Cak Imin Sebut Pemerintah Akan Hapus PPN 10 Persen untuk Gula Tebu

MALANG, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah dan anggota DPR supaya pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk gula tebu tidak diberlakukan.

Hasilnya, pemerintah sudah mengkaji untuk tidak memberlakukan pajak yang diangap memberatkan petani tebu itu.

“Gambarannya positif. Tidak usah demo ke Jakarta Insya Allah PPN 10 persen dihapus,” katanya di hadapan ribuan petani tebu saat menghadiri Halalbihalal dan Rembug Petani Tebu Nusantara di komplek Pabrik Gula Krebet, Kabupaten Malang, Selasa (25/7/2017).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, pengenaan PPN 10 persen itu sangat memberatkan. Selain itu, pendapatan yang akan diterima oleh negara melalui pajak tersebut tidak begitu signifikan.

Baca juga: Protes Pajak, Petani Tebu Rencanakan Unjuk Rasa di Istana Presiden

“Ini memberatkan karena pemotongan (PPN) 10 persen itu tidak cukup untuk biaya produksi dan tentu rugi. Sehingga buat apa kita mendapatkan masukan pajak yang tidak signifikan, hanya Rp 100 miliar kira-kira, itu tidak signifikan menambah pendapatan negara. Tetapi menambah kemiskinan baru bagi para petani kita,” ucapnya.

Dia berharap pemerintah melalui Kementerian Keuangan supaya segera membuat surat edaran dan petunjuk teknis terkait pembatalan PPN 10 persen untuk gula tebu itu. Apalagi, musim panen tebu oleh petani sudah hampir.

“Oleh karena itu saya berharap segera dikeluarkan juknis dan surat edaran dari Dirjen Pajak kalau bisa juga arahan Menteri Keuangan untuk petani tebu tidak diberlakukan PPN 10 persen,” katanya.