165 Guru Besar dari 24 Universitas di Timur Indonesia Dukung KPK

Kompas.com - 20/06/2017, 23:34 WIB
KOMPAS.com/Hendra Cipto Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Farida Patittingi KOMPAS.com/Hendra Cipto
|
EditorFarid Assifa

MAKASSAR, KOMPAS.com - Sebanyak 165 guru besar dari 24 universitas se-Kawasan Timur Indonesia (KTI) memberikan dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dukungan tersebut diberikan terkait munculnya Pansus Angket DPR yang dianggap bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Tergabungnya 165 guru besar dari 24 universitas se-KTI setelah guru-guru besar dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar membentuk Pusat Kajian Anti Korupsi (Pangkas). Para guru besar atau akademisi di Indonesia Timur ini menolak Pansus Angket terhadap KPK.

Baca juga: Ini Laporan yang Diterima Posko Pansus Angket KPK di DPR

Menurut salah satu pemerkarsa Pangkas, Prof Farida Patittingi yang juga Guru Besar Unhas saat dikonfirmasi, Selasa (20/6/2017) malam, mengatakan, para guru besar menilai, Pansus Angket KPK cacat hukum karena baik prosedur maupun substansinya bertentangan dengan undang-undang.

"Sebagian anggota panitia angket KPK, ada yang disebut dalam kasus korupsi e-KTP sehingga terjadi conflict of interest atau benturan kepentingan. Materi angket yang ditujukan pada KPK tidak jelas obyeknya, bahkan mencampuri urusan penegakan hukum, sehingga berpotensi sebagai obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penegakan hukum," katanya.

Farida menegaskan, para guru besar menilai, panitia angket KPK jelas ingin melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia dan bertujuan melemahkan KPK secara terstruktur dan terencana dengan baik.

Dengan begitu, 165 guru besar se-KTI mendukung KPK untuk menyelesaikan kasus e-KTP sampai tuntas dengan tidak pandang bulu.

"Kami mendukung KPK untuk tetap konsisten menyelesaikan seluruh kasus korupsi yang terjadi di tanah air demi Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi," harapnya.

Farida menuturkan, pansus angket tidak bisa memaksakan kehendaknya menghadirkan saksi kasus e-KTP, Miryam Haryani dalam sidang panitia angket. Dia pun meminta, anggota DPR menghormati proses hukum yang berjalan.

"Sebagai warga Indonesia yang baik, wajib mengikuti proses berjalan dan memenuhi panggilang penegak hukum. Makanya, jangan anggota DPR memaksakan kehendaknya untuk mengacaukan hukum dengan membentuk panitia angket KPK," tandasnya.

Baca juga: Empat Mahasiswa Ajukan Uji Materi ke MK Terkait Hak Angket DPR

Farida menganggap, DPR salah sasaran membentuk panitia angket. Karena hak angket hanya berlaku pada lembaga eksekutif dalam pemerintahan.

Namun untuk hak angket terhadap penegak hukum, itu tidak berlaku. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

"Dibutuhkan suatu penguatan hukum untuk KPK. Dalam penegakan hukum, ada ranah tertentu tidak bisa diakses dan tidak boleh dibuka untuk umum dan hanya diketahui oleh penegak hukum," terangnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Regional
22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

Regional
Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Regional
Ganjar Minta Warga Tak Bepergian ke Luar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Ganjar Minta Warga Tak Bepergian ke Luar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Regional
Penyebab Sungai di Banyumas Dipenuhi Busa karena Limbah Kimia

Penyebab Sungai di Banyumas Dipenuhi Busa karena Limbah Kimia

Regional
Komisi IV Minta 6 Ketua RT di Babel Tak Ditahan dan Kegiatan Kapal Isap Dihentikan

Komisi IV Minta 6 Ketua RT di Babel Tak Ditahan dan Kegiatan Kapal Isap Dihentikan

Regional
Terperosok di Bekas Sumur yang Tertutup Banjir, Nenek 70 Tahun Tewas

Terperosok di Bekas Sumur yang Tertutup Banjir, Nenek 70 Tahun Tewas

Regional
Pelajar SMA Dibegal, Diancam Ditembak oleh Pelaku

Pelajar SMA Dibegal, Diancam Ditembak oleh Pelaku

Regional
27 Karyawan Metro TV Surabaya Positif Covid-19, Dokter Sebut Tanpa Gejala

27 Karyawan Metro TV Surabaya Positif Covid-19, Dokter Sebut Tanpa Gejala

Regional
Banjir Sebabkan Sejumlah Kotak Suara Pilkada Kota Cilegon Rusak

Banjir Sebabkan Sejumlah Kotak Suara Pilkada Kota Cilegon Rusak

Regional
Warga di Kaki Gunung Semeru Diminta Waspadai Potensi Lahar Dingin

Warga di Kaki Gunung Semeru Diminta Waspadai Potensi Lahar Dingin

Regional
Beredar Pesan Berantai soal Tempat Isolasi Penuh, Satgas Covid-19 UGM: Itu Tidak Benar

Beredar Pesan Berantai soal Tempat Isolasi Penuh, Satgas Covid-19 UGM: Itu Tidak Benar

Regional
Sejak Juli, 75 Kasus Positif Covid-19 Ditemukan di Universitas Brawijaya Malang

Sejak Juli, 75 Kasus Positif Covid-19 Ditemukan di Universitas Brawijaya Malang

Regional
Terjebak Dalam Kebakaran di Polewali Mandar, 3 Bocah Tewas

Terjebak Dalam Kebakaran di Polewali Mandar, 3 Bocah Tewas

Regional
Wanita yang Dikuburkan di Fondasi Dibunuh dengan Racun, 5 Menit Korban Tewas

Wanita yang Dikuburkan di Fondasi Dibunuh dengan Racun, 5 Menit Korban Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X