KPK Punya Riset soal Pungli yang Bisa Dipakai Polri

Kompas.com - 14/10/2016, 06:39 WIB
Kontributor Malang, Andi Hartik Direktur Pendidikan dan Layanan Masyarakat (Dikyanmas) pada KPK, Sujanarko usai mengisi kuliah tamu dengan tema menyiapkan generasi penegak hukum yang bersih dan anti korupsi di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (13/10/2016).

MALANG, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik keinginan Poliri untuk bergandengan tangan dalam memberantas pungutan liar.

Direktur Pendidikan dan Layanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Sujanarko mengatakan, KPK memiliki data tentang pungutan liar dalam layanan publik.

Ia menyebutkan, data itu bisa dipakai jika Polri ingin menggandeng KPK dalam memberantas pungli.

"Tentu di KPK ada data-data yang bisa berguna, terutama riset. Kita banyak sekali riset tentang pelayanan publik. Kira-kira yang masih korup di mana, kita tahu," kata Sujanarko saat mengisi kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (13/10/2016).


Menurut dia, KPK menyambut baik rencana Polri untuk bekerja sama dalam pemberantasan praktik pungli seperti dalam memberantas korupsi.

"Seluruh OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK itu kan selalu didampingi polisi. Kita sama polisi itu bergandengan tangan sejak dari awal," kata dia.

Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung upaya Polri dalam memberantas praktek pungli di semua lembaga negara, termasuk di lingkungan Polri sendiri.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Regional
Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Close Ads X