Jakarta, Sumut, Jabar, dan Jatim Daerah Subur Media "Abal-abal"

Kompas.com - 29/07/2016, 18:34 WIB
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers periode 2016 - 2019 Imam Wahyudi saat menjadi pembicara dalam diskusi media literasi upaya meningkatkan kualitas pers,  Jumat (29/7/2016). Kontributor Malang, Andi HartikKetua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers periode 2016 - 2019 Imam Wahyudi saat menjadi pembicara dalam diskusi media literasi upaya meningkatkan kualitas pers, Jumat (29/7/2016).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

MALANG, KOMPAS.com - Persoalan media abal-abal atau media yang tidak memiliki badan hukum secara jelas masih menjadi perhatian Dewan Pers. Hingga kini keberadaan media picisan itu semakin menjamur.

Dewan Pers telah menetapkan empat daerah, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sebagai daerah yang paling banyak ditemui media abal-abal. Hal itu terlihat dari banyaknya pengaduan yang masuk ke Dewan Pers.

Pada 2015, jumlah pengaduan ke Dewan Pers di Jakarta sebanyak 394 aduan, Sumatera Utara sebanyak 105, Jawa Barat ada 51, dan Jawa Timur sebanyak 44 aduan. Dari sejumlah aduan tersebut didapati adanya media abal-abal.

"Kebebasan pers ini sudah kebablasan dan harus direvisi. Kebebasan ini seperti bola kristal yang mulai ke pinggir, yang kalau jatuh ia pecah," kata Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers periode 2016-2019 Imam Wahyudi dalam diskusi media literasi upaya meningkatkan kualitas pers, Jumat (29/7/2016).

Dewan Pers mencatat jumlah media cetak di Indonesia saat ini sebanyak 2.000 media. Namun, yang dikelola secara profesional hanya 25 persen, yakni sebanyak 567 media.

Keberadaan media online bertambah banyak, yakni mencapai 43.500 media. Sayangnya, yang dikelola secara profesional hanya 0,05 persen, yaitu sebanyak 211 media.

Menurut Imam, kemunculan media nonprofesional ini tidak lepas dari aksi pemerasan. Apalagi saat ini banyak anggaran yang turun ke bawah, seperti anggaran untuk dana bantuan operasional sekolah dan dana desa.

"Ada peluang di dana BOS dan dana desa sehingga sekarang mulai dari kepala sekolah dan kepala desa mulai mempersoalkan kebebasan pers," jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan munculnya media abal-abal tersebut supaya melapor ke pihak berwajib. Media yang tidak terdaftar dalam Dewan Pers bisa langsung diproses secara hukum.

"Kalau pers profesional salah, makan diproses di Dewan Pers. Kalau pers tidak profesional, maka polisi silakan memproses," ujarnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang

Ini Alasan PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang

Regional
Kasus Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik, Polisi Tetapkan Ibu Kandung sebagai Tersangka

Kasus Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik, Polisi Tetapkan Ibu Kandung sebagai Tersangka

Regional
Bawaslu Klaim Kasus Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada Cenderung Turun

Bawaslu Klaim Kasus Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada Cenderung Turun

Regional
Ridwan Kamil Puji Ketua PBNU yang Berani Umumkan Diri Positif Covid-19

Ridwan Kamil Puji Ketua PBNU yang Berani Umumkan Diri Positif Covid-19

Regional
Langgar Protokol Kesehatan, Operasional Obyek Wisata Dusun Semilir Semarang Dihentikan

Langgar Protokol Kesehatan, Operasional Obyek Wisata Dusun Semilir Semarang Dihentikan

Regional
Rizieq Shihab Akan Dipanggil Polisi Terkait 2 Kasus Berbeda di Bogor

Rizieq Shihab Akan Dipanggil Polisi Terkait 2 Kasus Berbeda di Bogor

Regional
Ridwan Kamil Sebut Tokoh Publik Wajib Umumkan Hasil Tes Covid-19

Ridwan Kamil Sebut Tokoh Publik Wajib Umumkan Hasil Tes Covid-19

Regional
KPU Solo Temukan 8.237 Lembar Surat Suara Rusak

KPU Solo Temukan 8.237 Lembar Surat Suara Rusak

Regional
10 Orang Diperiksa Polisi soal RS Ummi, Termasuk Menantu Rizieq Shihab

10 Orang Diperiksa Polisi soal RS Ummi, Termasuk Menantu Rizieq Shihab

Regional
Kronologi Balita Tewas Setelah Terjebak Dalam Rumah yang Terbakar

Kronologi Balita Tewas Setelah Terjebak Dalam Rumah yang Terbakar

Regional
Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DIY, Sri Sultan: Pusat Diperpanjang, Mosok Aku Nyabut

Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DIY, Sri Sultan: Pusat Diperpanjang, Mosok Aku Nyabut

Regional
Tulis Cerpen di Penjara, Jerinx Singgung Soal Kaliyuga hingga Kebebasan Berpendapat

Tulis Cerpen di Penjara, Jerinx Singgung Soal Kaliyuga hingga Kebebasan Berpendapat

Regional
Pemprov DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 untuk Ketujuh Kalinya

Pemprov DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 untuk Ketujuh Kalinya

Regional
KPU Targetkan 79 Persen Pemilih Gunakan Suaranya di Pilkada Kalsel

KPU Targetkan 79 Persen Pemilih Gunakan Suaranya di Pilkada Kalsel

Regional
Guru, Satpam hingga OB Sekolah Bisa Dapat Rumah Subsidi, Ini Syaratnya

Guru, Satpam hingga OB Sekolah Bisa Dapat Rumah Subsidi, Ini Syaratnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X