Pemprov Jateng Dikritik karena Gagal Wujudkan Hari Tanpa Kendaraan

SEMARANG, KOMPAS.com - Rencana evaluasi untuk menghentikan program sehari tanda kendaraan bermotor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuai kritik.

Rencana pencabutan program itu dinilai tergesa-gesa karena program tersebut yang tidak dirancang dengan baik.

Peneliti laboratorium transportasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijawarna, mengatakan bahwa program sehari tanpa kendaraan di Jateng adalah program sia-sia.

"Sudah diingatkan sejak awal agar dipersiapkan secara matang, tapi diabaikan. Hasilnya dapat diduga, pasti gagal dan itu memang terbukti," kata Djoko di Semarang, Rabu (2/11/2016).

Kebijakan larangan membawa kendaraan bermotor tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 550/54 Tahun 2015 tentang Penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Kebijakan tersebut ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh pegawai Pemprov Jateng. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana melakukan evaluasi terkait hal tersebut.

Menurut Djoko, semestinya pemerintah mengawali suatu kebijakan dengan adanya persiapan dan melihat kondisi pendukung.

Ia tidak melihat pemerintah melakukan hal itu sehingga program yang dijalankan pun menjadi sia-sia. Banyak pegawai yang justru bertindak tidak jujur menjalankannya.

"Pegawai menipu pimpinannya. Pura-pura tidak bawa kendaraan bermotor, jalan kaki ke kantor, tapi kendaraan dititipkan di lokasi dekat kantor," kata dia.

Di sisi lain, kata Djoko, sarana transportasi umum juga belum memadai. Angkutan umum seperti bus rapid transit (BRT) juga tidak mempunyai halte atau berhenti di Jalan Pahlawan Semarang.

Oleh karenanya, pemerintah juga semestinya mendorong agar transportasi massal melewati perkantoran sehingga ada alternatif menggunakan kendaraan.

"Pemprov Jateng tidak mendukung keberadaan layanan angkutan umum. BRT Semarang setiap hari 10 kali lewat Jalan Pahlawan, tapi satu pun tidak halte bus buat BRT berhenti," kata Djoko.

Belum lama ini, Ganjar menyatakan akan mengevaluasi kebijakan sehari tanpa kendaraan bermotor setiap Jumat akhir bulan di lingkungan Pemprov Jateng.

Evaluasi tersebut dilakukan karena kebijakan tersebut tak didukung semua pihak, terutama instansinya sendiri.

"Saya bayangkan Pemprov sepi, pada sepedaan. Kalau memang tidak didukung ya dievaluasi, daripada bikin demoralisasi, apus-apus (bohong)," kata Ganjar, Selasa kemarin.

(Baca juga Hari Tanpa Kendaraan Tak Didukung Pegawainya, Ganjar Lakukan Evaluasi)