Terbukti Menyuap, Bupati Nonaktif Musi Banyuasin Divonis Tiga Tahun Penjara

Kompas.com - 03/05/2016, 19:05 WIB
Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari ditahan KPK, Jumat (18/12/2015) Ambaranie Nadia K.MBupati Musi Banyuasin Pahri Azhari ditahan KPK, Jumat (18/12/2015)
EditorLaksono Hari Wiwoho

PALEMBANG, KOMPAS.com - Bupati nonaktif Musi Banyuasin Pahri Azhari divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Pahri dianggap terbukti memberikan suap kepada anggota DPRD Musi Banyuasin.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Selasa 93/5/2016), majelis hakim yang diketuai Saiman dengan anggota Junaidah dan Sobandi juga memutuskan hukuman lebih ringan bagi istri Pahri Azhari, Lucianty. Lucy dihukum penjara selama 1,5 tahun dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Putusan majelis ini lebih ringan dari tuntuan jaksa yang menuntut Pahri Azhari hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider lima bulan kurungan atas perbuatan menyuap untuk pengesahan RAPBD 2015 dan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Bupati 2014.

Dalam berkas yang sama, Lucy dituntut hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider lima bulan.

Dalam pertimbangan hukum yuridisnya, majelis hakim sepakat dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tim jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama.

"Analisis hukum yang dipakai hakim sama dengan jaksa. Namun vonis yang diberikan lebih ringan, mengenai mengapa, itu sepenuhnya pertimbangan hakim. Akan tetapi, tim jaksa akan melapor ke pimpinan, apakah akan banding atau tidak," kata ketua tim jaksa Irene Putri yang dijumpai seusai sidang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menanggapi vonis itu, Pahri menyatakan akan pikir-pikir. "Saya pikir-pikir," kata Pahri bergegas meninggalkan ruang sidang.

Pahri-Lucianty menjalani proses hukum setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di kediaman Ketua Fraksi PDI-P DPRD Musi Banyuasin Bambang Karyanto pada 19 Juni 2015.

Ketika itu, ada penyerahan uang suap dari pemerintah kabupaten ke anggota DPRD senilai Rp 2,56 miliar. Uang itu merupakan setoran ketiga dari komitmen sebesar Rp 17,5 miliar untuk memuluskan pengesahan RAPBD 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 2014.

Dalam pleidoinya, kedua terdakwa meminta dibebaskan dari semua tuntutan hukum dan dipulihkan nama baiknya. Terdakwa juga meminta agar uang Rp 2,65 miliar yang sudah disita dari Lucy karena uang tersebut merupakan pinjaman Samsuddin Fei (terpidana dalam kasus sama dan berkas berbeda).



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X