Menanti Kedaulatan Negara di Sebatik

KOMPAS - Entah berapa pejabat sudah melihat Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Setumpuk keinginan pun terlontar untuk mewujudkan Sebatik sebagai "halaman depan" negeri ini, supaya bisa unjuk gigi di depan Malaysia, sang "tetangga sebelah". Masih belum bisa.

Sebatik, pulau di perbatasan ini, dimiliki dua negara, Indonesia dan Malaysia. Terpisah laut, Kota Tawau (Malaysia) terlihat dari Sebatik. Hanya butuh 15 menit ke sana menggunakan perahu cepat (speedboat). Kerlap-kerlip lampu di seberang berpendar saat malam hari. Bikin iri.

Sebelum senja tiba, suatu hari di akhir Desember 2016, Dermaga Lalo Salo, di salah satu sudut Sebatik, tampak ramai. Sebuah jongkong-perahu kayu bermesin-tengah bersandar.

Beberapa orang-buruh angkut-turun ke perahu, memindahkan muatan ke atas dermaga. Sebagian dari muatan ini kemudian dioper lagi ke beberapa mobil bak terbuka.

Muatan itu berupa puluhan karung, kardus, dan plastik berukuran besar yang berisi beras, kacang hijau, minyak goreng, hingga tepung terigu.

Ada pula yang berisi makanan-minuman kaleng, sandal, kasur, susu, hingga kursi plastik. Ada juga 20-an tabung elpiji berwarna kuning. Semua barang ini satu jam sebelumnya masih berada di Kota Tawau.

Inilah salah satu pemandangan rutin di Dermaga Lalo Salo: aktivitas bongkar muat yang sebenarnya ilegal. Ini, kan, barang dari luar negeri, alias barang impor, tetapi tidak dilengkapi surat-surat, apalagi dikenai bea masuk.

Tak ada polisi di sana, tak juga ada tentara. Dan, Lalo Salo hanya salah satu dari beberapa dermaga di Sebatik.

Apa mau dikata, sekitar 70 persen kebutuhan warga Sebatik masih didatangkan dari Tawau.

Sebatik terlalu jauh dijangkau dari Tarakan. Jika menggunakan perahu cepat pun, butuh waktu 2,5 jam dari Tarakan ke Sebatik. Kalau memakai jongkong, tinggal dikalikan tiga atau empat waktunya. Barang dari Tarakan pun didatangkan dari luar Tarakan.

Semakin kecut tatkala melihat kode lambung jongkong yang bersandar sore itu. Kode "TW" itu berarti Tawau. Padahal, ini perahu milik orang Sebatik.

"Namanya juga kapal yang mengangkut muatan secara tidak resmi. Mesti sembunyi-sembunyi. Seringnya sih lolos, tetapi kadang ketahuan," kata Maelah, salah satu buruh angkut dari perahu itu.

Orang Sebatik punya istilah "tahu sama tahu" untuk menggambarkan mengapa barang dari Tawau bisa masuk ke Sebatik. Dipantau, dibiarkan, dan kadang ditindak tegas, mungkin itulah sikap Malaysia.

Buktinya, beberapa pekan lalu, perahu ini disergap patroli polisi Malaysia. Saril (40), warga yang juga buruh angkut, ikut menumpang kapal itu.

"Dendanya mahal, dihitung per barang. Satu tabung elpiji dendanya 400 ringgit (sekitar Rp 1,1 juta). Kalau gula pasir dihitung per 24 kilogram, dendanya 60 ringgit, padahal perahu membawa lebih dari 200 kilogram gula pasir. Total denda yang harus dibayar sekitar Rp 30 juta. Rugi. Tetapi, ya, kalau bukan kami, siapa yang membawa barang untuk warga?" kata Saril.

Harga dan kebiasaanlah yang terus menentukan mengapa Sebatik "mengimpor" dari Tawau daripada Tarakan. Sebagai contoh, beras kemasan 10 kg asal Malaysia dijual di Sebatik Rp 90.000, sedangkan harga beras asal Indonesia yang didatangkan dari Tarakan Rp 150.000.

"Rasa nasinya lebih enak beras Malaysia," kata Rusman, warga Sebatik.

Lingkaran persoalan ini tak pernah terurai. Memang, Sebatik pun "mengekspor" barang-secara ilegal-ke Tawau, seperti ikan, pisang, dan sawit. Tokoh masyarakat Sebatik yang juga Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kaltara, Masjidil, mengatakan, Sebatik mengirim minimal 20 ton ikan, 20 ton pisang, dan 100 ton sawit ke Tawau, setiap hari.

"Ikan-ikan yang punya nilai ekonomi tinggi, seperti tuna, tenggiri, bawal, kakap, dijual ke Tawau. Ikan-ikan murah, seperti bandeng dan kembung, itulah yang dijual ke Sebatik, Indonesia. Tidak ada gudang penyimpanan (cold storage). Nelayan tidak punya pilihan selain secepatnya menjual ikan ke Tawau agar cepat jadi duit," ujar Masjidil.

Sebenarnya, Sebatik yang wilayahnya (milik Indonesia) seluas 246 kilometer persegi dan berpenduduk hampir 40.000 jiwa ini hanya butuh lebih banyak perhatian dan keberpihakan pemerintah. Memang, Sebatik sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu, tetapi jelas masih kurang, apalagi jika memosisikan Sebatik sebagai "etalase" wajah perbatasan.

Jalan lingkar di Sebatik, yang terbentang hampir 90 kilometer, hampir separuhnya tidak mulus lantaran berlubang, bergelombang, hingga tergerus.

"Aspal cepat rusak karena banyak dilewati truk sawit, ditambah tanahnya yang labil. Berkendara di malam hari harus ekstra hati-hati karena tidak ada lampu penerangan jalan," ujar Asmil (34), warga Sebatik.

Tidak ada stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Sebatik, dan hanya ada satu agen penjual minyak dan solar (APMS).

"Antrean di APMS tidak separah dua-tiga tahun lalu. Namun, warga yang tinggal jauh terpaksa beli bensin eceran yang per botol harganya Rp 10.000. Bensin asal Malaysia pun kadang masih masuk," kata Kadir, tokoh masyarakat.

Kepala Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri mengakui, Sebatik belum semaju "tetangga sebelah". Diperlukan sekian tahun untuk mengatasi ketertinggalan Sebatik yang selama sekian puluh tahun kurang mendapatkan perhatian.

Sebagai daerah perbatasan, Sebatik sudah mendapat banyak perhatian. Perbaikan jalan, misalnya, terus dikerjakan.

"Tahun ini juga akan dibangun rumah sakit pratama, dan perluasan pelayanan air bersih PDAM dan listrik. Saat ini, 70 persen wilayah Sebatik belum terlayani air bersih, dan 49 persen belum terlayani listrik PLN," kata Hasan.

Tak hanya 70 persen barang kebutuhan untuk Sebatik yang didatangkan dari Malaysia, ringgit Malaysia pun masih menjadi alat bayar. Sudah biasa membayar atau mendapat uang kembalian dalam bentuk rupiah berbarengan ringgit.

"Saya pun selalu bawa ringgit," kata Asmil yang bekerja sebagai pengemudi mobil sewaan ini.

Sebatik juga masih menjadi pintu masuk penyelundupan sabu dari Malaysia. Semua masalah itu susah dicari solusinya. Namun, sebetulnya, hanya butuh ketegasan dari pemerintah pusat. Membangun perbatasan tak hanya soal "wajah", tetapi juga soal kedaulatan negara.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Januari 2017, di halaman 23 dengan judul "Menanti Kedaulatan Negara di Sebatik".