Pemkab Bogor Anggap Dugaan Korupsi Dana Rutilahu Tidak Jelas

Benny mengatakan, organisasi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bogor, tidak bisa memberikan secara rinci di wilayah-wilayah mana saja yang diduga terjadi indikasi penyelewengan dana program Rutilahu tersebut.

"Detailnya saya belum dapat. Mereka hanya secara umum saja menyampaikan ada dugaan penyelewangan. Tapi enggak jelas di daerah mana, di desa apa. Pokonya mereka hanya sebut ada di lima desa," kata Benny, saat ditemui Kompas.com, Rabu (27/1/2016).

Meski demikian, lanjut Benny, persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi agar di masa depan masalah serupa tidak terjadi.

"Ini masukan bagi kami. Biar bagaimana pun, laporan ini akan kami tindak lanjuti," lanjut Benny.

"Soal dugaan korupsi, ya saya lihat dulu di mana. Detailnya saja saya belum terima," lanjut Benny.

Terkait penghapusan pajak Rutilahu, Pemkan Bogor belum dapat memutuskannya.

"Memang ada pajak sebesar 11,5 persen untuk masyarakat miskin penerima bantuan. Itu kan pajak pertambahan nilai, karena disitu ada belanja barang," tutur dia.

Sebelumnya, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bogor melakukan aksi unjuk rasa di depan kawasan komplek Pemda Kabupaten Bogor di Cibinong.

Para pengunjuk rasa menduga, dana program Rutilahu yang seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin diselewengkan sejumlah oknum pejabat Pemkab Bogor.