Menanti Kedaulatan Negara di Sebatik

Kepala Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri mengakui, Sebatik belum semaju "tetangga sebelah". Diperlukan sekian tahun untuk mengatasi ketertinggalan Sebatik yang selama sekian puluh tahun kurang mendapatkan perhatian.

Sebagai daerah perbatasan, Sebatik sudah mendapat banyak perhatian. Perbaikan jalan, misalnya, terus dikerjakan.

"Tahun ini juga akan dibangun rumah sakit pratama, dan perluasan pelayanan air bersih PDAM dan listrik. Saat ini, 70 persen wilayah Sebatik belum terlayani air bersih, dan 49 persen belum terlayani listrik PLN," kata Hasan.

Tak hanya 70 persen barang kebutuhan untuk Sebatik yang didatangkan dari Malaysia, ringgit Malaysia pun masih menjadi alat bayar. Sudah biasa membayar atau mendapat uang kembalian dalam bentuk rupiah berbarengan ringgit.

"Saya pun selalu bawa ringgit," kata Asmil yang bekerja sebagai pengemudi mobil sewaan ini.

Sebatik juga masih menjadi pintu masuk penyelundupan sabu dari Malaysia. Semua masalah itu susah dicari solusinya. Namun, sebetulnya, hanya butuh ketegasan dari pemerintah pusat. Membangun perbatasan tak hanya soal "wajah", tetapi juga soal kedaulatan negara.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Januari 2017, di halaman 23 dengan judul "Menanti Kedaulatan Negara di Sebatik".