7 Tahun Memperjuangkan Laut Timor untuk Warga NTT

KUPANG, KOMPAS.com - Meledaknya kilang minyak Montara milik PTT Exploration and Production di Australia yang terjadi di Blok Atlas Barat pada 21 Agustus 2009 telah menyebabkan pencemaran besar-besaran di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Banyak pihak merespons kejadian itu secara serius karena menimbulkan masalah besar. Salah satunya dilakukan oleh Ferdi Tanoni.

Sejak kejadian itu, lelaki asal Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, tersebut begitu gigih memperjuangkan Laut Timor bagi warga NTT.

Bagi Ferdi, pencemaran itu telah menjadi petaka bagi masyarakat NTT, khususnya yang bermukim di pesisir pantai. Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu terus berjuang untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Australia dan PTT Exploration and Production.

Ferdi mendesak pemerintah pusat untuk mengirimkan nota protes kepada Australia. Ia dan belasan ribu nelayan NTT melakukan gugatan class action kepada perusahaan minyak PTTEP di Pengadilan Federal Sydney Australia.

(Baca juga Mahkamah Internasional Sepakat Adili Sengketa Laut Timor)

Perjuangan selama tujuh tahun itu belum berbuah hasil yang ia inginkan. Meski demikian, ia sangat yakin bahwa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo,  persoalan ini bisa dituntaskan.

"Presiden Jokowi sudah sering berkunjung ke NTT dan membantu banyak masyarakat di sini dan itulah yang membuat besar hati kami. Atas dasar itulah, maka saya percaya bahwa dengan sikap rendah hati dan prorakyat serta tegas. Para stafnya telah mempelajari kasus ini dan telah memberi masukan kepada Jokowi dan pada saatnya nanti beliau akan menyelesaikannya," kata Ferdi kepada Kompas.com, Minggu (27/11/2016).

Menurut Ferdi, yang membuat kasus ini tersendat adalah adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah pusat di era sebelumnya. Akibatnya, persoalan menumpuk. Terjadi pertentangan antara fakta di lapangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun masyarakat yang ia suarakan dan fakta yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Ketiadaan sikronisasi pendapat itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahan minyak dan pemerintah Australia untuk memperkeruh suasana.

Ia mengaku, pertentangan itu menjadi masalah paling berat karena seolah-olah masyarakat NTT dan pemda di NTT melawan pemerintah pusat.

Kira-kira tiga bulan setelah Jokowi menjabat sebagai presiden, kata Ferdi, ada pertemuan besar yang cukup intens sehingga menimbulkan pertentangan dengan kementerian terkait.

"Pada akhirnya mereka sepakati bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat melalui saya itu sudah benar dan perlu didukung sehingga keluarlah satu dukungan politik dari pemerintah pusat kepada kita," kata Ferdi.

Jadi, menurut Ferdi, persoalan ini baru diselesaikan secara benar dalam dua tahun terakhir ini. Ia menganggap selama lima tahun sebelumnya pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat NTT seperti diadu domba.

Ferdi menuding pemerintah Australia dan PTTEP telah bersembunyi di balik ketidaktegasan pemerintah sebelumnya. Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah punya perhatian terhadap pencemaran Laut Timor. Namun, karena tidak ada sikap tegas waktu itu, kini pihaknya mendorong ketegasan dari pemerintah Jokowi.

Ia menilai bahwa jika pemerintah pusat tidak tegas terhadap pemerintah Australia maka secara tidak langsung pemerintah pusat telah melakukan satu program pemiskinan secara sistematis terhadap masyarakat pesisir NTT.

Selain itu, ia menengarai bahwa pencemaran laut itu telah menimbulkan berbagai penyakit yang diderita masyarakat, khususnya para nelayan di NTT.

"Ini petaka nasional dan pemerintah Australia telah membodohi rakyat NTT. Kita tidak meminta Presiden Jokowi untuk mengintervensi gugatan class action yang sedang berjalan di Pengadilan Australia itu. Biarlah prosesnya tetap berjalan, tetapi sesungguhnya gugatan itu hanyalah representasi maksimal 10 persen dari total kerusakan yang terjadi di Laut Timor. Ini kita belum bicara tentang kesehatan masyarakat, nelayan, kerusakan ekosistem dan terumbu karang serta restorasi Laut Timor," kata dia.

Ia berharap agar kasus ini bisa segera diselesaikan sehingga masyarakat NTT yang menjadi korban bisa memeroleh keadilan.

"Intinya bahwa ditangan pak Jokowi, saya yakin kasus ini bisa diselesaikan dengan baik," kata dia.

(Baca juga Gugat Perusahaan Australia Soal Pencemaran Laut Timor, Warga NTT Minta Dukungan Jokowi)