Pengamat: Gerindra dan PKS Gabung, Pilkada Jabar Bisa Mirip di Jakarta

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi mengatakan, rencana Partai Gerindra menarik PKS dan PAN ke dalam koalisi baru yang akan mengusung Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai bakal calon gubernur menimbulkan kekhawatiran.

Sebab, bukan tidak mungkin situasi dan kondisi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 terulang di Pilkada Jabar 2018.

Muradi menjelaskan, jika Gerindra, PAN, dan PKS jadi bergabung di Pilkada Jawa Barat 2018, koalisi tersebut kemungkinan besar akan menggunakan pola yang sama seperti di Pilkada DKI Jakarta untuk meraih kemenangan dengan melakukan pendekatan isu keagamaan.

"Ada indikasi ke arah sana (isu SARA)," kata Muradi di Bandung, Selasa (12/12/2017).

Muradi menjelaskan, salah satu indikasi yang menunjukkan Partai Gerindra, PKS da PAN bakal mengedepankan isu tersebut adalah pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi yang ingin mengulang koalisi Pilkada Jakarta 2017 di Pilkada Jawa Barat 2018.

Selain itu, Muradi mengatakan, reuni 212 di Jakarta beberapa waktu lalu menjadi penguat dugaan ke arah itu.

"Kalau isunya agama, susah untuk mengatakan tidak. Bahwa ini (isu SARA) efektif betul," ungkapnya.

Baca juga : Di Pilkada Jawa Barat, PKS Tunggu Gerindra hingga Awal Desember

Muradi berharap, Partai Gerindra Cs tidak menggunakan isu-isu keagamaan. Sebab hal tersebut malah akan merusak kondusivitas masyarakat di Jawa Barat.

Namun, jika isu tersebut dimunculkan, Muradi berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh.

"Gerindra harusnya tidak menggunakan hal-hal seperti itu. Harus sama-sama menjaga kebinekaan," harapnya.

Muradi mengimbau agar para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang menjadi pesaing koalisi Gerindra, PKS dan PAN melakukan antisipasi untuk bisa menghalau isu-isu keagamaan yang berpotensi dimunculkan dengan mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, di mana salah satunya memiliki kultur keagamaan yang kuat.

Baca juga : Pilkada Jabar, Gerindra Dinilai Terlambat Usung Sudrajat

Sebagai contoh, kata dia, Ridwan Kamil harus memilih calon wakil gubernur yang berasal dari latar belakang ulama mengingat sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah muslim.

"Kang Emil harus mencari wakil yang bisa meng-counter isu itu di masyarakat. (Sosok wakil dari kalangan) ulama yang mampu meng-counter itu," tandasnya.