Jakarta, Sumut, Jabar, dan Jatim Daerah Subur Media "Abal-abal"

Kompas.com - 29/07/2016, 18:34 WIB
Kontributor Malang, Andi Hartik Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers periode 2016 - 2019 Imam Wahyudi saat menjadi pembicara dalam diskusi media literasi upaya meningkatkan kualitas pers, Jumat (29/7/2016).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

MALANG, KOMPAS.com - Persoalan media abal-abal atau media yang tidak memiliki badan hukum secara jelas masih menjadi perhatian Dewan Pers. Hingga kini keberadaan media picisan itu semakin menjamur.

Dewan Pers telah menetapkan empat daerah, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sebagai daerah yang paling banyak ditemui media abal-abal. Hal itu terlihat dari banyaknya pengaduan yang masuk ke Dewan Pers.

Pada 2015, jumlah pengaduan ke Dewan Pers di Jakarta sebanyak 394 aduan, Sumatera Utara sebanyak 105, Jawa Barat ada 51, dan Jawa Timur sebanyak 44 aduan. Dari sejumlah aduan tersebut didapati adanya media abal-abal.

"Kebebasan pers ini sudah kebablasan dan harus direvisi. Kebebasan ini seperti bola kristal yang mulai ke pinggir, yang kalau jatuh ia pecah," kata Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers periode 2016-2019 Imam Wahyudi dalam diskusi media literasi upaya meningkatkan kualitas pers, Jumat (29/7/2016).


Dewan Pers mencatat jumlah media cetak di Indonesia saat ini sebanyak 2.000 media. Namun, yang dikelola secara profesional hanya 25 persen, yakni sebanyak 567 media.

Keberadaan media online bertambah banyak, yakni mencapai 43.500 media. Sayangnya, yang dikelola secara profesional hanya 0,05 persen, yaitu sebanyak 211 media.

Menurut Imam, kemunculan media nonprofesional ini tidak lepas dari aksi pemerasan. Apalagi saat ini banyak anggaran yang turun ke bawah, seperti anggaran untuk dana bantuan operasional sekolah dan dana desa.

"Ada peluang di dana BOS dan dana desa sehingga sekarang mulai dari kepala sekolah dan kepala desa mulai mempersoalkan kebebasan pers," jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan munculnya media abal-abal tersebut supaya melapor ke pihak berwajib. Media yang tidak terdaftar dalam Dewan Pers bisa langsung diproses secara hukum.

"Kalau pers profesional salah, makan diproses di Dewan Pers. Kalau pers tidak profesional, maka polisi silakan memproses," ujarnya.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X