Rusunawa Buruh di Ungaran Perlu Dilengkapi Transportasi Umum

SEMARANG, KOMPAS.com – Setelah diresmikan pada Minggu (8/2/2016) kemarin, rumah susun sewa sederhana di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, perlu segera dilengkapi dengan fasilitas transportasi yang memadai.

Rusunawa khusus untuk buruh itu diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Maryono, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

(Baca juga: Menteri PUPR dan Menteri BUMN Resmikan Rusunawa Buruh di Ungaran)

Saat ini akses menuju rusunawa itu masih berupa jalan makadam. Penyediaan akses yang lebih baik diperlukan agar penghuni rusun mudah menjangkau tempat kerja dan fasilitas lain dengan mudah dan murah.

"Rusunawa buruh yang baru diresmikan harus menyediakan akses jalan dan sarana transportasi umum terjadwal, murah dan melewati tempat kerja, perbelanjaan dan pusat kota," ujar Peneliti Laboratorium Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, Senin (8/2/2016).

Menurut Djoko, akses transportasi ke tempat publik menjadi hal penting untuk hunian bertingkat tersebut.

Dengan adanya akses, para buruh tidak perlu lagi membawa kendaraan pribadi ketika hendak bekerja maupun ke tempat lainnya. Jika para buruh memakai kendaraan pribadi, maka penghasilan utama akan berkurang secara drastis.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia itu menyarankan agar beban tersebut semua tidak ditimpakan kepada buruh, namun ada peran pemerintah di dalamnya.

"Kalau pakai kendaraan pribadi, 30 persen biasanya untuk biaya operasional seperti bayar cicilan, beli bensin, hingga perbaikan rutin tiap bulan," kata dia.

Djoko menyebutkan, master plan kawasan transportasi umum di Kabupaten Semarang telah terbentuk. Sarana transportasi juga telah terhubung dengan lokasi rusunawa buruh, sehingga tinggal kebijakan dari level daerah untuk mendukung kegiatan tersebut.

"Semoga bupati terpilih bisa menyediakan akses transportasi umum ini untuk buruh sesuai amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ujar Djoko.

Pembangunan rusunawa menelan biaya Rp 66,4 miliar yang diambilkan dari pos anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Rusunawa itu terdiri dari dua menara dengan ketinggian masing-masing lima lantai. Menara pertama terdiri dari 104 unit dengan tipe 24 untuk buruh lajang. Adapun menara kedua terdiri dari 66 unit dengan tipe 36 untuk buruh yang sudah berkeluarga.