Hasyim Muzadi: Untuk Apa DPD Dibayar Mahal kalau Tidak Berfungsi

Kompas.com - 21/09/2016, 06:44 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi saat menghadiri temu alumni PMII di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (20/9/2016) Kontributor Malang, Andi HartikAnggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi saat menghadiri temu alumni PMII di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (20/9/2016)
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

MALANG, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, KH Hasyim Muzadi, mengatakan bahwa upaya penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus terus dilakukan.

Menurut Hasyim, pemerintah rugi mengeluarkan anggaran besar untuk anggota DPD jika DPD tidak diberi tugas dan wewenang.

"Memang DPD itu harus dikuati, untuk apa dia (DPD) dibayar mahal tidak berfungsi," katanya saat menghadiri temu alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (20/9/2016).

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu menjelaskan, penguatan terhadap DPD harus dilakukan dalam sidang MPR. Penguatannya tergantung pada bahasan dalam sidang MPR.

Ia berharap, anggota DPD dikembalikan ke fungsi awal sebagai utusan golongan. Dengan begitu, penguatan kewenangan DPD tidak akan memunculkan matahari kembar antara DPD dan DPR.

Hasyim berpendapat bahwa kewenangan DPD dikembalikan seperti utusan golongan seperti era sebelumnya. Fungsi ini tidak sejajar DPR.

"Kalau menjadi utusan golongan seperti terdahulu itu DPR tidak merasa terusik. Tetapi dengan fungsi seperti itu, MPR harus menjadi lembaga tertinggi. Risikonya kalau difungsikan sesuai dengan kekuatan golongan, MPR harus mengambil kembali haknya yang dilepaskan, yakni sebagai lembaga tertinggi," kata dia.

Proses hukum

Di sisi lain, Hasyim menyayangkan penangkapan Ketua DPD RI Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu (17/9/2016) lalu. Ia mengaku menyerahkan kasus tersebut ke KPK.

Irman ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di rumah dinasnya. Ia diduga telah menerima suap Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto.

Suap tersebut terkait rekomendasi kepada Bulog untuk memberikan jatah impor gula kepada perusahaan Sutanto di Sumatera Barat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Panjang di Puncak, Kendaraan yang Abai Protokol Kesehatan Diminta Putar Balik

Libur Panjang di Puncak, Kendaraan yang Abai Protokol Kesehatan Diminta Putar Balik

Regional
Dinilai Merugikan, Puluhan Warga di Luwu Hentikan Paksa Aktivitas Galian C

Dinilai Merugikan, Puluhan Warga di Luwu Hentikan Paksa Aktivitas Galian C

Regional
IPB: Dana Riset Dasar Minim hingga Kurang Diminati, Indonesia Terancam Impor Riset Negara Lain

IPB: Dana Riset Dasar Minim hingga Kurang Diminati, Indonesia Terancam Impor Riset Negara Lain

Regional
Detik-detik 2 Santri Terseret Air Bah karena Ingin Tolong Teman, 1 Tewas, 1 Hilang

Detik-detik 2 Santri Terseret Air Bah karena Ingin Tolong Teman, 1 Tewas, 1 Hilang

Regional
Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Terpapar Covid-19, Gugus Tugas: Sudah Sesuai Prosedur

Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Terpapar Covid-19, Gugus Tugas: Sudah Sesuai Prosedur

Regional
Tak Lagi Zona Merah Covid-19, Banjarmasin Berencana Buka Objek Wisata

Tak Lagi Zona Merah Covid-19, Banjarmasin Berencana Buka Objek Wisata

Regional
3 Hari Keluar Kota, Warga Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab Negatif Covid-19 Saat Kembali ke Surabaya

3 Hari Keluar Kota, Warga Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab Negatif Covid-19 Saat Kembali ke Surabaya

Regional
4 Pria Tertangkap Bawa Sabu 6 Kg, Pelaku Diupah Rp 180 Juta

4 Pria Tertangkap Bawa Sabu 6 Kg, Pelaku Diupah Rp 180 Juta

Regional
'Warga Terdaftar Sebagai Penerima tapi Tidak Mendapat Bantuan'

"Warga Terdaftar Sebagai Penerima tapi Tidak Mendapat Bantuan"

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Jadi Tersangka | Bocah Balita Kerap Minta Maaf karena Trauma

[POPULER NUSANTARA] Bahar bin Smith Jadi Tersangka | Bocah Balita Kerap Minta Maaf karena Trauma

Regional
Mereka yang Merawat Ikrar Sumpah Pemuda di Maluku, Kalbar, dan Sumbar

Mereka yang Merawat Ikrar Sumpah Pemuda di Maluku, Kalbar, dan Sumbar

Regional
Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, IRT Gugat Gugus Tugas dan RS ke Pengadilan

Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, IRT Gugat Gugus Tugas dan RS ke Pengadilan

Regional
Tidak Kena Tilang, Belasan Pelanggar Lalu Lintas Disuruh Shalat Gaib di Pinggir Jalan

Tidak Kena Tilang, Belasan Pelanggar Lalu Lintas Disuruh Shalat Gaib di Pinggir Jalan

Regional
Muridnya Menikah Dini, Guru: Sedih Saat Mendengar Siswi Saya Keguguran, KDRT, dan Bercerai

Muridnya Menikah Dini, Guru: Sedih Saat Mendengar Siswi Saya Keguguran, KDRT, dan Bercerai

Regional
Sejumlah Pegawai Setda Positif Covid-19, Kantor Bupati Garut Ditutup Sepekan

Sejumlah Pegawai Setda Positif Covid-19, Kantor Bupati Garut Ditutup Sepekan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X