KPK Sarankan Penguatan Pengawasan Internal Hakim Tipikor

Kompas.com - 09/10/2016, 09:06 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang membawakan dongeng kepada pelajar di Indonesia International Book Fair (IIBF) 2016 di JCC, Jakarta, Sabtu (1/10/2016). KPK menggelar kegiatan tersebut sebagai upaya menimbulkan karakter anti-korupsi kepada anak sejak dini. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang membawakan dongeng kepada pelajar di Indonesia International Book Fair (IIBF) 2016 di JCC, Jakarta, Sabtu (1/10/2016). KPK menggelar kegiatan tersebut sebagai upaya menimbulkan karakter anti-korupsi kepada anak sejak dini.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Beragamnya latar belakang calon hakim pengadilan tindak pidana korupsi sempat menjadi perhatian sejumlah aktivis antikorupsi. Berdasarkan catatan Koalisi Pemantau Peradilan, beberapa calon merupakan pensiunan hakim, panitera, PNS, TNI dan mantan hakim ad hoc.

Menanggapi beragamnya latar belakang calon hakim tipikor, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, salah satu yang perlu didorong adalah penguatan pengawasan di internal hakim. Menurut Saut, seleksi hakim belum tentu menjamin hakim yang terpilih benar-benar berintegritas.

"Conflict of interest bisa datang dari mana saja, apabila integritas masih belum memenuhi harapan. Sudah tentu tes psikologi dan rekam jejak belum bisa memberi jaminan," ujar Saut melalui pesan singkat, Sabtu (8/10/2016).

Menurut Saut, dalam menjaga integritas hakim, yang terutama adalah perbaikan mekanisme pengawasan, atau check and balances. Selain itu, pembuatan standar aturan yang jelas dalam masing-masing lembaga peradilan.

"Karena korupsi juga bisa datang dari orang yang berintegritas sebelumnya, karena pengawasan internal yang lemah," kata Saut.

Koalisi Pemantau Peradilan menyebut bahwa tak sedikit calon hakim yang berlatar belakang advokat yang tidak diketahui rekam jejaknya dalam gerakan antikorupsi. Bahkan, ada calon hakim yang merupakan kader partai politik dan mantan anggota legislatif tingkat daerah.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar mengatakan, hal ini patut diberi perhatian, mengingat hakim haruslah independen dan menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Catatan koalisi, sejak 2012 hingga 2016, pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman yang sangat ringan untuk terdakwa tindak pidana korupsi.

Tahun 2016, Panitia Seleksi calon hakim ad hoc Tipikor telah meloloskan sebanyak 85 orang. Mereka memasuki tahapan profile assesment dan seleksi wawancara.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Positif Covid-19 di Samarinda Dibawa Keluar Provinsi, Ini Penjelasan Wali Kota

Jenazah Positif Covid-19 di Samarinda Dibawa Keluar Provinsi, Ini Penjelasan Wali Kota

Regional
Pengenalan Sekolah, SD di Palembang Ini Gunakan Sistem 'Drive Thru'

Pengenalan Sekolah, SD di Palembang Ini Gunakan Sistem "Drive Thru"

Regional
3 Karyawan Metro TV di Surabaya Positif Covid-19

3 Karyawan Metro TV di Surabaya Positif Covid-19

Regional
Simental dan Limosin, 2 Jenis Sapi yang Akan Dipilih Jokowi untuk Kurban

Simental dan Limosin, 2 Jenis Sapi yang Akan Dipilih Jokowi untuk Kurban

Regional
Demi Konten dan Terkenal, YouTuber Seret Biawak Hidup-hidup di Aspal dengan Motor

Demi Konten dan Terkenal, YouTuber Seret Biawak Hidup-hidup di Aspal dengan Motor

Regional
Harimau Sumatera yang Masuk Pemukiman Warga Berhasil Ditangkap

Harimau Sumatera yang Masuk Pemukiman Warga Berhasil Ditangkap

Regional
Miliki Riwayat Perjalanan ke Zona Hitam, Nenek Positif Covid-19 di Wonogiri Meninggal

Miliki Riwayat Perjalanan ke Zona Hitam, Nenek Positif Covid-19 di Wonogiri Meninggal

Regional
Disdik Kabupaten Bogor Akui Belajar secara Daring Kurang Efektif

Disdik Kabupaten Bogor Akui Belajar secara Daring Kurang Efektif

Regional
Ridwan Kamil: Kalau Tak Bisa Bayar Denda, Pilihannya Kurungan atau Kerja Sosial

Ridwan Kamil: Kalau Tak Bisa Bayar Denda, Pilihannya Kurungan atau Kerja Sosial

Regional
Kadernya Jadi Tersangka Kasus Pengambilan Jenazah, PKS Belum Tentukan Sikap

Kadernya Jadi Tersangka Kasus Pengambilan Jenazah, PKS Belum Tentukan Sikap

Regional
850 Penghuni Pondok Gontor 2 Jalani Rapid Tes Covid-19, 60 Orang Dinyatakan Reaktif

850 Penghuni Pondok Gontor 2 Jalani Rapid Tes Covid-19, 60 Orang Dinyatakan Reaktif

Regional
Ratusan Ojol di Kupang Mogok, Usai Protes Kenaikan Skema Pembayaran

Ratusan Ojol di Kupang Mogok, Usai Protes Kenaikan Skema Pembayaran

Regional
IDI Laporkan 5 Akun Facebook karena Dinilai Lecehkan Profesi Dokter

IDI Laporkan 5 Akun Facebook karena Dinilai Lecehkan Profesi Dokter

Regional
Nekat Izinkan Sekolah Tatap Muka untuk SD, Ini Alasan Bupati Pesisir Selatan

Nekat Izinkan Sekolah Tatap Muka untuk SD, Ini Alasan Bupati Pesisir Selatan

Regional
Diserang Lebah, 6 Pegawai PDAM Bantaeng Jatuh ke Jurang Sedalam 70 Meter

Diserang Lebah, 6 Pegawai PDAM Bantaeng Jatuh ke Jurang Sedalam 70 Meter

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X