PURWAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku sering menerima keluhan warganya tentang mahalnya biaya pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK. Padahal sekarang ini kewenangan sekolah tingkat atas tersebut telah diambil alih dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun menurut dia, hal itu wajar karena sebelum peralihan kewenangan dari pemerintahan kabupaten/kota ke provinsi, pelajar di mulai SD, SMP sampai SMA dan SMK di Purwakarta sudah mendapatkan pelayanan gratis alias tidak dipungut biaya sekolah.
"Banyak keluhan dari masyarakat tentang pungutan SPP di SMA dan SMK. Mereka mempertanyakan mengapa harus ada pungutan, sebelumnya tidak ada, saya sampaikan bahwa hari ini kewenangannya bukan lagi di Pemkab tetapi di Pemprov," ucap Dedi kepada wartawan di kantornya, Jumat (25/8/2017).
Dia menyebutkan, adanya pungutan kembali SPP tersebut merupakan kemunduran dalam dunia pendidikan. Alasannya, hak pelajar yang harus dipenuhi oleh pemerintah mendapatkan pendidikan tanpa dipersulit oleh permasalahan mahalnya biaya sekolah.
"Ya, bagi saya ini sebuah kemunduran, seperti zaman orde baru saja sekolah harus bayar," kata dia.
Baca juga: Sopir Angkot Purwakarta Berbahagia karena Ditilang Dedi Mulyadi
Beban operasional yang diterapkan oleh pemerintah kepada pelajar juga dinilai sebagai bentuk kebijakan yang sudah menjauhi arti pendidikan tersebut.
"Pendidikan itu hak bagi pelajar, pemerintah berkewajiban memenuhi hak itu, masa harus dituntut bayar, kan ini aneh," tandas Dedi.
Pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membuat regulasi yang membebaskan biaya pendidikan agar bisa gratis dan dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. "Sudah seharusnya ini diperbaiki," ujarnya.
Mahalnya pungutan uang SPP tersebut diakui salah seorang siswa Kelas XII SMAN I Campaka, Purwakarta, Muhammad Naufal. Dirinya membandingkan kondisinya dirinya dan teman-temannya saat masih berada di Kelas X. Saat masih belum peralihan, dirinya bersama teman-temannya sama sekali tidak dipungut biaya oleh pihak sekolah.
"Dulu mah gratis, sekarang mah harus bayar," sebut dia.
Hal sama diungkapkan siswa lainnya di sekolah sama Desinta, menurut dia, saat ini di sekolah banyak tagihan kepada siswa dengan alasan untuk biaya operasional sekolah.
"Enakan dulu, sekarang jadi banyak yang harus dibayar. Kalau kami mahasiswa sudah pada demo," ucapnya.