Bidan Tidak Tetap Curhat Minta Diangkat Jadi PNS Tanpa Syarat

SURABAYA, KOMPAS.com - Ratusan bidan pegawai tidak tetap (PTT) se-Jawa Timur menggelar konsolidasi membahas status kepegawaian mereka. Di hadapan anggota DPR RI dan Wakil Gubernur Jatim, mereka mencurahkan isi hati tentang bagaimana nasib mereka ke depan.

Elindri Indra Purnama, didan PTT asal Desa Kedunggugu, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, mengaku sudah 10 tahun bekerja sebagai bidan.

Dia bertugas berpindah-pindah dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Ibu tiga anak itu sudah merasakan susahnya menjadi bidan di daerah terpencil.

"Medan jalan yang susah sampai tidak bisa diakses oleh kendaraan, saya sudah biasa," kata dia.

Akhir-akhir ini, dia khawatir karena mendengar kabar bahwa ada penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) bidan melalui serangkaian tes sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

"Kalau yang ikut bidan muda-muda, saya khawatir kalah bersaing karena secara inteligensi, meski saya juga bidan, saya pasti kalah, karena saya sudah tua," kata Elindri yang mengaku berusia lebih dari 35 tahun tersebut.

Dia berharap agar pemerintah tidak memperberat proses seleksi baginya. Pemerintah juga harus melihat sisi pengabdian bidan PTT yang sudah bertahun-tahun berada di tengah warga.

"Kalaupun ada tesnya, hanya formalitas atau tanpa syarat tes, langsung jadi PNS," harapnya.

Di Jawa Timur, ada 3.340 lebih bidan PTT yang bernasib sama seperti Elindri. Mereka berharap segera diangkat menjadi PNS tanpa syarat.

"Kami akan berjuang agar para bidan di Jawa Timur menjadi PNS pusat. Saya yakin akan terwujud, kurang sedikit lagi," kata anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka.

Rieke akan mendesak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengubah secara terbatas aturan penerimaan PNS khusus untuk bidan.

"Anggarannya sudah diketuk, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengangkat bidan PTT sebagai PNS tahun ini," jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Rieke membacakan poin-poin pokok pikiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang arahan kebijakan yang menyejahterakan bidan PTT.