Puluhan Desa di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Terancam Hilang

Kompas.com - 25/08/2017, 08:37 WIB
Salah satu desa di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Puluhan desa di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kaimantan Utara terancam hilang karena adanya penggabungan desa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 1980an. Penggabungan desa juga membuat pemerintah daerah Kabupaten Nunukan kesulitan menetapkan batas desa. KOMPAS.com/SUKOCOSalah satu desa di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Puluhan desa di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kaimantan Utara terancam hilang karena adanya penggabungan desa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 1980an. Penggabungan desa juga membuat pemerintah daerah Kabupaten Nunukan kesulitan menetapkan batas desa.
|
EditorReni Susanti

NUNUKAN, KOMPAS.com – Puluhan desa di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kaimantan Utara terancam hilang.

Lebih dari 30 desa terancam hilang dikarenakan percepatan kebijakan satu peta oleh pemerintah melalaui Surat kemendagri 1433404 BPD tanggal 16 Mei 2016 tentang Percepatan Kebijakan One Map atau satu peta.

Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa, Dyah Lestari mengatakan, terancam hilangnya puluhan desa tersebut dikarenakan adanya penggabungan desa oleh Pemkab Bulungan menjadi kelompok desa pada tahun 1980an.

Pengelompokan desa bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat mengingat jauhnya desa-desa di wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan.

(Baca juga: Bentrok soal Batas Desa, 10 Rumah Dibakar)

 

“Pengelompokan desa juga dilakukan pemerintah daerah karena adanya bencana alam yang melanda beberapa desa. Namun seiring waktu warga enggan kembali ke desa asal mereka,” ujarnya Kamis (24/08/2017).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dyah menambahkan, kebijakan satu peta dari Kemendagri mengakibatkan satu desa terhapus dari peta. Sebab pengelompokan desa di wilayah perbatasan membuat warga desa yang dikelompokkan meninggalkan lokasi desa yang selama ini mereka tinggali.

“Jadi ketika ini diberlakukan dimonitor oleh satelit pusat, Desa Libang ternyata tidak ada orangnya, Desa Bapak tinggalkan. Berarti dianggap Desa Bapak itu tidak ada. Ketika dianggap tidak ada desanya bisa saja pemerintah pusat menginstruksikan ke kami dihapus desanya, berarti tidak ada itu desanya,” tuturnya.

Akibat pengelompokan desa, Pemkab Nunukan juga kesulitan menata desa dan batas wilayah desa sesuai dengan Surat Kemendagri No 143/1481 BPD 4 Maret 2016 tentang Permintaan Data Kabupaten Kota yang Akan Melakukan Penataan Desa dan Batas Wilayah Desa.

Saat ini Pemkab Nunukan masih mengupayakan penataan desa dengan meminta warga desa yang tergabung ke dalam kelompok desa kembali ke wilayah desa definitif mereka.

“Contoh kelompok Desa Libang, Desa Induknay. Desa Libang tetapi di dalamnya ada desa Pa’Lemumut. Secara administrasi tetap ada desa definitifnya, tapi desanya ditinggalkan,” ucap Dyah.

Kompas TV Sedikitnya 200 orang tewas akibat bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi di sebuah desa di tepi Danau Albert, Kongo, pada hari Kamis lalu.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X