Presiden Jokowi: "Property Right" Kita Terlambat Berpuluh-puluh Tahun

Kemudian lima orang dari Kutai Barat dan lima dari Tarakan. Sementara dari Berau, Malinau, Nunukan, dan Bulungan, mengirim 1 perwakilannya.

Permerintah menargetkan penerbitan 5 juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia sepanjang 2017 ini. Sementara hingga kini di Kaltim saja baru 82.000 sertifikat, tahun ini. 

Walau realisasi masih jauh dari harapan, Presiden memastikan akan meningkatkan target penerbitan sertifikat setiap tahunnya.

“Tahun ini 5 juta. Tahun depan 7 juta. Tahun depannya lagi 9 juta,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengharapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga serius menggenjot penerbitan sertifikat pada seluruh bidang tanah agar jelas kepemilikannya.

“Di banding negara-negara lain, property right kita terlambat berpuluh-puluh tahun. Kepastian hak tanah rakyat mengambang. Kita selesaikan secepatnya,” kata Presiden.

Manfaatkan dengan baik

Presiden pun berpesan agar warga menjaga dengan baik sertifikat yang sudah terbit. Warga diingatkan untuk selalu hati-hati dalam memanfaatkan sertifikat.

Sertifikat akan lebih baik bila digunakan untuk kegiatan investasi dan modal kerja, bukan kegiatan konsumtif.

“Jadi agunan atau 'disekolahkan' ke bank, silakan. Tapi hati-hati. Dihitung, dikalkulasi betul, agar bisa mengangsur bunga dan pokoknya,” kata Presiden.

Baca juga: Pesan Presiden Jokowi kepada Penerima Sertifikat Tanah Gratis

Seorang warga asal Kabupaten Kukar, Andri merupakan salah satu penerima sertifikat tanah. Ia mengaku memiliki tanah waris di Handil, Kukar. Ia mengaku belum memutuskan mau diapakan sertifikat itu.

“Disimpan dulu. (Biar) nilainya lebih besar,” kata Andri kepada Joko Widodo pada Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan, Kaltim.