Kompas.com - 25/09/2017, 16:41 WIB
|
EditorReni Susanti

BENGKULU, KOMPAS.com - Kasus dugaan penamparan yang dilakukan ketua DPRD Lebong, Provinsi Bengkulu terhadap seorang dokter terus bergulir.

 

Untuk menjelaskan duduk persoalan, keluarga pasien Popiansyah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Perisai Keadilan Bengkulu (APKB) sebagai kuasa hukumnya. Direktur APKB Jecky Hariyanto menceritakan keluhan kliennya, Popiansyah.

"Perkara insiden ketua DPRD Lebong, berawal dari klien kami Popiansyah mengalami luka di kaki karena diabetes berat dirawat RSUD Lebong. Popiansyah mendapatkan suntikan antibiotik beberapa kali dan selalu mengalami muntah dan pusing," ujar Jecky, Senin (25/9/2017).

Setiap diberi suntikan, pasien selalu muntah dan pusing. Karenanya keluarga menolak suntikan tersebut di keesokan harinya.

(Baca juga: Ketua DPRD Tampar Dokter, Polisi Periksa 3 Saksi)

 

Namun, perawat tetap memberikan suntikan berdasarkan perintah dokter. Seusai disuntik, Popiansyah merasakan sakit yang hebat. Ia lalu meminta Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Prawoto untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

"Ya dia menelpon saya untuk diperhatikan ada apa dengan pelayanan RSUD. Saat telpon dia berteriak kesakitan. Saya panik namun tidak segera ke rumah sakit karena saat itu saya sedang menghadiri hajatan warga," kata Teguh pada kompas.com beberapa waktu lalu.

(Baca juga: Ketua DPRD: Saya Cuma Towel Pipi Dokter, Bukan Menampar)

Saat itu, kondisi Popiansyah semakin menurun, pucat, dan lemas akibat muntah serta pusing. Saat itu juga Popiansyah dirujuk ke RSUD Rejang Lebong berdasarkan inisiatif keluarga.

Dari kronologis tersebut, kuasa hukum menyimpulkan beberapa hal. Pertama, oknum dokter RSUD diduga melakukan penanganan tidak profesional. Kedua, terjadi pelanggaran hak pasien terutama menyangkut kode etik kedokteran yang menegaskan pasien adalah saudara.

APKB, sambung Jecky, akan meminta klarifikasi terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi dokter tentang prosedur tindakan medis yang dilakukan terhadap Popiansyah.

APKB juga akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kedokteran oleh oknum dokter RSUD Lebong ke Mahkamah Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Terakhir, pihaknya akan menyampaikan laporan ke ombudsman terkait pelayanan publik yang buruk di RSUD Lebong.

Direktur RSUD Lebong, Selviana belum merespons pesan singkat Kompas.com. Begitupun Ketua IDI Provinsi Bengkulu, Syafriadi.

Kompas TV 50 Orang Dirawat Akibat Konsumsi Obat Terlarang di Kendari
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.