Robohnya Tengkiang dan Hilangnya Daulat Tanah untuk Petani

Pada 2004-2010, terdapat 1.520 konflik agraria dengan luas areal konflik 6,5 juta hektar.

Nahadin menilai bahwa konflik agraria menjadi salah satu hilangnya areal tanaman padi milik ratusan petani di daerah itu.

"Ada banyak petani yang tanahnya digusur oleh perusahaan perkebunan, kelapa sawit, dan pertambangan. Saya memiliki sawah tahun 1986, tetapi hilang digusur perkebunan sawit. Melawan tetapi sia-sia, tanah tetap hilang dan saya dipenjara karena melawan," kata Nahadin.

Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Beni Ardiansyah mengungkapkan, Bengkulu menduduki predikat tertinggi dengan jumlah 38 orang petani yang menjadi korban konflik agraria secara nasional. Jumlah korban di Bengkulu tersebut lebih banyak dibandingkan Sulawesi Tengah dan Lampung.

"Korban tersebut meliputi dipenjara, ditembak aparat, dan lainnya. Data dikumpulkan sejak tahun 2012. Mereka berkonflik dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan," kata Benny.

Potret konflik agraria ini menggambarkan betapa buruknya pembangunan agraria di Bengkulu.

Alih fungsi lahan

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Bengkulu mencatat, dalam delapan tahun terakhir, terdapat 63.800 hektar sawah menghilang atau beralih fungsi.

Delapan tahun lalu, luas sawah Bengkulu mencapai 116.000 hektar, tetapi kini tersisa 79.800 hektar akibat alih fungsi, abrasi, dan permukiman.

Alih fungsi juga terjadi karena minimnya sarana irigasi yang menjamin ketersediaan air untuk sawah petani.

Dalam 20 tahun ke depan, Bengkulu harus melakukan antisipasi agar sawah tak terus hilang dan tentunya mengancam ketahanan pangan.

Staf Khusus Utama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Noer Fauzi Rahman menyatakan, setiap menit ada satu rumah tangga petani di Indonesia "menghilang".

"Orang adat itu ditinggalkan oleh pemuda adat. Secara statistik nasional, perginya orang-orang muda ke kota meninggalkan tradisi bertani, berladang, nelayan satu periode waktu lima hingga 10 tahun berkurang 5 juta orang. Artinya, satu rumah tangga petani hilang setiap satu menit," kata Noer Fauzi dalam seminar hari internasional masyarakat adat sedunia di Museum Nasional, Jakarta, Senin (8/8/2016).

Anak petani dan masyarakat adat ketika ditanya soal pekerjaan mereka akan menjawab tak mau tinggal di desa. Hal ini, kata dia, merupakan krisis terbesar pendidikan di Indonesia.

"Ujung dari pendidikan adalah menjadikan hasil pendidikan sebagai komoditas, mengakibatkan pemuda meninggalkan desa sehingga yang tinggal di desa adalah orang 'sisa'," kata dia.

Persoalan ini menyebabkan krisis di desa dan komunitas masyarakat adat. Krisis tersebut meliputi krisis air, pangan, lingkungan hidup, dan lainnya. Industri yang masuk ke masyarakat bersifat mengambil dari masyarakat tidak menyejahterakan.