Kompas.com - 08/07/2017, 07:03 WIB
Puluhan orangtua siswa di Kabupaten Nunukan menggelar demo di Tugu Dwikora Nunukan. Mereka menuntut penyelesaian ratusan siswa SMP yang tidak diterima di SMA Negeri. Penerimaan siswa PPDB di Kabupaten Nunukan kisruh karena Kepala Dinas Nunukan memaksa sejumlah SMA Negeri di Nunukan menambah kelas baru untuk menampung siswa SMP yang tidak tertampung. KOMPAS.com/SukocoPuluhan orangtua siswa di Kabupaten Nunukan menggelar demo di Tugu Dwikora Nunukan. Mereka menuntut penyelesaian ratusan siswa SMP yang tidak diterima di SMA Negeri. Penerimaan siswa PPDB di Kabupaten Nunukan kisruh karena Kepala Dinas Nunukan memaksa sejumlah SMA Negeri di Nunukan menambah kelas baru untuk menampung siswa SMP yang tidak tertampung.
|
EditorReni Susanti

NUNUKAN, KOMPAS.com – Anggota DPRD Nunukan Kalimantan Utara meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menyelesaikan kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA tahun ajaran 2017.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Niko Hartono mengatakan, Kadisdik Kabupaten Nunukan seharusnya berkoordinasi dengan Diknas Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan ratusan lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA Negeri Nunukan.

"Seharusnya berkoordinasi dengan provinsi terkait masalah banyaknya siswa yang tidak tertampung di SMA Negeri. Bukan solusi jika memaksakan semua siswa SMP negeri masuk ke SMA Negeri dengan membuka kelas tambahan,” ujarnya Jumat (7/7/2017).

Saat ini, banyak lulusan SMP yang gagal mendaftar karena kurangnya sosialisasi sistem zonasi yang diberlakukan. Parahnya, Dinas Pendidikan Nunukan tidak memiliki data jumlah kelulusan siswa SMP tahun 2017.

(Baca juga: Ditolak di SMA Negeri karena Sistem Zonasi, Siswa Ini Telepon Mendikbud)

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Dinas Pendidikan meminta sekolah negeri menambah kelas tambahan. Namun hal tersebut dinilai bukan solusi.

Kadisdik, sambung dia, kurang mengantisipasi membludaknya lulusan SMP yang mendaftar pada PPDB tahun 2017. “Seharunya Dinas Pendidikan sudah mengantisipasi berapa lulusan SMP yang bisa ditampung di SMA negeri. Mereka malah tidak punya data,” imbuhnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, puluhan orangtua siswa di Kabupaten Nunukan menggelar demo memprotes pemberlakuan sistem zonasi pada PPDB tahun ajaran 2017 yang membuat anak mereka tidak diterima di SMA negeri.

Mereka menuntut pihak SMA negeri membuka kelas baru agar anak mereka bisa tertampung. Puluhan orangtua siswa tersebut enggan mendaftarkan anak mereka ke sekolah swasta karena minimnya guru serta tidak adanya peralatan laboratorium komputer dan perpustakaan.

(Baca juga: PPDB Online Kota Bekasi pada Jalur Zonasi Banyak yang Bermasalah)

Penolakan orangtua siswa mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta, sambung Niko, harusnya menjadi tantangan Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah swasta berkembang dan memiliki peralatan penunjang yang lengkap.

”Ini menjadi tantangan Dinas Pendidikan baik Kabupaten maupun provinsi untuk membantu sekolah swasta di Nunukan berkembang. Kalau memakasakan sekolah negeri, kapasitasnya sudah tidak mampu,” ucapnya.

Selain meningkatkan kualitas sekolah SMA swasta, Niko Hartono berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dan Provinsi membangun ruang kelas baru untuk menambah daya tampung SMA negeri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X