Jakarta, Sumut, Jabar, dan Jatim Daerah Subur Media "Abal-abal"

Kompas.com - 29/07/2016, 18:34 WIB
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers periode 2016 - 2019 Imam Wahyudi saat menjadi pembicara dalam diskusi media literasi upaya meningkatkan kualitas pers,  Jumat (29/7/2016). Kontributor Malang, Andi HartikKetua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers periode 2016 - 2019 Imam Wahyudi saat menjadi pembicara dalam diskusi media literasi upaya meningkatkan kualitas pers, Jumat (29/7/2016).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

MALANG, KOMPAS.com - Persoalan media abal-abal atau media yang tidak memiliki badan hukum secara jelas masih menjadi perhatian Dewan Pers. Hingga kini keberadaan media picisan itu semakin menjamur.

Dewan Pers telah menetapkan empat daerah, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sebagai daerah yang paling banyak ditemui media abal-abal. Hal itu terlihat dari banyaknya pengaduan yang masuk ke Dewan Pers.

Pada 2015, jumlah pengaduan ke Dewan Pers di Jakarta sebanyak 394 aduan, Sumatera Utara sebanyak 105, Jawa Barat ada 51, dan Jawa Timur sebanyak 44 aduan. Dari sejumlah aduan tersebut didapati adanya media abal-abal.

"Kebebasan pers ini sudah kebablasan dan harus direvisi. Kebebasan ini seperti bola kristal yang mulai ke pinggir, yang kalau jatuh ia pecah," kata Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers periode 2016-2019 Imam Wahyudi dalam diskusi media literasi upaya meningkatkan kualitas pers, Jumat (29/7/2016).


Dewan Pers mencatat jumlah media cetak di Indonesia saat ini sebanyak 2.000 media. Namun, yang dikelola secara profesional hanya 25 persen, yakni sebanyak 567 media.

Keberadaan media online bertambah banyak, yakni mencapai 43.500 media. Sayangnya, yang dikelola secara profesional hanya 0,05 persen, yaitu sebanyak 211 media.

Menurut Imam, kemunculan media nonprofesional ini tidak lepas dari aksi pemerasan. Apalagi saat ini banyak anggaran yang turun ke bawah, seperti anggaran untuk dana bantuan operasional sekolah dan dana desa.

"Ada peluang di dana BOS dan dana desa sehingga sekarang mulai dari kepala sekolah dan kepala desa mulai mempersoalkan kebebasan pers," jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan munculnya media abal-abal tersebut supaya melapor ke pihak berwajib. Media yang tidak terdaftar dalam Dewan Pers bisa langsung diproses secara hukum.

"Kalau pers profesional salah, makan diproses di Dewan Pers. Kalau pers tidak profesional, maka polisi silakan memproses," ujarnya.

Imam mengaku juga menemui perusahaan media yang dikelola secara profesional, tetapi konten pemberitaannya tidak profesional. Ada 10 perusahaan media yang ditemuinya dan melakukan hal ini.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Sleman Temukan Bayi Perempuan yang Baru Lahir 3 Hari di Pinggir Jalan

Warga Sleman Temukan Bayi Perempuan yang Baru Lahir 3 Hari di Pinggir Jalan

Regional
Kasus Bocah 11 Tahun Disandera Abu Sayyaf, Keluarga: Dia Ikut Pamannya Cari Ikan

Kasus Bocah 11 Tahun Disandera Abu Sayyaf, Keluarga: Dia Ikut Pamannya Cari Ikan

Regional
Sempat Padam 19 Jam, Listrik di Kalsel dan Kalteng Diklaim Sudah Pulih 85 Persen

Sempat Padam 19 Jam, Listrik di Kalsel dan Kalteng Diklaim Sudah Pulih 85 Persen

Regional
Salah Info soal Kakek Mati Kelaparan, Wagub Sulsel Tetap Minta Warga Miskin Diperhatikan

Salah Info soal Kakek Mati Kelaparan, Wagub Sulsel Tetap Minta Warga Miskin Diperhatikan

Regional
Terseret Ombak Pantai Sawarna Banten, 1 Wisatawan Jakarta Tewas

Terseret Ombak Pantai Sawarna Banten, 1 Wisatawan Jakarta Tewas

Regional
'Selfie' di Atas Jembatan Gantung di Bengkulu Berujung Maut, 10 Orang Tewas Terseret Banjir

"Selfie" di Atas Jembatan Gantung di Bengkulu Berujung Maut, 10 Orang Tewas Terseret Banjir

Regional
Warga Semarang Tolak Tempat Pembuangan Sampah yang Dekat dengan Permukiman

Warga Semarang Tolak Tempat Pembuangan Sampah yang Dekat dengan Permukiman

Regional
Bantu Hiu Paus yang Terdampar di Pantai, Warga: Kami Tolong karena Masih Hidup

Bantu Hiu Paus yang Terdampar di Pantai, Warga: Kami Tolong karena Masih Hidup

Regional
Pria di Semarang Masih Hidup meski Sudah Terpental Ditabrak Kereta

Pria di Semarang Masih Hidup meski Sudah Terpental Ditabrak Kereta

Regional
Listrik Padam Lebih dari 19 Jam, Gubernur Kalsel Minta PLN Percepat Perbaikan

Listrik Padam Lebih dari 19 Jam, Gubernur Kalsel Minta PLN Percepat Perbaikan

Regional
Harapan Ridwan Kamil pada Gebrakan Rektor Baru ITB Reini Wirahadikusumah

Harapan Ridwan Kamil pada Gebrakan Rektor Baru ITB Reini Wirahadikusumah

Regional
Wi-Fi Gratis di Masjid, Menyusul di Tempat Ibadah Lainnya

Wi-Fi Gratis di Masjid, Menyusul di Tempat Ibadah Lainnya

Regional
Ancam Satwa Endemik, Walhi Imbau Izin 9 Perusahaan HTI Ditinjau Ulang

Ancam Satwa Endemik, Walhi Imbau Izin 9 Perusahaan HTI Ditinjau Ulang

Regional
Titik Terang Identitas Kerangka Manusia di Sofa Rumah Kosong Bandung: Pria Paruh Baya, Ras Asia

Titik Terang Identitas Kerangka Manusia di Sofa Rumah Kosong Bandung: Pria Paruh Baya, Ras Asia

Regional
Mulai 5 Februari, Perlintasan Kereta Api Purwosari Ditutup untuk Pembangunan Flyover

Mulai 5 Februari, Perlintasan Kereta Api Purwosari Ditutup untuk Pembangunan Flyover

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X