"Masih Banyak Rumah Tidak Layak Huni di Natuna"

BATAM, KOMPAS.com - Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang merupakan salah satu pulau terluar dan terdepan, berbatasan dengan negara tentangga, ternyata masih dihuni banyak masyarakat miskin.

Tidak itu saja, bahkan di pusat Kota Ranai, Kabupaten Natuna, sendiri juga masih terlihat banyak rumah tidak layak huni yang ditinggali warga.

"Masih banyak rumah tidak layak huni di Natuna, bahkan ada rumah yang dindingnya tertutup dengan papan kayu lapuk dan sebagian sudah berjatuhan," kata Sugianto, koordinator Forum Kita Peduli Sesama (FKPS) Kabupaten Natuna, Rabu (13/12/2017) di Batam.

Sugianto mengatakan, maka dari itu, melalui komunitas FKPS, ia bersama teman-temannya berinisiatif secara swadaya mengumpulkan sumbangan rutin setiap bulan.

"Setiap bulan kami telusuri lokasi yang keadannya seperti ini. Baru ini yang bisa kami lakukan, dan berharap ke depan bisa lebih dari apa yang dilakukan mereka saat ini," katanya.

Dari kegiatan ini, FKPS mendata orang-orang yang benar-benar miskin. Lansia yang hidup sendiri, dan orang-orang sakit.

Baca juga : Listrik di Natuna Sering Padam, Bupati Minta PLN Diperiksa

Nazri, staf kesehatan Puskesmas Ranai Kabupaten Nutana yang ikut dalam kegiatan tersebut melihat kondisi kesehatan para lansia yang kurang terawat. 

"Para lansia kami cek tensi mereka. Kami coba nasihati pola hidup sehat dan beri masukan untuk menjaga kondisi tubuh," kata Nazri via telepon selulernya.

Sugianto menambahkan, seperti warga RT 01 Rw 10, Kampung Air Raya, Kabupaten Natuna, rata-rata mayoritas warga masih berpendidikan rendah. Mata pencarian kebanyakan sebagai pekerja serabutan dan nelayan musiman.

"Kalau cuaca baik, ya kadang turun ke laut jadi nelayan. Kalau cuaca jelek pergi ke ladang. Ya, kondisinya begini lah, banyak rumah yang kurang layak," ungkapnya.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Natuna, Agus Supardi mengatakan, pada 2018 ini masing-masing desa mendapat jatah 20 unit rehab rumah tidak layak huni (RTLH).

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Rp 5 miliar lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2018," kata Agus.

Dari 20 unit yang diterima masing-masing desa, Agus menyebutkan lima unit untuk bangunan baru dan 15 unit untuk rehabilitasi. Saat ini, kata dia, pemerintah pusat sedang fokus pembangunan di desa dan memprioritaskan wilayah tertinggal.

"Sistem pengerjaannya dikerjakan oleh kelompok masyarakat di desa itu. Toko bangunan yang akan dipakai untuk menyuplai material akan ditunjuk di sekitar desa tersebut. Bahkan masing-masing desa harus sudah punya usulan dan data rumah yang akan menjadi sasaran RTLH tersebut," terang Agus.

Baca juga : Ini Foto-foto 23 Gubernur Saat Ikuti Latihan Militer di Natuna

Selain RTLH, Dinas Perkim-PRP Kabupaten Natuna juga mendapat alokasi dana miliaran rupiah lainnya dari DAK untuk tahun depan, seperti kegiatan fisik reguler, kegiatan fisik penugasan untuk proyek sanitasi dengan anggaran Rp 3,6 miliar serta kegiatan fisik afirmasi dengan anggaran Rp 5,6 miliar untuk perumahan.

"Fisik reguler meliputi pembangunan air minum dengan anggaran Rp 1,463 miliar dan pembangunan sanitasi Rp 1,5 miliar," tutupnya.