRD, 25 Menteri/Kepala Lembaga, dan 175 pejabat eselon satu yang berurusan dengan KPK.
"Kami berjanji tidak ingin menambah jumlah kepala daerah yang tertangkap KPK. Kami berikrar ingin membangun pemerintahan yang bersih," tambahnya.
Baca juga : Resmi, Ganjar Pranowo Vs Sudirman Said di Pilkada Jawa Tengah
Sudirman sebelumnya mengomentari tiga kepala daerah di Jateng yang menjadi tersangka korupsi oleh KPK dalam tiga tahun terkahir.
Menurut Sudirman, penangkapan kepala daerah itu lantaran mereka menerobos domain publik untuk kepentingan pribadi.
"Temen-temen atau orang yang terlibat korupsi itu simpel saja, mereka tidak bisa membedakan domain pribadi dan publik. Jadi diterobos itu," ucap Sudirman.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
