Respons Anggota DPRD Kota Malang saat KPK Minta Uang Suap Dikembalikan

MALANG, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada semua saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015 supaya kooperatif menjawab pertanyaan penyidik.

Bahkan, KPK juga meminta kepada saksi yang merasa menerima uang dari kasus itu untuk segera mengembalikannya.

"Kami sampaikan kembali, penegak hukum akan lebih menghargai pihak-pihak yang kooperatif termasuk jika ada yang mengembalikan uang yang pernah diterima," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (20/10/2017).

Menanggapi hal itu, sejumlah anggota DPRD Kota Malang yang telah diperiksa menjadi saksi kompak mengaku tidak tahu. Mereka menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang terkait pembahasan APBD Perubahan itu.

"Saya tidak tahu," kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Zainuddin saat jeda pemeriksaan sebagai saksi di Mapolres Malang Kota.

(Baca juga : KPK Cecar Anggota DPRD Kota Malang Terkait Istilah Pokir)

Mulyanto, anggota DPRD Kota Malang dari fraksi PKB juga mengungkapkan hal yang sama. Ia mengaku baru mendengar bahwa ada pembagian uang saat pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.

"Pemberian-pemberian uang itu baru kali ini saya mendengar," katanya seusai diperiksa sebagai saksi.

Ia juga mengaku bahwa penyidik KPK tidak menyinggung sedikitpun soal permintaan untuk mengembalikan uang itu. "Penyidik KPK tidak membicarakan harus mengembalikan," ucapnya.

Erni Farida, anggota DPRD Kota Malang fraksi PDI Perjuangan mengatakan, tidak ada bagi - bagi uang saat pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015. "Tidak ada," tegasnya.

Sementara itu, penyidik KPK sudah memeriksa 25 anggota DPRD Kota Malang dan tiga pejabat eksekutif Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu tiga hari terakhir.