Dinas Pendidikan Kalimantan Utara: Kisruh PPDB Hanya di Pulau Nunukan

Kompas.com - 08/07/2017, 07:20 WIB
Proses PPDB tahun 2017 di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. PPDB di Kabupaten Nunukan diwarnai demo orang tua siswa yang tidak tertampung di SMA negeri. Para orang tua enggan mendaftarkan anak mereka ke sekolah swasta karena minim guru dan peralatan penunjang. Kontributor Nunukan, SukocoProses PPDB tahun 2017 di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. PPDB di Kabupaten Nunukan diwarnai demo orang tua siswa yang tidak tertampung di SMA negeri. Para orang tua enggan mendaftarkan anak mereka ke sekolah swasta karena minim guru dan peralatan penunjang.
|
EditorReni Susanti

NUNUKAN, KOMPAS.com – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Sigit Mulyono angkat bicara terkait kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Nunukan tahun ajaran 2017-2018. Kisruh PPDB hanya terjadi di kabupaten Nunukan.

Data Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, lulusan SMP di Pulau Nunukan sebanyak 1.106 masih mampu ditampung 3 SMA negeri, 1 SMK, serta 8 SMA swasta di Nunukan.

“Lulusan SMP itu 1.106, yang tidak tertampung di SMA negeri 277. Dari 8 itu, 6 sekolah swasta siap terima daftar ulang, hingga total siap tampung hari ini 289,” ujarnya Jumat (7/7/2017).

 

Sigit menambahkan, adanya lulusan SMP yang gagal masuk SMA negeri karena siswa tersebut hanya mendaftar di satu sekolah. Karena terbatasnya daya tampung, banyak siswa yang tidak diterima.

(Baca juga: Dewan Kritik Dinas Pendidikan Terkait Kisruh PPDB 2017 di Nunukan)

Tahun ini, sambung Sigit, PPDB SMA negeri menerapkan sistem zonasi. Jadi, 90 persen kuota diperuntukkan bagi siswa yang berada di lingkungan tersebut. Dari jumlah itu, 20 persennya diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara kuota yang diperuntukkan untuk pindah zonasi, hanya 5 persen. Sedangkan 5 persen lainnya untuk siswa berprestasi akademik dan non akademik.

“Memang ada beberapa yang tidak terakomodir karena hanya tertuju 1 titik (SMA tertentu). Zonasi itu 90 persen diperuntukkan untuk masyarakat siswa yang KTP-nya berada di lingkungan sekolah itu dengan batas batas tertentu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan mendesak SMA negeri di Nunukan membuka kelas tambahan dengan alasan seluruh SMA negeri dan swasta di Nunukan tidak akan mampu menampung lulusan SMP tahun 2017.

(Baca juga: Ditolak di SMA Negeri karena Sistem Zonasi, Siswa Ini Telepon Mendikbud)

Sayangnya, desakan Kepala Dinas Pendidian Kabupaten Nunukan dilakukan saat PPDB sudah ditutup dan kepala dinas tidak memiliki data jumlah lulusan SMP yang tidak terampung di SMA negeri.

Langkah Kepala Dinas Pendidikan Nunukan tersebut memicu polemik dimana orangtua siswa yang tidak lolos pada PPDB di SMA negeri mendesak pihak sekolah untuk membuka kelas tambahan agar anak mereka diterima di SMA Negeri. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X