Perjalanan Ridwan Kamil Bersama Golkar hingga Berujung Perceraian

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menuturkan, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dinilai tidak konsisten dengan kesepakatan awal.

Kesepakatan tersebut adalah untuk maju bersama kader Partai Golkar sebagai calon wakil gubernurnya. Golkar kemudian menunjuk Daniel Muttaqien Syaifullah.

"Ternyata kemudian Pak Ridwan Kamil tidak konsisten dengan keputusan Partai Golkar dan tidak konsisten dengan kesepakatan yang dibangun Partai Golkar dan Pak Ridwan Kamil," ujar Nurdin di sela Rapimnas Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta.

18 Desember 2017

Mendapat kabar tersebut, Ridwan mengatakan pasrah. Ia pun mengaku akan tetap fokus bersama tiga partai pendukung lainnya, yakni Partai NasDem, PPP, dan PKB.

"Saya tidak dalam posisi bisa mengubah-ubah yang namanya surat dukungan ya, karena itu tergantung dinamika di partai masing-masing," ujar Ridwan.

“Saya fokus pada partai yang sudah fix (mendukung) yaitu Nasdem, PKB dan PPP yang kalau dijumlah totalnya juga sudah 21 (kursi), artinya kalaupun iya berita itu, majunya saya ke Pilgub masih memadai,” tuturnya.

Dilema

Analis politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam menilai, pencabutan dukungan Golkar tehadap Ridwan Kamil akan mengubah konstelasi politik Pilkada Jabar. Meski demikian, kata Arif, penarikan dukungan Golkar pada Ridwan Kamil sebagai calon gubernur tak mempengaruhi pencalonannnya jika partai pengusung, Nasdem, PPP, dan PKB tetap konsisten.

"Hanya saja, RK (Ridwan Kamil) menghadapi dilema karena posisi cawagub akan menjadi pertarungan kepentingan partai pendukung untuk mengajukan kadernya. Jika tak pandai membangun konsensus politik, maka di level ini juga berbahaya karena bisa saja partai pendukung (PPP dan PKB) akan menarik dukungan jika kadernya tak terakomodasi sebagai cawagub," kata Arif kepada Kompas.com, Selasa (19/12/2107).

Baca juga : PKB Ancam Ceraikan Ridwan Kamil jika Tak Pilih Kadernya Jadi Cawagub

Menurut Arif, potensi PPP menarik dukungan juga ada, jika kadernya tak dipilih sebagai cawagub. Sebab, jika melalui konvensi belum tentu terpilih sebagai cawagub yang berujung kekecewaan.

Dampaknya, kata dia, Ridwak Kamil tak akan memperoleh tiket ke Pilkada Jabar, kecuali ada tambahan dukungan partai lain untuk memenuhi syarat pencalonan.

"Namun di sisi lain pernyataan elite PPP tersebut juga bisa dibaca sekadar membangun bargaining (tawar menawar) PPP agar diakomodasi kadernya," katanya.

Oleh karena itu, untuk mengamankan tiket pencalonan, Arif menyarankan Ridwan Kamil harus membuat konsensus politik dengan partai yang kadernya tak terakomodasi menjadi cawagub.

Koalisi Golkar dan PDI-P

Arif juga menyinggung soal kemungkinan koalisi Golkar dan PDI-P. Dia mengatakan, peluang koalisi besar Golkar-PDIP di Pilkada Jabar sesungguhnya sudah terbaca dari pernyataan para elite PDI-P, khususnya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Apalagi, di tengah pergantian Ketua Umum Golkar Setya Novanto, peluang ini makin besar, karena kemungkinan besar dukungan Golkar akan dialihkan ke kader lain.

"Jika dilihat dari komunikasi politik selama ini, tampaknya PDI-P akan berkoalisi dengan Golkar dalam Pilkada Jabar. Koalisi ini tentu akan menjadi koalisi yang patut diperhitungkan karena memiliki mesin politik yang kuat. Selanjutnya, tinggal menentukan cagub dan cawagubnya dengan melihat prestasi dan tingkat elektabilitasnya," tandas Arif.

Baca juga : Cabut Dukungan untuk Ridwan Kamil, Golkar Kembali Merapat ke PDI-P