Akademisi: Yn, Martir dari Akumulasi Kemiskinan di Rejang Lebong

BENGKULU, KOMPAS.com - Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yn (14), siswi SMP di sebuah desa kecil di pedalaman Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, menghentak perhatian publik.

Dua menteri langsung mengunjungi kediaman orangtua Yn berusaha menghapus luka dan menunjukkan bahwa negara sesungguhnya hadir di tengah rakyat.

Baca juga: Menteri Yohana Sebut Jalan Menuju Rumah Yn Tak Ramah bagi Perempuan

Akademisi dan para menteri berfipir keras mencari akar masalah agar kejadian serupa tak terulang.

Baca juga: Ini Isi Percakapan Menteri Khofifah dan 12 Pelaku Pemerkosaan Yn

Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Bengkulu, Cucu Syamsudin berpendapat, akar masalah tersebut tidak berdiri sendiri, namun saling berkait. Ia meyakini faktor yang paling mendasar adalah kemiskinan.

"Kemiskinan membuat lingkaran setan, menghasilkan dua masalah mendasar dalam kasus Yn, yakni ketidakberdayaan dari berbagai sisi, misalnya ketidakberdayaan pengetahuan, skill, dan lainnya," jelas Cucu kepada Kompas.com, belum lama ini.

Baca juga: Teman Yn Ajukan 3 Permintaan, Bupati Bilang "Semua Tergantung Duit"

Kedua, lanjut Cucu, peristiwa itu terjadi karena pelaku mengetahui adanya norma acuan (normlessness). Pelaku tahu bahwa yang dilakukan itu perbuatan kriminal, melanggar norma. Namun hal itu tidak membekas betul di pikiran mereka bahwa perbuatan itu adalah sangat terlarang, apalagi ditambah dengan infrastruktur yang minim di desa Yn.

"Ini menyebabkan semuanya berkelindan dan gelap, dunia semakin tak jelas bagi mereka walaupun mereka tak menyadari itu," kata Cucu.

"Yn merupakan martir dari akumulasi dan berkelindannya persoalan kemiskinan. Empati dan peran negara sangat besar, harus hadir di tengah rakyat. Ada banyak faktor yang harus diperbaiki oleh semua pihak terutama pemimpin," lanjut dia.

Cucu mengusulkan solusi atas dua persoalan tersebut, yakni pemerintah harus turun ke rakyat. Semua kebijakan publik yang menyangkut proses pembangunan harus dapat dipahami rakyat secara keseluruhan. Rakyat harus mengerti bahwa pembangunan itu ada.

Dua pembangunan yang penting di daerah itu adalah pendidikan yang massif dan infrastruktur yang berkeadilan dan merata.

Desa miskin

Kepala Desa tempat Yn berdomisili, Aji Kelas, mengatakan, terdapat 2.000 jiwa warga di desanya. Mayoritas warga bermata pencaharian buruh tani. Sebanyak 60 persen di antaranya dalam kondisi miskin. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja yang harus bermalam di kebun dengan meninggalkan anak berhari-hari tanpa pengawasan intensif.

"Orangtua Yn sering bermalam di kebun selama berhari-hari, jarang dapat memantau anak secara intensif, ia dari keluarga miskin, 50 persen masyarakat di desa ini bekerja seperti orangtua Yn," kata Aji Kelas.

Berdasarkan data dari Women Crisis Centre (WCC) Cahaya Perempuan Rejang Lebong, sepanjang 2016 terdapat 36 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jumlah itu menurun dari 2015 sebanyak 84 kasus.

Sementara itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menunjukkan sepanjang lima tahun terakhir angka penduduk miskin di daerah itu tak pernah berkurang dari 300.000 orang atau selalu berkisar 17 persen dari total jumlah penduduk daerah itu.

Provinsi Bengkulu kerap disinggung banyak pihak sebagai daerah termiskin di wilayah barat dengan mengelola APBD sekitar Rp 2,1 triliun. Bengkulu merupakan provinsi termuda saat keran otonomi daerah belum dibuka secara besar-besaran. Saat itu, arah pembangunan diakui terkonsentrasi di wilayah barat, yakni Jawa dan Sumatera.

Sebagai provinsi termuda tentu percepatan pembangunan belum tergarap secara optimal. Setelah runtuhnya Orde Baru dan memasuki era Reformasi ketika kepentingan dan pembanguna nasional mengarah ke Indonesia Timur, Bengkulu mengalami ketertinggalan pembangunan.

Bengkulu menurut data Bappeda setempat pada 2015 merupakan daerah termiskin di Pulau Sumatera dan termiskin keenam di Indonesia.

Baca juga: Bengkulu Selalu Jadi Daerah Termiskin di Sumatera

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakab, Provinsi Bengkulu memiliki 670 desa tertinggal, bahkan ada yang lebih parah dari desa tempat tinggal Yn.

Gubernur berkomitmen dengan para bupati/wali kota untuk menggenjot pembangunan infrastruktur desa.

"Kami meminta para bupati di Bengkulu untuk menganggarkan 30 persen APBD digunakan membangun infrastruktur perdesaan," kata gubernur.