Kompas.com - 04/02/2018, 13:23 WIB
|
EditorErlangga Djumena

SEMARANG, KOMPAS.com - Kejadian penganiyaan terhadap Ahmad Budi Cahyono, guru SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang meninggal dunia karena dianiaya siswanya sendiri, HI, pada Kamis (1/2/2018), semakin menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap guru.

Didasari atas deretan kasus kekerasan terhadap guru, Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) mendesak kepada pemerintah untuk segara membentuk badan khusus atau komisi yang fokus terhadap perlindungan Guru.

"Sudah banyak kasus sebelumnya, agar lebih pasti dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap Guru, Pergunu mendesak pemerintah untuk membentuk Badan atau semacam komisi yang menangani khusus perlindungan guru secara pasti," kata Ketua PP Pergunu, Aris Adi Leksono dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/2/2018) siang.

Dia menyebutkan, Pergunu sangat prihatin dan turut berduka dengan kejadian penganiyaan terhadap Guru di Sampang Madura hingga berakibat kematian tersebut. Kejadian ini tidak bisa diabaikan begitu saja, sehingga pemerintah harus serius menangani persoalan ini.

Baca juga: Mendikbud Jamin Pendidikan Anak Guru Korban Penganiayaan di Sampang

Pemerintah, kata Aris, memang sudah menerbitkan undang-undang dan peraturan tentang perlindungan terhadap Guru. Akan tetapi sejauh ini baru sebatas sosialisasi dan dikendalikan birokrasi setingkat Dirjen atau Direktur di Kementerian Pendidikan, sehingga langkah kerjanya tidak taktis, karena tidak ada power untuk melakukan tindakan yang pasti.

"Alasan komisi khusus ini dibentuk tentu agar undang-undang dan peraturan terkait perlindungan hukum guru lebih operasional dan jelas pengawalnya, sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kekerasan," sebutnya.

Secara kongkrit, lanjutnya, PERGUNU telah mengirimkan Tim Investigasi dan sejumlah bantuan untuk keluarga almarhum guru Budi di Sampang Madura.

"Alhamdulillah, kami sudah turun takziyah dan turut berduka kepada keluarga almarhum Guru Budi yang memang sesama Nahdliyin," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, PP Pergunu yang berkedudukan di Jakarta ini juga berharap leading sektor terkait masalah Guru, yakni Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dapat bersinergi untuk mewujudkan kepastian hukum bagi perlindungan Guru.

Komisi tersebut, adalah salah satu bentuk sinergi, sehingga persoalan guru mulai dari pengaduan, pengawasan, dan perlindungan hukum ada saluran yang pasti dan memiliki power untuk melakukan tindakan secara langsung.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.