Jokowi Hormati Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda, Tetapi ...

Kompas.com - 09/04/2017, 07:34 WIB
Presiden Joko Widodo saat meresmikan proyek kereta api bandara Adisumarmo, Boyolal, Sabtu (8/4/2017) M Wismabrata/KOMPAS.comPresiden Joko Widodo saat meresmikan proyek kereta api bandara Adisumarmo, Boyolal, Sabtu (8/4/2017)
|
EditorSabrina Asril

BAWEN, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah (perda).

Hal itu disampaikan Jokowi di sela meninjau progres pekerjaan fisik ruas jalan tol Bawen-Salatiga di wilayah Desa Polosiri, Bawen, Kabupaten Semarang, Sabtu (8/4/2017) siang.

"Ya itu sebagai keputusan yang harus kita hormati," ucapnya.

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tetap berkeinginan agar peraturan-peraturan yang ada, baik di pusat maupun yang ada di daerah tetap pro investasi.

Presiden sebagai kepala pemerintahan, lanjutnya, mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghambat invesatsi di Indonesia.

Kendati ada pembatasan kewenangan dari Mendagri yang bisa membatalkan Perda, pihaknya sebenarnya tetap berkeinginan untuk menyederhanakan, menghapus, dan menghilangkan hambatan-hambatan perizinan dalam investasi baik dipusat maupun didaerah.

(Baca: Presiden Hormati Putusan MK Terkait Wewenang Mendagri Mencabut Perda)

"Tapi kita juga sangat menghargai apa yang sudah diputuskan oleh MK, akan tetapi apapun kita memerlukan penyederhanan perizinan, kecapatan perizinan dalam rangka investasi. Sehingga akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di negara kita," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Majelis Hakim MK dalam sidang uji materi yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2017) lalu mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan kawan-kawan.

Pemohon meminta agar peraturan terkait pembatalan perda yang terdapat dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibatalkan oleh MK.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa perda merupakan produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, yakni pemerintah daerah dan DPRD.

Pembatalan produk hukum berupa peraturan di bawah undang-undang itu bisa dibatalkan jika dilakukan melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Eks Sandera Abu Sayyaf, Sering Dimarahi dan Dipukul dengan Senjata

Cerita Eks Sandera Abu Sayyaf, Sering Dimarahi dan Dipukul dengan Senjata

Regional
Begini Cara Pemprov Riau Cegah Masuknya Virus Corona

Begini Cara Pemprov Riau Cegah Masuknya Virus Corona

Regional
Saat Jokowi Tertawa Mendengar Sertifikat Tanah Ingin Digadai untuk Jual Es Degan

Saat Jokowi Tertawa Mendengar Sertifikat Tanah Ingin Digadai untuk Jual Es Degan

Regional
Pemkot Semarang Targetkan Seluruh Bidang Tanah Bersertifikat pada 2021

Pemkot Semarang Targetkan Seluruh Bidang Tanah Bersertifikat pada 2021

Regional
Balita Warga China di Ruang Isolasi RSUD NTB Bukan Suspect Virus Corona

Balita Warga China di Ruang Isolasi RSUD NTB Bukan Suspect Virus Corona

Regional
Hoaks, Pasien Terkena Virus Corona Dirawat di RSUD Moewardi Solo, Dokter: Kami Pantau Kena Bronkitis Akut

Hoaks, Pasien Terkena Virus Corona Dirawat di RSUD Moewardi Solo, Dokter: Kami Pantau Kena Bronkitis Akut

Regional
Sultan HB X Tak Bisa Larang Turis asal China Berwisata ke DIY

Sultan HB X Tak Bisa Larang Turis asal China Berwisata ke DIY

Regional
Mayat Perempuan Berseragam Pramuka di Tasikmalaya Pernah Dilaporkan Hilang

Mayat Perempuan Berseragam Pramuka di Tasikmalaya Pernah Dilaporkan Hilang

Regional
Diduga Terinfeksi Virus Corona, WN China di Cilacap Diobservasi

Diduga Terinfeksi Virus Corona, WN China di Cilacap Diobservasi

Regional
Terkait Virus Corona, 235 WN China Dipulangkan dari Batam

Terkait Virus Corona, 235 WN China Dipulangkan dari Batam

Regional
RSBP Batam Siagakan 7 Ruangan Isolasi untuk Pasien Virus Corona

RSBP Batam Siagakan 7 Ruangan Isolasi untuk Pasien Virus Corona

Regional
RSUD Dr Moewardi Solo Siapkan 2 Ruangan Isolasi Khusus Tangani Pasien Terindikasi Virus Corona

RSUD Dr Moewardi Solo Siapkan 2 Ruangan Isolasi Khusus Tangani Pasien Terindikasi Virus Corona

Regional
Gubernur Edy Rahmayadi Sebut Ada Warga Sumut Masih Berada di Wuhan China

Gubernur Edy Rahmayadi Sebut Ada Warga Sumut Masih Berada di Wuhan China

Regional
Antisipasi Virus Corona, RSMH Palembang Siagakan 2 Ruang Isolasi

Antisipasi Virus Corona, RSMH Palembang Siagakan 2 Ruang Isolasi

Regional
Cerita Ratu Keraton Agung Sejagat di Lapas, Dibully Sesama Penghuni hingga Ingin Ajarkan Make Up

Cerita Ratu Keraton Agung Sejagat di Lapas, Dibully Sesama Penghuni hingga Ingin Ajarkan Make Up

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X