Dinas Pendidikan Kalimantan Utara: Kisruh PPDB Hanya di Pulau Nunukan

NUNUKAN, KOMPAS.com – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Sigit Mulyono angkat bicara terkait kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Nunukan tahun ajaran 2017-2018. Kisruh PPDB hanya terjadi di kabupaten Nunukan.

Data Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, lulusan SMP di Pulau Nunukan sebanyak 1.106 masih mampu ditampung 3 SMA negeri, 1 SMK, serta 8 SMA swasta di Nunukan.

“Lulusan SMP itu 1.106, yang tidak tertampung di SMA negeri 277. Dari 8 itu, 6 sekolah swasta siap terima daftar ulang, hingga total siap tampung hari ini 289,” ujarnya Jumat (7/7/2017).

Sigit menambahkan, adanya lulusan SMP yang gagal masuk SMA negeri karena siswa tersebut hanya mendaftar di satu sekolah. Karena terbatasnya daya tampung, banyak siswa yang tidak diterima.

(Baca juga: Dewan Kritik Dinas Pendidikan Terkait Kisruh PPDB 2017 di Nunukan)

Tahun ini, sambung Sigit, PPDB SMA negeri menerapkan sistem zonasi. Jadi, 90 persen kuota diperuntukkan bagi siswa yang berada di lingkungan tersebut. Dari jumlah itu, 20 persennya diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin.

Sementara kuota yang diperuntukkan untuk pindah zonasi, hanya 5 persen. Sedangkan 5 persen lainnya untuk siswa berprestasi akademik dan non akademik.

“Memang ada beberapa yang tidak terakomodir karena hanya tertuju 1 titik (SMA tertentu). Zonasi itu 90 persen diperuntukkan untuk masyarakat siswa yang KTP-nya berada di lingkungan sekolah itu dengan batas batas tertentu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan mendesak SMA negeri di Nunukan membuka kelas tambahan dengan alasan seluruh SMA negeri dan swasta di Nunukan tidak akan mampu menampung lulusan SMP tahun 2017.

(Baca juga: Ditolak di SMA Negeri karena Sistem Zonasi, Siswa Ini Telepon Mendikbud)

Sayangnya, desakan Kepala Dinas Pendidian Kabupaten Nunukan dilakukan saat PPDB sudah ditutup dan kepala dinas tidak memiliki data jumlah lulusan SMP yang tidak terampung di SMA negeri.

Langkah Kepala Dinas Pendidikan Nunukan tersebut memicu polemik dimana orangtua siswa yang tidak lolos pada PPDB di SMA negeri mendesak pihak sekolah untuk membuka kelas tambahan agar anak mereka diterima di SMA Negeri.