Pengamat: Dedi Mulyadi Potensial Jadi Cagub Duet dengan Deddy Mizwar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai, potensi Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjadi calon gubernur berpasangan dengan Deddy Mizwar sangat besar.

Sebab, Dedi Mulyadi dianggap memiliki sejumlah keunggulan dan modal politik yang lebih besar dalam memenangkan pertarungan di bursa Pilkada Jawa Barat 2018.

“Kalau dilihat dari modal politik Dedi Mulyadi lebih layak jadi calon gubernur, sementara Deddy Mizwar sebagai cawagubnya,” ujar Arif melalui pesan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (29/12/2107).

Menurut Arif, dilihat dari sisi partai pendukung, Dedi Mulyadi merupakan ketua DPD Golkar Jabar yang memiliki 17 kursi di DPRD provinsi. Sementara Deddy Mizwar hanya didukung 12 kursi DPRD dari Partai Demokrat.

Selain itu, lanjut Arif, faktor lainnya juga soal elektabilitas yang berdasarkan banyak survei bahwa Dedi Mulyadi di atas Deddy Mizwar. Seperti yang dilansir survei Indo Barometer pada awal November yang menyatakan bahwa elektabilitas Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengalami peningkatan ke angka 20 persen, menyalip elektabilitas Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang menurun ke angka 16 persen.

Karena itu, kata Arif, jika ingin memenangkan pilkada, Dedi Mulyadi mesti menjadi cagub agar “daya jual” dan potensi keterpilihan lebih besar.

Baca juga : Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar Disebut Pasangan Ideal

Meski demikian, menurut Arif, Deddy Mizwar juga memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menggandakan dukungan, seperti kelompok pemilih muslim dan masyarakat perkotaan.

“Kalau Dedi Mulyadi-Deddy Mizwar bisa bersatu akan menjadi duet maut yang merepresentasikan pemilih perdesaan dan perkotaan,” tandas Arif.

Seperti diketahui, wacana duet Deddy Mulyadi - Deddy Mizwar menjadi perbincangan setelah kedua tokoh ini menggelar pertemuan dan sepakat maju bersama dengan membangun Koalisi Sajajar. 

Baca juga : Dedi Mulyadi Sebut Posisi Dua DM Ditentukan Awal Januari

Namun demikian, kesepakatan politik tersebut masih harus mendapatkan dukungan dari pengurus DPP, baik dari DPP Partai Golkar maupun DPP Partai Demokrat. ‎