Ketua Komisi IV DPR: Semen Indonesia Jadi Musuh Pabrik Semen Swasta

REMBANG, KOMPAS.com -  Ketua Komisi IV DPR RI Edi Prabowo meminta direksi PT Semen Indonesia untuk memperhatikan kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar lokasi pabrik semen di Kabupaten Rembang. Semen Indonesia diminta merangkul semua pihak, terutama warga setempat yang masih menolak.

Edi juga meminta pihak Semen Indonesia untuk tidak berbicara soal pro kontra, aksi-aksi penolakan warga, dan siapa yang menjadi aktor di balik penolakan.

"Silakan direksi bekerja buat warga, CSR juga mendekati. Kalau ada aktor di belakang warga yang menolak, dicari tahu. Kalau tidak tahu kebenaran (siapa di belakang), jangan bicara," ucap Edi, seusai mengunjungi pabrik semen Rembang, Kamis (13/4/2017).

Baca juga: Warga Kendeng Tunggu Putusan Kasasi Izin Pendirian Pabrik Semen di Pati

Dia mengatakan, perusahaan tidak perlu berbicara soal aksi-aksi penolakan. Pabrik perlu fokus merangkul semua. Jika ada warga sekitar yang menolak, direksi perlu mendekat dan mencari tahu mengapa warga kukuh menolak.

"Kalau ada satu orang yang tidak menerima, perlu dicari tahu apa masalahnya. Kalau masih ada masalah, mari dilihat. Saya sudah tahu, sudah ada nama-nama siapa menolak," kata dia.

Kritik pemerintah

Dalam dialog di lokasi pabrik semen, Edi mengingatkan Pemerintah agar bisa berlaku arif dalam memutuskan sesuatu. Jangan sampai ada anggapan syarat bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih sulit, dibanding syarat bagi swasta.

Pemerintah, kata dia, semestinya memberikan kemudahan karena ada imbal balik yang dikembalikan melalui pajak. Namun demikian, pemerintah diingatkan ketika memberi kemudahan harus tetap memperhatikan aspek lingkungan.

"Kementerian LHK perlu mendalami, ini investasi sudah masuk, jangan disia-siakan. Semen Indonesia ini jadi musuh pabrik semen swasta semua. Saya di komisi VI tahu betul, saya saat itu usul pembentukan holding," kata dia.

Baca juga: Peresmian Pabrik Semen di Rembang Tunggu Kajian Lingkungan Hidup

Kepada warga sekitar, ia meminta warga untuk meneguhkan sikap. Jangan sampai warga saat ini mendukung pabrik, namun di masa mendatang kecewa dan menuntut pabrik dihentikan.