Lawan Mafia "Human Trafficking", Bupati Ini Mengaku Mendapat Teror

TAMBOLAKA, KOMPAS.com - Meninggalnya Dolfina Abuk, tenaga kerja wanita di Malaysia dengan kondisi tubuh penuh jahitan, membuat pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin gencar melakukan kegiatan sosialisasi tentang human trafficking (perdagangan manusia) kepada seluruh masyarakat di wilayah itu .

Bupati TTU Raymundus Sau Fernandez, yang geram dengan kondisi jasad Dolfina Abuk langsung bertindak tegas dengan menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Bahkan dirinya telah membentuk tim khusus yang beranggotakan semua pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Kebijakan bupati Raymundus tersebut yang secara tegas yang menyatakan diri siap melawan mafia human trafficking, tentunya mendapat tantangan tersendiri karena membuat sejumlah pihak yang selama ini bermain dalam mafia tersebut merasa tidak puas.

"Ketika saya membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus Dolfina Abuk dan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, ada yang kemudian meneror saya dengan mengancam melalui telepon dan pesan singkat, tetapi saya tidak peduli, karena perjuangan saya ini semata mata hanya untuk keselamatan rakyat saya," kata Raymundus di depan sejumlah imam katolik, biarawati, LSM dan puluhan mahasiswa, dalam kegiatan pertemuan region Nusra Bali dan NTT, komisi perdamaian dan pastoral migrant perantauan di Sumba Barat Daya, Kamis (12/5/2016) malam.

Meski mendapat ancaman, ia mengaku tidak gentar untuk menghadapinya. Raymundus mengaku, sejak dilantik menjadi bupati, ia sudah menolak warganya untuk bekerja ke luar negeri.

Menurut dia, pihaknya telah menyiapkan salah satu alternatif yakni rencana pembangunan balai latihan tenaga kerja untuk semua calon tenaga kerja.

"Kita akan membangun balai latihan kerja dan kita asramakan dan minimal enam bulan dilatih dengan meningkatkan ketrampilan dan setelah itu dibuatkan sertifikat dan kita akan menyurati perusahaan tenaga kerja dan bila ingin melakukan perekrutan tentunya harus berurusan dengan pemerintah melalui dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi," kata Raymundus.

"Dengan balai latihan tenaga kerja, tentunya hak TKI akan dijamin dengan sebelumnya kita buatkan kontrak kerja dan MOU, setelah itu semua beres baru boleh dikirim ke luar negeri, sehingga calon tenaga kerja sudah tahu saat berada di luar negeri apa yang akan dikerjakannya," sambungnya.

Dia berharap, alternatif yang akan dibuatnya itu bisa menutup ruang gerak para mafia maupun calo selama ini melakukan perekrutan tenaga kerja secara illegal yang berujung pada human trafficking.

Sebelumnya diberitakan, kondisi jenazah Dolfina yang memprihatinkan membuat keluarga besar Dolfina tidak terima dan ingin mengusutnya. (baca: Kondisi Jenazah Dolfina Penuh Jahitan, Keluarga Tidak Terima )